Panglima TNI Ditolak Masuk ke AS
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization di Washington DC, 23-24 Oktober 2017.
Alasannya Belum Jelas, Dubes AS Minta Maaf
JAKARTA, NusaBali
Dubes AS untuk Indonesia, Joseph Donovan, pun minta maaf atas penolakan masuknya Panglima TNI yang kemudian jadi sorotan media asing ini. Panglima TNI sebetulnya diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Dunford, untuk hadiri acara di Washington DC tersebut. Jenderal Joseph Dunfard merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, Panglima TNI malah dilarang masuk ke wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.
Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten dan hendak check in untuk berangkat ke AS, ketika muncul pemberitahuan larangan tersebut. "Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun, beberapa saat sebelum keberangkatan, ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," ungkap Kapuspen TNI, Mayjen Wuryanto, di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).
Delegasi yang ikut bersama Panglima TNI untuk terbang ke AS adalah sang istri Nenny Gatot Nurmantyo, Asisten Teritorial Mayjen TNI Wiyarto, Asisten Intelijen Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, serta seorang Staf Intelijen dan seorang Asisten Pribadi.
Panglima TNI pun telah melaporkan kejadian ini kepada Presiden Jokowi, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menko Polhukam Wiranto. Selain itu, Panglima TNI juga mengirim surat kepada Jenderal Joseph Dunford untuk mempertanyakan insiden penolakan tersebut.
Indonesia sangat menyesalkan penolakan Panglima TNI masuk wilayah AS ini. Lagipula, keberangkatan Panglima TNI juga atas perintah Presiden Jokowi. "Jadi, beliau adalah utusan dari pemerintah RI. Jadi, berangkat ke sana atas perintah Presiden RI," sesal Mayjen Wuryanto.
Menurut Mayjen Wuryanto, harus ada penjelasan kenapa Panglima TNI ditolak masuk AS, padahal Panglima TNI sudah mengantongi visa. Lagipula, Panglima TNI sebelumnya sudah beberapa kali ke AS dan tidak pernah ada masalah. Panglima TNI terakhir kali ke AS, Februari 2016 lalu.
Menurut Mayjen Wuryanto, saat kunjungan Februari 2016 itu juga merupakan acara resmi. Kala itu, Panglima TNI juga menghadiri acara atas undangan dari militer AS. Namun sekarang, justru Panglima TNI ditolak masuk wilayah AS. "Padahal, pengurusan visa dan persyaratan administrasi yang lain semuanya sudah dan siap berangkat. Makanya, kita semua menunggu penjelasan dari pihak AS," katanya.
Sementara, Menlu Retno Marsudi sudah berbicara dengan Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan, terkait penolakan masuknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke negeri Paman Sam. Pihak AS menyebut ada persoalan internal, hingga berujung penolakan Panglima TNI.
"Katanya ada persoalan internal ya. Ada persoalan internal di mereka," kata Menlu melalui Dirjen Amerika dan Eropa (Amerop) Kemlu, Mohammad Anshor, ketika dikofirmasi detikcom, Minggu kemarin.
Sayangnya, apa yang dimaksud persoalan internal, tidak dijelaskan lebih rinci oleh Kedubes AS. Yang jelas, Kemlu akan memanggil Kedubes AS untuk dimintai klarifikasinya, Senin (23/10) ini. KBRI Washington juga mengirimkan surat diplomatik untuk mendapatkan klarifikasi AS mengenai penolakan terhadap Panglima TNI tersebut.
Di sisi lain, Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia, Joseph Donovan, telah berbicara via telepon dengan Menlu Retno Marsudi terkait penolakan masuknya Panglima TNI ke AS. Dubes Joseph Donovan pun meminta maaf. "Dubes Joseph Donovan telah meminta maaf ke Menlu Retno Marsudi atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot," bunyi pernyataan Kedubes AS untuk Indonesia, Minggu kemarin.
Staf Kedubes AS akan tetap berkomunikasi terus dengan staf Panglima TNI. Pihak Kedubes AS mengklaim akan berupaya agar Panglima TNI bisa terbang ke AS untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization di Washington DC. "Kedubes AS telah dan akan tetap mempersiapkan perjalanan Jenderal Gatot ke AS. Kami tetap berkomitmen dengan kemitraan strategis dengan Indonesia," janji Kedubes AS.
Sayangnya, Kedubes AS juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan Panglima TNI ditolak masuk ke wilayahnya. "Joseph Dunford, pemimpin staf gabungan mengundang Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo ke acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism pada October 23-24 di Washington DC Perjalanan Gatot tidak bisa dilakukan sebagaimana direncanakan," kata Kedubes AS.
Secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwono, menyatakan ditolaknya Panmglima TNI merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengusir diplomat AS. "Bagaimana mungkin seorang pejabat resmi yang mendapat undangan resmi dari mitranya ditolak untuk bisa datang?" kata Hikmahanto dalam keterangan persnya, Minggu kemarin.
Hikmahanto menyatakan peristiwa ini patut dipertanyakan. Kabarnya sedang ada masalah internal di pemerintahan AS. Menlu Retno Marsudi dinilai sudah melakukan hal yang tepat dengan meminta Dubes RI untuk AS klarifikasi atas peristiwa ini. Kemlu juga disarankan Hikmahanto meminta perhatian dari pihak Dubes AS untuk Indonesia terhadap peristiwa ini, agar AS juga hati-hati dalam menyikapi tamunya. "Bila juga tidak diindahkan, bukannya tidak mungkin pengusiran atau persona non grata terjadi pada diplomat AS di Indonesia," katanya.
Sementara itu, ditolaknya Panglima TNI masuk ke AS menjadi sorotan media asing. Reuters, misalnya, memberitakan penolakan itu dengan judul 'Indonesia demands answers after military chief denied U.S. entry'. Artikel itu memuat tentang Indonesia hendak mengirimkan nota diplomatik ke Menlu AS dan mengundang Dubes AS di Indonesia untuk menjelaskan penolakan tersebut.
Sedangkan AFP memuat judul 'Indonesia says military chief barred from US, seeks explanation' yang juga memberitakan hal sama. Media internasional lain yang memberitakan soal penolakan Panglima TNI AS, di antaranya, The Washington Post dan The Sydney Morning Herald. *
1
Komentar