Pola Konsumsi Kelas Menengah Atas Dipelajari
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempelajari pola konsumsi masyarakat menengah atas yang terlihat memberikan peran yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga sehingga komponen pengeluaran ini hanya tumbuh 4,93 persen pada triwulan III-2017.
JAKARTA, NusaBali
"Sebetulnya masyarakat atas yang memiliki daya beli, menyimpan uangnya di bank. Ini berarti masalah, apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS? Itu yang kami mau pahami," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (8/11).
Sri Mulyani mengatakan saat ini kelompok masyarakat menengah atas memiliki banyak simpanan tabungan di perbankan karena pertumbuhan tabungan diatas Rp5 miliar dan jumlah dana pihak ketiga sedang meningkat. Namun, Sri Mulyani belum bisa menjelaskan alasan kelompok masyarakat menengah atas yang terlihat menahan daya beli padahal tingkat kepercayaan konsumen sedang berada dalam kondisi yang tinggi.
"Jadi ada yang tidak ketemu disini. 'Confidence' tinggi, daya beli ada, tapi ada yang tidak terekam disini. Ini yang harus kami perhatikan. Kami akan terus melakukan pembahasan dan pengawasan," ujarnya.
Menurut dia, laju inflasi yang relatif rendah hingga menjelang akhir tahun seharusnya bisa menjadi insentif bagi masyarakat untuk berbelanja sehingga konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah bawah yang telah dialokasikan secara rutin dalam APBN agar daya beli tetap terjaga dan pola konsumsi tidak terganggu.
Ia mengatakan kelompok menengah bawah terindikasi mengalami gangguan daya beli dalam periode ini karena pertumbuhan upah di tingkat petani sangat rendah, sehingga keterlibatan pemerintah dibutuhkan agar pola konsumsi tetap terjaga. "Presiden telah menginstruksikan agar anggaran yang bisa menciptakan 'cash' yang langsung, bisa diterima masyarakat, sehingga daya belinya baik, apakah itu melalui PKH ataupun melalui dana desa. Itu harus dilakukan dengan desain agar masyarakat bisa langsung menikmati," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 mencapai 5,06 persen, yang didukung oleh pertumbuhan ekspor sebesar 17,27 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,11 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada periode ini disumbangkan oleh pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,01 persen, konsumsi rumah tangga 4,93 persen dan konsumsi pemerintah 3,46 persen. *ant
"Sebetulnya masyarakat atas yang memiliki daya beli, menyimpan uangnya di bank. Ini berarti masalah, apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS? Itu yang kami mau pahami," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (8/11).
Sri Mulyani mengatakan saat ini kelompok masyarakat menengah atas memiliki banyak simpanan tabungan di perbankan karena pertumbuhan tabungan diatas Rp5 miliar dan jumlah dana pihak ketiga sedang meningkat. Namun, Sri Mulyani belum bisa menjelaskan alasan kelompok masyarakat menengah atas yang terlihat menahan daya beli padahal tingkat kepercayaan konsumen sedang berada dalam kondisi yang tinggi.
"Jadi ada yang tidak ketemu disini. 'Confidence' tinggi, daya beli ada, tapi ada yang tidak terekam disini. Ini yang harus kami perhatikan. Kami akan terus melakukan pembahasan dan pengawasan," ujarnya.
Menurut dia, laju inflasi yang relatif rendah hingga menjelang akhir tahun seharusnya bisa menjadi insentif bagi masyarakat untuk berbelanja sehingga konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah bawah yang telah dialokasikan secara rutin dalam APBN agar daya beli tetap terjaga dan pola konsumsi tidak terganggu.
Ia mengatakan kelompok menengah bawah terindikasi mengalami gangguan daya beli dalam periode ini karena pertumbuhan upah di tingkat petani sangat rendah, sehingga keterlibatan pemerintah dibutuhkan agar pola konsumsi tetap terjaga. "Presiden telah menginstruksikan agar anggaran yang bisa menciptakan 'cash' yang langsung, bisa diterima masyarakat, sehingga daya belinya baik, apakah itu melalui PKH ataupun melalui dana desa. Itu harus dilakukan dengan desain agar masyarakat bisa langsung menikmati," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 mencapai 5,06 persen, yang didukung oleh pertumbuhan ekspor sebesar 17,27 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,11 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada periode ini disumbangkan oleh pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,01 persen, konsumsi rumah tangga 4,93 persen dan konsumsi pemerintah 3,46 persen. *ant
Komentar