18 Desa Gerbangsadu Ikut Terdampak Erupsi
Dari 22 desa di Karangasem yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung, ternyata 18 desa di antaranya masuk program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, karena memiliki tingkat kemiskinan di atas 35 persen.
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali pun siapkan sejumlah langkah untuk memulihkan eko-nomi desa-desa ‘miskin; yang terdampak erupsi Gunung Agung ini.
Desa-desa penerima program Gerbangsadu yang terimbas erupsi Gunung Agung ini tersebar di di 5 kecamatan di Karangasem. Rinciannya, Desa Menanga (Kecamatan Rendang), Desa Pempatan (Kecamatan Rendang), Desa Ababi (Kecamatan Abang), Desa Pidpid (Kecamatan Abang), Desa Nawakerthi (Kecamatan Abang), Desa Buana Giri (Kecamatan Bebandem), Desa Budakeling (Kecamatan Bebandem), Desa Jungutan (Kecamatan Bebandem), Desa Duda Utara (Kecamatan Selat), Desa Duda (Kecamatan Selat), Desa Sebudi (Kecamatan Abang), Desa Muncan (Kecamatan Selat), Desa Ban (Kecamatan Kubu), Desa Dukuh (Kecamatan Kubu), Desa Tulamben (Kecamatan Kubu), Desa Baturinggit (Kecamatan Kubu), Desa Sukadana (Kecamatan Kubu), dan Desa Tianyar (Kecamatan Kubu).
Sementara 4 desa di KRB Gunung Agung, namun tidak masuk dalam program Gerbangsadu Mandara, masing-masing Desa Besakih (Kecamatan Rendang), Desa Amertha Buana (Kecamatan Selat), Desa Peringsari (Kecamatan Selat), dan Desa Datah (Kecamatan Abang).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan 18 desa Gerbangsadu yang berada di KRB Gunung Agung ini harus mendapatkan penanganan, supaya program tetap berjalan. Program di 18 desa Gerbangsadu tersebut dipastikan langsung pasif, sejak Gunung Agung berstatus Awas, karena semua penduduknya mengungsi.
“Ya, sekarang sudah pasti pasif dan tidak ada aktivitas Gerbangsadu di 18 desa KRB itu. Program BUMDes-nya sudah nggak jalan itu. Jadi, ini masalah juga, karena menyangkut perekonomian masyarakat desa dan kelanjutan program Gerbangsadu ke depan," ujar Ketut Lihadnyana di Kantor Dinas PMD Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (6/12).
Menurut Lihadnyana, Dinas PMD Provinsi Bali melakukan evaluasi Gerbangsadu di 18 desa yang masuk KRB Gunung Agung tersebut. Selain itu, PMD Provinsi Bali juga mendata dan mengevaluasi desa-desa penerima program Gerbangsadu di seluruh Bali. Sebab, erupsi Gunung Agung dampaknya ke seluruh Bali.
"Dari erupsi Gunung Agung ini, jelas dampaknya ke perekonomian secara umum. Kita sasar dulu 18 desa penerima Gerbangsadu Mandara di KRB Gunung Agung. Setelah itu, kita evaluasi desa-desa penerima Gerbangsadu di seluruh Bali," beber birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang juga merangkap sebagai Plt Kepala Inspektorat Provinsi Bali ini.
Lihadnyana mengatakan, program Gerangsadu selama ini sangat efektif menurunkan angka kemiskinan di desa sasaran. Contohnya, di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, yang rumah tangga miskinnya turun dari 601 kepala keluarga (KK) menjadi 582 KK. Demnikian pula di Desa Seraya Timur, rumah tangga miskin turun dari 661 KK menjadi 500 KK.
Dengan adanya erupsi Gunung Agung, kata Lihadnyana, PMD Provinsi Bali kini turunkan program ke pengungsian. "Kita berdayakan ekonomi masyarakat desa di pengungsian saja. Kita bina mereka dengan pembuatan kerajinan dan cinderamata. Kalau ada lahan perkebunan, kita perbantukan di perkebunan. Paling tidak, di tempat pengungsian mereka bisa memberdayakan ekonomi keluarga dulu. Ini gerakan kami ke depan, karena erupsi Gunung Agung bisa berbulan-bulan," tegas Lihadnyana.
Program Gerbangsadu Mandara sendiri diluncurkan sejak tahun 2012, menyasar desa-desa miskin dengan angka kemiskinan di atas 35 persen yang tersebar di 7 kabupaten se-Bali (kecuali Badung dan Denpasar). Sampai tahun 2017, program Gerbangsadu sudah menyasar 217 desa miskin. Berdasarkan evaluasi umum akhir tahun 2017 ini, angka kemiskinan di desa-desa Gerbangsadu rata-rata turun 20,54 persen atau setara dengan 18,28 KK.
Sementara itu, kalangan DPRD Bali sarankan Pemprov Bali lobi ke pusat supaya turun tangan dengan maksimal menangani dampak ekonomi yang dihadapi Bali akibat erupsi Gunung Agung ini. Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Nengah Tamba, mengatakan dari pengamatan dan laporan-laporan di lapangan, kalangan pengusaha sudah di ambang kebangkrutan. Hotel-hotel sepi, travel sepi, karena ti-dak ada wisatawan ke Bali.
"Ya, pemerintah Provinsi Bali bisa komunikasikan dengan pusat masalah ini. Negara harus hadir secara maksimal dalam kondisi ini, tidak hanya dengan bantuan logistik dan kebencanaan saja. Bawa program juga dan solusi penanganan ekonomi masyarakat," ujar Nengah Tamba yang juga Ketua Komisi III DPRD Bali dan sekaligus Wakil Ketua Kadin Bali saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin.
Nengah Tamba mengatakan, dirinya selaku orang Kadin juga menerima keluhan pengusaha bidang pariwisata, bahwa sudah ada wacana-wacana merumahkan karyawan. "Tentu ini sangat menyedihkan. Kalau ini terjadi, Bali sama dengan bangkrut. Pemprov Bali harus berupaya ngomong dengan pusat. Kita selama ini menjadi penyumbang devisa dari pariwisata. Nah, sekaranglah saatnya Bali harus dapat perhatian pusat," tegas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata), I Ketut Suwandhi, menyatakan pihaknya telah meminta pelaku pariwisata, terutama pengusaha hotel, supaya tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawan. Sebab, PHK bisa menambah beban pemerintah dan masyarakat. Menurut Suwandhi, permintaan jangan ada PHK ini disampaikannya dalam pertemuan dengan kalangan pelaku pariwisata di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, pekan lalu.
"Kita minta ada solusi-solusi dulu dengan win-win solution untuk mengantisipasi sepinya wisatawan ke Bali. Di samping itu, pemerintah daerah juga sedang berupaya. Nanti kita evaluasi berlanjut, mengikuti perkembangan-perkembangan atas kondisi Bali saat ini," tegas politisi senior Golkar asal Denpasar yang dikenal dengan julukan ‘Jenderal Kota’ ini. *nat
Pemprov Bali pun siapkan sejumlah langkah untuk memulihkan eko-nomi desa-desa ‘miskin; yang terdampak erupsi Gunung Agung ini.
Desa-desa penerima program Gerbangsadu yang terimbas erupsi Gunung Agung ini tersebar di di 5 kecamatan di Karangasem. Rinciannya, Desa Menanga (Kecamatan Rendang), Desa Pempatan (Kecamatan Rendang), Desa Ababi (Kecamatan Abang), Desa Pidpid (Kecamatan Abang), Desa Nawakerthi (Kecamatan Abang), Desa Buana Giri (Kecamatan Bebandem), Desa Budakeling (Kecamatan Bebandem), Desa Jungutan (Kecamatan Bebandem), Desa Duda Utara (Kecamatan Selat), Desa Duda (Kecamatan Selat), Desa Sebudi (Kecamatan Abang), Desa Muncan (Kecamatan Selat), Desa Ban (Kecamatan Kubu), Desa Dukuh (Kecamatan Kubu), Desa Tulamben (Kecamatan Kubu), Desa Baturinggit (Kecamatan Kubu), Desa Sukadana (Kecamatan Kubu), dan Desa Tianyar (Kecamatan Kubu).
Sementara 4 desa di KRB Gunung Agung, namun tidak masuk dalam program Gerbangsadu Mandara, masing-masing Desa Besakih (Kecamatan Rendang), Desa Amertha Buana (Kecamatan Selat), Desa Peringsari (Kecamatan Selat), dan Desa Datah (Kecamatan Abang).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan 18 desa Gerbangsadu yang berada di KRB Gunung Agung ini harus mendapatkan penanganan, supaya program tetap berjalan. Program di 18 desa Gerbangsadu tersebut dipastikan langsung pasif, sejak Gunung Agung berstatus Awas, karena semua penduduknya mengungsi.
“Ya, sekarang sudah pasti pasif dan tidak ada aktivitas Gerbangsadu di 18 desa KRB itu. Program BUMDes-nya sudah nggak jalan itu. Jadi, ini masalah juga, karena menyangkut perekonomian masyarakat desa dan kelanjutan program Gerbangsadu ke depan," ujar Ketut Lihadnyana di Kantor Dinas PMD Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (6/12).
Menurut Lihadnyana, Dinas PMD Provinsi Bali melakukan evaluasi Gerbangsadu di 18 desa yang masuk KRB Gunung Agung tersebut. Selain itu, PMD Provinsi Bali juga mendata dan mengevaluasi desa-desa penerima program Gerbangsadu di seluruh Bali. Sebab, erupsi Gunung Agung dampaknya ke seluruh Bali.
"Dari erupsi Gunung Agung ini, jelas dampaknya ke perekonomian secara umum. Kita sasar dulu 18 desa penerima Gerbangsadu Mandara di KRB Gunung Agung. Setelah itu, kita evaluasi desa-desa penerima Gerbangsadu di seluruh Bali," beber birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang juga merangkap sebagai Plt Kepala Inspektorat Provinsi Bali ini.
Lihadnyana mengatakan, program Gerangsadu selama ini sangat efektif menurunkan angka kemiskinan di desa sasaran. Contohnya, di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, yang rumah tangga miskinnya turun dari 601 kepala keluarga (KK) menjadi 582 KK. Demnikian pula di Desa Seraya Timur, rumah tangga miskin turun dari 661 KK menjadi 500 KK.
Dengan adanya erupsi Gunung Agung, kata Lihadnyana, PMD Provinsi Bali kini turunkan program ke pengungsian. "Kita berdayakan ekonomi masyarakat desa di pengungsian saja. Kita bina mereka dengan pembuatan kerajinan dan cinderamata. Kalau ada lahan perkebunan, kita perbantukan di perkebunan. Paling tidak, di tempat pengungsian mereka bisa memberdayakan ekonomi keluarga dulu. Ini gerakan kami ke depan, karena erupsi Gunung Agung bisa berbulan-bulan," tegas Lihadnyana.
Program Gerbangsadu Mandara sendiri diluncurkan sejak tahun 2012, menyasar desa-desa miskin dengan angka kemiskinan di atas 35 persen yang tersebar di 7 kabupaten se-Bali (kecuali Badung dan Denpasar). Sampai tahun 2017, program Gerbangsadu sudah menyasar 217 desa miskin. Berdasarkan evaluasi umum akhir tahun 2017 ini, angka kemiskinan di desa-desa Gerbangsadu rata-rata turun 20,54 persen atau setara dengan 18,28 KK.
Sementara itu, kalangan DPRD Bali sarankan Pemprov Bali lobi ke pusat supaya turun tangan dengan maksimal menangani dampak ekonomi yang dihadapi Bali akibat erupsi Gunung Agung ini. Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Nengah Tamba, mengatakan dari pengamatan dan laporan-laporan di lapangan, kalangan pengusaha sudah di ambang kebangkrutan. Hotel-hotel sepi, travel sepi, karena ti-dak ada wisatawan ke Bali.
"Ya, pemerintah Provinsi Bali bisa komunikasikan dengan pusat masalah ini. Negara harus hadir secara maksimal dalam kondisi ini, tidak hanya dengan bantuan logistik dan kebencanaan saja. Bawa program juga dan solusi penanganan ekonomi masyarakat," ujar Nengah Tamba yang juga Ketua Komisi III DPRD Bali dan sekaligus Wakil Ketua Kadin Bali saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin.
Nengah Tamba mengatakan, dirinya selaku orang Kadin juga menerima keluhan pengusaha bidang pariwisata, bahwa sudah ada wacana-wacana merumahkan karyawan. "Tentu ini sangat menyedihkan. Kalau ini terjadi, Bali sama dengan bangkrut. Pemprov Bali harus berupaya ngomong dengan pusat. Kita selama ini menjadi penyumbang devisa dari pariwisata. Nah, sekaranglah saatnya Bali harus dapat perhatian pusat," tegas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata), I Ketut Suwandhi, menyatakan pihaknya telah meminta pelaku pariwisata, terutama pengusaha hotel, supaya tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawan. Sebab, PHK bisa menambah beban pemerintah dan masyarakat. Menurut Suwandhi, permintaan jangan ada PHK ini disampaikannya dalam pertemuan dengan kalangan pelaku pariwisata di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, pekan lalu.
"Kita minta ada solusi-solusi dulu dengan win-win solution untuk mengantisipasi sepinya wisatawan ke Bali. Di samping itu, pemerintah daerah juga sedang berupaya. Nanti kita evaluasi berlanjut, mengikuti perkembangan-perkembangan atas kondisi Bali saat ini," tegas politisi senior Golkar asal Denpasar yang dikenal dengan julukan ‘Jenderal Kota’ ini. *nat
Komentar