24 BPR Terdampak Gunung Agung
Erupsi Gunung Agung membuat peningkatan NPL (Non Performance Loan) atau kredit macet pada sejumlah BPR.
OJK Mohonkan Diskresi
DENPASAR, NusaBali
Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara memohonkan diskresi untuk 24 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdampak bencana Gunung Agung. Permohonan diskresi tersebut menyusul terganggunya kinerja BPR. Salah satunya peningkatan NPL (Non Performance Loan) atau kredit macet.
Kepala OJK Kantor Regional 8 Bali- Nusa Tenggara Hizbullah menyatakan hal tersebut Rabu (6/12) dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S di Bali di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar. Menurut Hizbullah dari direct test yang dilakukan OJK Bali-Nusra ada 24 BPR yang terimbas bencana Gunung Agung. Dari 24 tersebut 4 BPR yang terdampak serius, ditandai dengan kinerja BPR semakin menurun. “Ini mengkhawatirkan,” ujarnya.
Alasannya bencana erupsi Gunung Agung meningkatkan jumlah AYDA (asset yang diambil alih), akibat peningkatkan NPL atau kredit bermasalah. Kondisi ini menurut Hizbullah dapat menyebabkan penurunan rasio permodalan bank (BPR/S) apabila sampai dengan batas waktunya tidak bisa diselesaikan.
Karena itulah pihaknya memohonkan diskresi untuk 24 BPR terdampak tersebut. Diskresi tersebut berupa permohonan aturan untuk keringanan bagi debitur. “Kami sudah sampaikan ke Pusat, namun sampai sekarang belum ada jawaban,” katanya.
Hizbullah wanti-wanti mengingatkan peran aktif Dewan Komisaris untuk memastikan direksi telah melakukan upaya yang optimal melakukan penyelamatan kredit, sesuai ketentuan. Meski demikian menurut Hizbullah secara umum kinerja perbankan termasuk BPR pada September 2017 masih tumbuh positif. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Total aset BPR di Bali hingga September 2017 tercatat sebesar Rp13,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,87% (yoy), jauh melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,87% (yoy)
Dari sisi funding, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp9,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,31%, lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,54% (yoy). Porsi DPK masih didominasi oleh dana mahal yaitu deposito sebesar 73% dengan nominal sebesar Rp6,7 triliun, Sedangkan tabungan sebesar 27% dengan nominal sebesar Rp2,4 triliun.
Sementara itu, sumber dana BPR di Bali yang disalurkan melalui kredit tercatat sebesar Rp9,5 triliun dengan peningkatan sebesar 8,73% atau Rp762 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,73% (yoy). LDR mencapai 72,99% (Sept 17), dibandingkan angka September 2016 yang tercatat 85,61 persen. Secara komposisi, penyaluran kredit BPR di Bali didominasi kredit produktif 63,3 persen ( Rp 6 triliun), yang terdiri dari Kredit Modal Kerja 48,65 persen ( Rp 4,6 triliun), kredit investasi 14,6 persen (1,4 triliun).
Sedang rasio NPL meningkat dari 5,75 persen menjadi 7,82 persen. Kontribusi terbesar NPL berasal dari sektor ekonomi perdagangan, konstruksi dan bukan lapangan usaha lainnya. “Ini yang mengkhawatirkan,” ucap Hizbullah.
Terkait persoalan tersebut Wagub Bali Ketut Sudikerta meminta semua instansi yang berkaitan dengan industri perbankan di Bali bisa mengambil langkah dan solusi. “Tentu banyak masyarakat yang kebingungan karena sulit membayar kredit,” ujar Sudikerta dalam sambutannya.
Hal itu karena aktivitas perekonomian yang terganggu akibat bencana erupsi Gunung Agung. Dia pun berharap ada keringanan bagi debitur yang ada di wilayah terdampak bencana Gunung Agung. Kata Sudikerta agar masyarakat bisa mengembalikan pokok saja, tanpa bunganya,” ujarnya. “Sehingga meringankan beban masyarakat,” ujar Sudikerta. *k17
DENPASAR, NusaBali
Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara memohonkan diskresi untuk 24 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdampak bencana Gunung Agung. Permohonan diskresi tersebut menyusul terganggunya kinerja BPR. Salah satunya peningkatan NPL (Non Performance Loan) atau kredit macet.
Kepala OJK Kantor Regional 8 Bali- Nusa Tenggara Hizbullah menyatakan hal tersebut Rabu (6/12) dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S di Bali di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar. Menurut Hizbullah dari direct test yang dilakukan OJK Bali-Nusra ada 24 BPR yang terimbas bencana Gunung Agung. Dari 24 tersebut 4 BPR yang terdampak serius, ditandai dengan kinerja BPR semakin menurun. “Ini mengkhawatirkan,” ujarnya.
Alasannya bencana erupsi Gunung Agung meningkatkan jumlah AYDA (asset yang diambil alih), akibat peningkatkan NPL atau kredit bermasalah. Kondisi ini menurut Hizbullah dapat menyebabkan penurunan rasio permodalan bank (BPR/S) apabila sampai dengan batas waktunya tidak bisa diselesaikan.
Karena itulah pihaknya memohonkan diskresi untuk 24 BPR terdampak tersebut. Diskresi tersebut berupa permohonan aturan untuk keringanan bagi debitur. “Kami sudah sampaikan ke Pusat, namun sampai sekarang belum ada jawaban,” katanya.
Hizbullah wanti-wanti mengingatkan peran aktif Dewan Komisaris untuk memastikan direksi telah melakukan upaya yang optimal melakukan penyelamatan kredit, sesuai ketentuan. Meski demikian menurut Hizbullah secara umum kinerja perbankan termasuk BPR pada September 2017 masih tumbuh positif. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Total aset BPR di Bali hingga September 2017 tercatat sebesar Rp13,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,87% (yoy), jauh melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,87% (yoy)
Dari sisi funding, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp9,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,31%, lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,54% (yoy). Porsi DPK masih didominasi oleh dana mahal yaitu deposito sebesar 73% dengan nominal sebesar Rp6,7 triliun, Sedangkan tabungan sebesar 27% dengan nominal sebesar Rp2,4 triliun.
Sementara itu, sumber dana BPR di Bali yang disalurkan melalui kredit tercatat sebesar Rp9,5 triliun dengan peningkatan sebesar 8,73% atau Rp762 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,73% (yoy). LDR mencapai 72,99% (Sept 17), dibandingkan angka September 2016 yang tercatat 85,61 persen. Secara komposisi, penyaluran kredit BPR di Bali didominasi kredit produktif 63,3 persen ( Rp 6 triliun), yang terdiri dari Kredit Modal Kerja 48,65 persen ( Rp 4,6 triliun), kredit investasi 14,6 persen (1,4 triliun).
Sedang rasio NPL meningkat dari 5,75 persen menjadi 7,82 persen. Kontribusi terbesar NPL berasal dari sektor ekonomi perdagangan, konstruksi dan bukan lapangan usaha lainnya. “Ini yang mengkhawatirkan,” ucap Hizbullah.
Terkait persoalan tersebut Wagub Bali Ketut Sudikerta meminta semua instansi yang berkaitan dengan industri perbankan di Bali bisa mengambil langkah dan solusi. “Tentu banyak masyarakat yang kebingungan karena sulit membayar kredit,” ujar Sudikerta dalam sambutannya.
Hal itu karena aktivitas perekonomian yang terganggu akibat bencana erupsi Gunung Agung. Dia pun berharap ada keringanan bagi debitur yang ada di wilayah terdampak bencana Gunung Agung. Kata Sudikerta agar masyarakat bisa mengembalikan pokok saja, tanpa bunganya,” ujarnya. “Sehingga meringankan beban masyarakat,” ujar Sudikerta. *k17
1
Komentar