Jumlah Pegawai Kontrak Membeludak

TABANAN, NusaBali

Ada fakta mengejutkan kalangan dewan di awal tahun 2016 ini. Pasalnya, pegawai kontrak membeludak di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk DPRD Tabanan. Komposisi pegawai di DPRD Tabanan yakni 70 pegawai negeri sipil (PNS) dan 98 pegawai kontrak. Kalangan dewan juga mencurigai penambahan pegawai kontrak tahun ini tak terbendung. 

Anggota dewan, Ketut Suwardiana mengatakan, di DPRD Tabanan ada empat bagian yakni Bagian Umum, Persidangan dan Protokol, Perundang-undangan dan Dokumentasi serta Bagian Keuangan. Jadi rata-rata di empat bagian itu ada sebanyak 24 pegawai kontrak. “Saya kaget baru ke kantor kok banyak sekali pegawai baru. Siapa yang bawa mereka?” tanya Suwardiana, Senin (25/1).

Suwardiana sempat menelusuri pegawai kontrak di DPRD Tabanan. Pihak sekretariat berdalih terjadi pertukaran (cange) sehingga tak ada mengangkat pegawai kontrak baru. “Itu hanya bahasa berkulit, buktinya ada pegawai kontrak baru,” sodok Suwardiana. Menurut Suwardiana, Pemkab Tabanan tak perlu lagi mengangkat pegawai kontrak baru. Sebab pengangkatan itu akan membebani APBD Pemkab Tabanan yang kecil. Dia menyebut pada tahun 2016 perbandingan belanja rutin dan belanja publik sangat timpang dengan perbandingan 73:27 persen dari anggaran Rp 1,7 miliar. Idealnya 40 persen biaya rutin dan 60 persen biaya publik.

Suwardiana mendengar kabar ada 125 pegawai kontrak baru yang diangkat di tahun 2016. Padahal menurut rencana Pemkab Tabanan hanya mengangkat 100 pegawai kontrak baru untuk tenaga fungsional yakni medis dan guru. Dikatakan, saat ini di setiap unit kerja sudah penuh sesak dengan pegawai nganggur. “Sekarang malah ada lagi pegawai baru yang tak diperlukan,” sesal Suwardiana.

Politisi Hanura ini berharap kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan dan Penjabat Bupati Tabanan meninjau kembali pengangkatan pegawai kontrak. Harapan lainnya, pegawai kontrak itu tak ada bayar kepada oknum-oknum tertentu yang menjanjikan pekerjaan. “Saya prihatin ketika Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dilantik dan mulai ngantor akan dikejutkan dengan jumlah pegawai kontrak baru yang membeludak,” ungkap mantan Ketua PAC PDIP Kediri ini.

Suwardiana pun menduga, banyaknya pegawai kontrak saat ini bukan semata pekerjaan anggota fraksi PDIP semata. Namun anggota fraksi lainnya di DPRD Tabanan juga berlomba-lomba memasukkan pegawai kontrak baru. “Harapan saya, pegawai kontrak dikaji ulang,” tandas politisi asal Desa Cepaka, Kecamatan Kediri ini.

Kepala BKD Tabanan, Made Yasa saat dikonfirmasi tak membantah jika pada awal tahun ini sudah ada tambahan tenaga kontrak baru. Hanya saja birokrat asal Buleleng ini mengaku tidak tahu berapa jumlah pegawai kontrak yang masuk sampai hari ini. “Ketua Tim Anggaran adalah pak Sekkab. Coba tanyakan beliau. Saya dengar ada tambahan pegawai kontrak untuk tenaga medis dan tenaga pendidikan yang memang kurang,” ungkap Yasa. Sayang Sekkab Tabanan, Nyoman Wirna Ariwangsa tak bisa dikonfirmasi karena ponselnya tidak aktif. 

Membeludaknya pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Tabanan sempat jadi sorotan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat berkunjung ke Tabanan, Kamis 3 Desember 2015. Gubernur Pastika menyebut banyak pegawai kontrak tak sehat dan mengindikasikan pemimpinnya suka dilayani. Menurutnya, jika kontraknya habis langsung hentikan biar tak jadi beban. Disebutkan, ada pegawai kontrak membuat PNS malas bekerja. “Ujung-ujungnya menyerahkan pekerjaan kepada pegawai kontrak, tahu sendiri kualitas pegawai kontrak seperti apa. Itu membuat kerja tak sehat,” tandas Gubernur Pastika. 7 k21

 

2011 339 orang 

2012 1.213 orang

2013 1.871 orang

2014 2.248 orang

2015 2.796 orang

2016 ?