Wedakarna Merasa Menjadi Target Politik

DENPASAR, NusaBali
Senator Bali ini siap menghadapi pelaporan di Bareskrim Mabes Polri, Polda Bali, dan Badan Kehormatan (BK) DPD RI. “Saya siap menghadapi proses tersebut. Dan, bukan tidak mungkin akan menuntut balik para pihak, termasuk media,” ujar Wedakarna dalam konferensi pers di Gedung DPD RI Provinsi Bali, Jalan Tjok Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Rabu (13/12).

Senator peraih 178.934 suara dalam Pileg 2014 ini malah menyebut ada indikasi politik, sehingga namanya diseret-seret dalam kasus penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad di Denpasar, Jumat (8/12) lalu. Wedakarna tengarai ada motif politik menjelang tahun politik sebagai upaya menjauhkan dirinya. “Ada suatu press conference yang terdapat kutipan sentimen pribadi. Ini akan kami masalahkan juga,” katanya.

Menurut Wedakarna, tim hukumnya sudah mendapatkan rekaman (press conference) tersebut. Intinya, dia dijatuhkan dengan cara ini agar tidak bisa menjadi Gubernur. “Artinya ada agenda terselubung yang menjadikan saya sebagai sasaran,” katanya.

Selain siap menuntut balik mereka yang melaporkannya, Wedakarna pun pertimbangkan menuntut sejumlah media online yang salah kutip. Wedakarna juga menyoroti kabar yang menyebut dirinya sudah diberhentikan sementara oleh BK DPD RI. “Itu hoax. Viral yang menyebut saya sudah diberhentikan sementara adalah tidak benar,” tepisnya.

Soal wawancara TVOne dengan AM Fatwa yang disebutkan sebagai Ketua BK DPD RI, dinilainya sebagai narasumber yang tidak pas. “Karena Bapak AM Fatwa sudah tidak menduduki jabatan itu sejak beberapa bulan lalu. Jadi, TVOne salah narasumber.” Wedakarna mengaku sudah menjalin komunikasi dengan DPD RI selaku lembaga. Namun, dia tetap siap menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. “Saya juga korban social media,” jelas Senator yang memiliki akun Facebook dan Instagram ini.

Wedakarna mengakui bahwa saat ini permasalahan sudah melebar ke mana-mana, menjadi masalah suku Bali dan non Bali. Sayangnya, pemerintah belum menunjukkan perannya. “Seperti sengaja diadu domba,” sesalnya.

Dia tetap menyesalkan terjadinya persekusi. Namun, di sisi lain dia menyebut sebenarnya jauh hari sebelum hari H, sejumlah elemen masyarakat sudah mengingatkan soal kontroversi kedatangan Ustad Abdul Somad. “Sebelum proses persekusi, ada komunikasi yang mandeg. Sudah ada audiensi tokoh, Polda, rapat di Renon. Saya tidak bela kawan-kawan, tapi kawan-kawan sudah melakukan komunikasi dan diplomasi,” katanya. “Sebenarnya, perlu dicurigai juga, ada apa panitia ngotot datangkan figur kontroversi?”

Pada bagian lain, Wedakarna juga menagih aparat berwenang soal tiga kasus yang menjadi PR: pelecehan pecalang, pelaporan organisasi Peradah terhadap Eggy Sudjana, pemimpin agama yang melecehkan figur Hindu. “Kami harus kawal itu, Polri harus netral,” kata Wedakarna.

Sementara itu, BK DPD RI segera akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Wedakarna yang dilaporkan atas dugaan memprovokasi penolakan Ustadz Abdul Somad. "Kita akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelidiki kasus ini," ujar Ketua BK DPD RI, Mervin Sadipun Komber, kepada detikcom di Jakarta, Rabu kemarin.

Pemrosesan aduan akan dijalankan sesuai tata beracara DPD RI. TPF itu terdiri dari tiga orang anggota BK. "Tim Pencari Fakta akan menyelidiki laporan pengaduan tersebut, apakah laporannya kita teruskan masuk area persidangan atau ada hal-hal lain yang membatalkan laporan itu," kata Mervin. *mao