Atasi Defisit Air, Bali Harus Lakukan Aksi Nyata
Pakar Arsitektur dan Pengamat Tata Ruang Universitas Udayana (Unud), Prof Dr Ir Putu Rumawan Salain menyoroti tentang ancaman defisit air yang kini sudah terjadi di sebagian Pulau Bali.
DENPASAR, NusaBali
Untuk itu perlu ada rencana strategis dan aksi nyata untuk mengembalikan ketersediaan air tersebut. Bagi Prof Rumawan, air sebenarnya melimpah namun tidak dijaga dan ditangkap, sehingga mengalir begitu saja ke laut.
“Saat musim hujan ini kan sebenarnya ‘Panen Air’, tapi yang kemudian terjadi saat musim hujan adalah ‘panen bencana’. Kondisi ini yang harus diubah bersama,” ujar Prof Rumawan dalam Diskusi Terbatas ‘Mengatasi Permasalahan Sumberdaya Air’ di Ruang Rapat Komodo Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra di Jalan Ir Juanda No 2 Nitimandala Denpasar, Kamis (14/12).
Panen bencana, seperti banjir, air bah dan lainnya ini terjadi akibat air hujan mengalir begitu saja ke laut tanpa ditangkap terlebih dahulu di daratan. Di sisi lain, masyarakat terutama di musim kemarau akan kekurangan air. Ketersediaan air menjadi defisit. Mengatasi persoalan ini, pemerintah, instansi terkait dan masyarakat secara bersama-sama harus berinisiatif membuat program aksi.
Beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti penghijauan di hulu, membuat sumur-sumur resapan, lubang biopori, hingga membangun embung-embung. “Semua itu berguna untuk menangkap air, sehingga air tak terbuang percuma ke laut atau melimpah sehingga menyebabkan banjir,” kata Guru Besar Arsitektur Unud ini. Pemerintah juga harus membuat regulasi sejenis Perda dan peraturan lainnya untuk membatasi penggunaan air tanah.
Tak hanya membuat aturan, penegakannya juga harus tegas. “Jangan sampai masyarakat di satu sisi mengalami defisit air, tapi di satu sisi perusahaan, seperti kalangan perhotelan malah menggunakan air tanah secara melimpah,” tegasnya. Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra, Ir Rijaluzzaman mengungkapkan untuk mengatasi defisit air, maka perlu keterlibatan berbagai kalangan. Pihaknya sendiri siap memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang berlanjut pada aksi nyata untuk mengatasi persoalan sumberdaya air di Bali.
“Bahkan jika perlu difasilitasi hingga ke pemerintah pusat untuk penganggaran program-program tersebut,” ujar Rijaluzzaman. Dalam diskusi kemarin hadir kalangan akademisi, LSM dan sejumlah instansi terkait di Provinsi Bali, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dan lainnya. *sur
“Saat musim hujan ini kan sebenarnya ‘Panen Air’, tapi yang kemudian terjadi saat musim hujan adalah ‘panen bencana’. Kondisi ini yang harus diubah bersama,” ujar Prof Rumawan dalam Diskusi Terbatas ‘Mengatasi Permasalahan Sumberdaya Air’ di Ruang Rapat Komodo Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra di Jalan Ir Juanda No 2 Nitimandala Denpasar, Kamis (14/12).
Panen bencana, seperti banjir, air bah dan lainnya ini terjadi akibat air hujan mengalir begitu saja ke laut tanpa ditangkap terlebih dahulu di daratan. Di sisi lain, masyarakat terutama di musim kemarau akan kekurangan air. Ketersediaan air menjadi defisit. Mengatasi persoalan ini, pemerintah, instansi terkait dan masyarakat secara bersama-sama harus berinisiatif membuat program aksi.
Beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti penghijauan di hulu, membuat sumur-sumur resapan, lubang biopori, hingga membangun embung-embung. “Semua itu berguna untuk menangkap air, sehingga air tak terbuang percuma ke laut atau melimpah sehingga menyebabkan banjir,” kata Guru Besar Arsitektur Unud ini. Pemerintah juga harus membuat regulasi sejenis Perda dan peraturan lainnya untuk membatasi penggunaan air tanah.
Tak hanya membuat aturan, penegakannya juga harus tegas. “Jangan sampai masyarakat di satu sisi mengalami defisit air, tapi di satu sisi perusahaan, seperti kalangan perhotelan malah menggunakan air tanah secara melimpah,” tegasnya. Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra, Ir Rijaluzzaman mengungkapkan untuk mengatasi defisit air, maka perlu keterlibatan berbagai kalangan. Pihaknya sendiri siap memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang berlanjut pada aksi nyata untuk mengatasi persoalan sumberdaya air di Bali.
“Bahkan jika perlu difasilitasi hingga ke pemerintah pusat untuk penganggaran program-program tersebut,” ujar Rijaluzzaman. Dalam diskusi kemarin hadir kalangan akademisi, LSM dan sejumlah instansi terkait di Provinsi Bali, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dan lainnya. *sur
1
Komentar