Rekomendasi Cagub Bali Bisa Berubah

DENPASAR, NusaBali
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, 18-19 Desember 2017, bakal melahirkan pengurus baru DPP Golkar. Rekomendasi Calon Gubernur (Cagub) Bali untuk Pilgub 2018 yang sudah dikantongi Ketut Sudikerta pun dikhawatirkan bisa berubah lagi, menyusul lahirnya Ketua Umum DPP Golkar yang baru pengganti Setya Novanto.

Fungsionaris DPD I Golkar Bali yang juga Pantitia Munaslub, Dewa Made Widiyasa Nida, mengatakan situasi terakhir di DPP Golkar, Senin (18/12), berkembang sangat dinamis. “Segala kemungkinan bisa terjadi untuk urusan Pilgub Bali 2018, karena adanya perubahan kepengurusan dan pergantian Ketua Umum DPP Golkar. Rekomendasi Cagub Bali dariu DPP Golkar bisa berubah,” tandas Dewa Nida saat dikonfirmasi NusaBali di Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Dewa Nida, surat rekomendasi yang sah untuk mendaftar ke KPU Bali adalah dengan tandatangan Ketua Umum DPP Golkar. Rekomendasi untuk Ketut Sudikerta---Ketua DPD I Golkar Bali---sebagai Cagub Bali ke Pilgub 2018 yang telah diterbikan, Mei 2017 lalu, diteken Setya Novanto. Rekomendasi tersebut pun telah diserahkan langsung Setya Novanto dalam acara konsolidasi kader Golkar di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, 24 Mei 2017.

Namun, kini Novanto diganti sebagai Ketua Umum DPP Golkar, karena sang Ketua DPR dijeblokan KPK ke sel tahanan selaku tersangka kasus megakorupsi proyek e-KTP yang diduga rugikan negara Rp 2,3 triliun. Novanto digantikan Airlangga Hartarto, yang rencananya akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Golkar dalam Munaslub.

Kemungkinan berubahnya rekomendasi Cagub Bali, kata Dewa Nida, cukup terbuka dengan menyitir pernyataan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, yang mengatakan akan ada perombakan kepengurusan. "Perombakan terjadi dan Ketua Umum DPP Golkar yang baru nanti akan tandatangani rekomendasi Cagub," ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan Klungkung ini.

Dewa Nida menegaskan, Golkar memiliki modal kekatan politik 11 kursi DPRD Bali atau 20 persen suara parlemen hasil Pileg 2014, yang memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri di Pilgub Bali 2018. Golkar kemungkinan bisa munculkan opsi-opsi untuk Pilgub Bali 2018. "Makanya, teman-teman di Koalisi Rakyat Bali (KRB) bersabar dulu dan cooling down. DPP Golkar pastilah akan menentukan yang terbaik untuk diadu ke Pilgub Bali 2018," katanya.

KRB adalah koalisi parpol yang beranggotakan 5 parpol parlemen: Golkar (punya 11 kursi DPRD Bali), Demokrat (punya 8 kursi DPRD Bali), Gerindra (punya 7 kursi DPRD Bali), NasDem (punya 2 kursi DPRD Bali), dan Hanura (punya 1 kursi DPRD Bali), plus dua parpol non parlemen yakni Perindo dan PKS. KRB mewacanakan akan usung pasangan Dharma-Kerta (IB Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta) di mana Sudikerta didegradasi menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Bali. Mereka akan tarung head to head melawan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, Cagub-Cawagub Bali yang diusung PDIP bersama PAN---dan kemungkinan PKPI ikut gabung.

Secara terpisah, politisi senior Golkar Dewa Ngakan Rai Budiasa melihat kemungkinan terjadi perubahan rekomendasi Cagub Bali dari DPP Golkar, seperti halnya dengan dicabutnya rekomendasi untuk Ridwal Kamil sebagai Cagub Jawa Barat. Menurut Rai Budiasa, perubahan ini dimungkinkan karena terjadinya pergantian kepengurusan DPP Golkar. "Ya, bisa saja terjadi perubahan rekomendasi Cagub, karena gerbong baru di pusat," ujar Rai Budiasa, Senin kemarin.

Rai Budiasa berharap hasil Munaslub tidak sampai melahirkan politik saling jegal dan transaksional di Pilgub Bali 2018. Jika itu yang terjadi, justru akan membuat Golkar makin sulit memenangkan pertarungan di Bali. "Kita tahu di Bali begitu sulitnya merebut kekuasaan. Namun, kalau kita solid, bisa menang kok. Jadi, hasil Munaslub Golkar jangan sampai menimbulkan gejolak di Bali. Jangan ada jegal menjegal dan politik transaksional dalam melahirkan kandidat Cagub-Cawagub Bali," tegas mantan Wakil Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Bali ini.

Rai Budiasa mengingatkan, saat ini penentuan Cawagub Bali yang akan ditandemkan dengan Sudikerta sudah tarik ulur, memakan waktu dan tenaga yang besar. Energi terkuras habis untuk membahas dan membedah Cagub-Cawagub. "Golkar bisa usung calon secara mandiri kok. Saya justru yakin kalau Sudikerta yang sudah 5 tahun dikenal masyarakat Bali ditandemkan dengan sesama kader Golkar, bisa unjuk gigi. Di Bali banyak kader Golkar yang layak ditandemkan dengan Sudi-kerta. Ini akan mengurangi konflik internal," katanya.

Sementara, sesepuh Beringin yang kini Dewan Pertimbangan Golkar DPD I Golkar Bali, Ida Tjokorda Pemecutan XI, menanggapi fenomena perubahan rekomendasi Cagub Jawa Barat dari DPP Golkar. Menurut Tjok Pemecutan, fenomena perubahan rekomendasi ini bukan tak mungkin terjadi di Bali.

Namun demikian, Tjok Pemecutan berharap DPP Golkar memikirkan secara jernih bahwa partainya harus mengusung Cagub di Pilgub Bali 2018, bukan Cawagub. "Saya konsisten dengan ucapan kalau Golkar tetap harus rebut posisi Cagub Bali, bukan Cawagub. Golkar toh memiliki basis suara yang jelas dan bisa mengusung calon secara mandiri, tanpa tergantung partai lain," ujar Tjok Pemecutan saat dikon-firmasi secara terpisah di Denpasar, Senin kemarin.

Tjok Pemecutan menyebutkan, Sudikerta sudah dalam status incumbent, karena saat ini menjabat Wakil Gubernur Bali 2013-2018. Sudikerta layak diusung sebagai Cagub, terlebih karena sudah punya modal politik 5 tahun di eksekutif Pemprov Bali. "Lagipula, Sudikerta sudah didukung selutruh 9 DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali dan telah direkomendasi DPP Golkar sebagai Cagub,” tandas Tjok Pemecutan.

“Jadi, DPP Golkar supaya lebih jernih mempertimbangkan semuanya. Saya yakin DPP Golkar punya kajian yang jelas. Konsistensi DPP Golkar akan diuji di sini. Bukan soal siapa ketua umum dan siapa pengurusannya yang baru, tapi konsistensi yang kita harapkan," lanjut sesepuh Golkar asal Puri Pemecutan, Denpasar yang mantan Ketua DPRD Badung dan anggota MPR di era Orde Baru ini.

Sementara itu, Presiden Jokowi buka Munaslub Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin malam. Dalam pidatonya, Jokowi meminta Golkar harus solid. Jokowi mengatakan masih banyak pembangunan negeri yang perlu dilakukan bersama-sama. "Masih banyak pekerjaan yang perlu kita lakukan bersama-sama, berkarya untuk mewujudkan Indonesia-sentris. Oleh karena itu, Partai Golkar harus solid, harus utuh," ujar Jokowi.

"Jika Golkar gonjang ganjing, jika Golkar tidak solid, jika di internal Golkar ramai, ini tidak bagus untuk Golkar maupun untuk politik nasional," imbuhnya. Jokowi pun sempat menyinggung Partai Golkar sebagai partai yang selalu mendukung program pemerintah. Untuk itu, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih.

"Saya tahu Partai Golkar adalah partai besar dan selalu memberikan dukungan pada program strategis pemerintah," tegas Jokowi. "Saya dalam kesempatan berbahagia ini menyampaikan terima kasih." Jokowi sendiri mengaku sempat was-was dengan kondisi di Golkar yang sempat memanas. "Akhir November lalu, saya sempat was-was, katanya Golkar sedang memanas," katanya. *nat