Kader Bali Tak Masuk di Kabinet Airlangga

DENPASAR, NusaBali
Airlangga Hartarto resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum DPP Golkar 2017-2019 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (20/12). Sayangnya, tidak satu pun kader Beringin dari Bali yang diakomodasi dalam struktur kepengurusan DPP Golkar hasil revitalisasi.

Informasi yang dihimpun NusaBali, Rabu kemarin, tiga nama kader dari Bali yang sebelumnya masuk dalam DPP Golkar pimpinan Setya Novanto, kini terpental di era Airlangga. Mereka adalah AA Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi (asal Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung), I Wayan Geredeg (asal Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem), dan Gede Sumarjaya Linggih alias Demer (asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng).

Gus Adhi yang kini anggota DPR RI Dapil Bali, sebelumnya menjabat Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar. Sedangkan Wayan Geredeg, yang mantan Ketua DPD II Golkar Karangasem dan Bupati Karangasem dua kali periode (2005-2010, 2010-2015), sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Umum DPP Golkar. Sebaliknya, Demer yang kini anggota DPR RI Dapil Bali sebelu-mnya menjadi anggota Dewan Pakar DPP Golkar.

Kader senior mantan Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Bali, Dewa Ngakan Rai Budiasa, mengatakan berdasarkan draft yang beredar di arena Munaslub Golkar, tidak ada satu pun kader dari Bali yang diakomodasi di kabinet DPP Golkar pimpinan Airlangga Hartarto. Ini tidak sesuai dengan dukungan all out DPD I Golkar Bali dan DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali, yang bulat dukung Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

"Bargaining Bali menjadi tidak dianggap dan lemah. Kalau draft yang beredar itu benar, ya Bali posisinya sangat lemah, karena tidak ada satu pun kadernya masuk struktur kepengurusan DPP Golkar pimpinan Airlangga. Saya sebagai kader minta Ketua DPD I Golkar Bali Pak Ketut Sudikerta berupaya agar kader dari Bali diakomodir," papar Rai Budiasa saat dikonfirmasi NusaBali di Jakarta, Rabu kemarin.

Mantan Ketua Departemen Seni dan Budaya DPP Golkar ini menegaskan, dengan dukungan bulat DPD I Golkar dan DPD II Golkar se Bali, seharusnya paling tidak kader dari Bali dipertahankan di kepengurusan DPP Golkar. "Paling tidak 3 nama sebelumnya yang mesti dipertahankan. Kan juga menandakan bahwa Partai Golkar mengedepankan keberagaman, dengan mengakomodir perwakilan dari seluruh daerah," kata Rai Budiasa.

Rai Budiasa menyebutkan, berdasarkan draft yang beredar, sejumlah purnawirawan jenderal masuk dalam kepengurusan inti DPP Golkar pimpinan Airlangga Hartarto. Salah satunya, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Koordinator Polhukam DPP Golkar. Selain itu, ada nama Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko yang dipercaya sebagai Sekjen DPP Golkar. Eko Wiratmoko menggantikan Idrus Marham, yang rencananya ditugaskan ke eksekutif sebagai Menteri Sosial, untuk mengisi jatah Partai Golkar yang ditinggalkan Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian).

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin, Ketua DPD I Golkar Bali Ketut Sudikerta mengatakan draft kepengurusan DPP Golkar yang bereder itu belum final. "Itu baru draft, belum final. Kita minta kepada Ketua Umum Golkar terpilih Pak Airlangga Hartarti supaya melakukan revitalisasi kepengurusan. Kita kasi waktu sampai 2 bulan ke depan," ujar Sudikerta.

Sudikerta mengatakan, selaku Ketua DPD I Golkar Bali, dirinya tetap dilibatkan dalam menyusun kepengurusan DPP Golkar. Dan, nama-nama kader Golkar dari Bali bisa masuk ke kabinet Airlangga. Menurut Sudikerta, ada 3 nama yang diplot duduk di DPP Golkar hasil revitaslisasi, yakni Gus Adhi, Wayanh Geredeg, dan Demer.

Sebaliknya, Gus Adhi yang dikonfirmasi NusaBali kemarin, mengatakan dirinya sedang berada di Martaram untuk deklarasi Cagub-Cawagub NTB yang diusung Golkar. Gus Adhi pun mengaku belum tahu soal draft kepengurusan baru DPP Golkar. "Saya masih di NTB, deklarasi Cagub-Cawagub. Jadi, saya tidak tahu ada informasi soal kepengurusan yang baru," tegas Gus Adhi.

Sementara itu, posisi Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Golkar digoyang setelah Airlangga Hartarto jadi ketua umum. Draft yang beredar, nama Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko akan gantikan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Golkar. Pasca lengser, Idrus Marham diusulkan menjadi Menteri Sosial, menggantikan Kofifah Indar Parawansa yang maju sebagai Cagub Jawa Timur untuk Pilgub 2018.

"Alhamdulillah, kalau itu bisa diperjuangkan, ya tentu sebuah prestasi AH (Airlangga Hartarto) sebagai Ketum yang baru bisa memperjuangkan kader Golkar, Pak Sekjen, dan itu sangat memenuhi syarat untuk masuk jajaran kabinet. Itu hal yang sangat bagus untuk Partai Golkar," ujar Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, dilansir detikcom di JCC Senayan, Rabu kemarin.

Pernyataan Nurdin menjawab apakah Idrus telah diusulkan kepada Jokowi menjadi Mensos. Selain itu, nama Idrus ada di foto dokumen draft kepengurusan Golkar yang beredar. Di dokumen itu, nama Idrus ditulis diusulkan sebagai Mensos. Nurdin menyebut akan ada rapat sendiri membahas pengajuan nama Idrus sebagai Mensos. Meski demikian, Golkar sebagai partai pendukung pemerintah hanya dapat mengajukan nama jika diminta Presiden Jokowi. *nat