Bertambah, Deretan Jenderal Purnawirawan di Lingkaran Jokowi
Presiden Jokowi lakukan reshuffle kabinet Jilid III, Rabu (17/1).
Airlangga Selamat dari Reshuffle
JAKARTA, NusaBali
Selain mengangkat Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial (Mensos), Jokowi juga lantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kehadiran Moeldoko praktis menambah deretan purnawirawan jenderal di Kabinet Jokowi.
Moeldoko dilantik Jokowi menjadi Kepala Staf Kepresidenan di Istana Negara Jakarta, Rabu kemarin, untuk menggantikan Teten Masduki yang dialihkan menjadi Komandan Staf Khusus Presiden. Sedangkan Idrus Marham yang notobene pentolan Koalisi Merah Putih (rival Jokowi) dalam Pilpres 2014, diangkat menjadi Mensos untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa---yang maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur ke Pilgub 2018.
Selain itu, Jokowi juga melantik Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai ang-gota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menggantikan KH Hashim Muzadi. Sedangkan Marsekal Yuyu Sutisna dikukuhkan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Kehadiran Moeldoko praktis menambah deretan purnawirawan jenderal di lingkaran Presiden Jokowi. Di awal pembentukan Kabinet Kerja, Oktober 2014 silam, Jokowi menunjuk 2 purnawirawan TNI untuk masuk kabinet, yaitu Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam dan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan.
Belakangan, Tedjo Edhy dicopot dari jabatannya, Agustus 2015, digantikan oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Pada Juli 2016, Luhut digeser menjadi Menko Kemaritiman, sementara kursi Menko Polhukam diduduki Jende-ral TNI (Purn) Wiranto. Kini, muncul lagi Moeldoko, yang pasca pensiun dari TNI menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.
Bukan hanya itu, ada pula Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Unit Kerja Presi-den-Pembinaan Ideologi Pancasila. Kini, muncul lagi Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar yang dilantik menjadi anggota Wantimpres.
Menurut Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, jenderal-jenderal purnawira-wan yang berada di lingkaran Presiden Jokowi tersebut punya jaringan kuat. "Jenderal di TNI itu sama seperti profesor di perguruan tinggi. Jadi, artinya kalau saya di tentara, mungkin juga jenderal ini karena atribut dari profesi masing-masing," jelas Hendrawan dikutip detikcom di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. "Jenderal juga disiplin, memiliki pengetahuan hebat, kemudian mempunyai jaringan yang kuat," imbuhnya.
Hendrawan menyebutkan, sosok Moeldoko mumpuni menjabat di eksekutif. Re-kam jejak mantan Panglima TNI sebelum Gatot Nurmantio ini mendapat perhatian tersendiri dari Hendrawan saat aktif di militer. "Saya kira Pak Moeldoko sebagai Panglima TNI kan dikenal dengan sosok yang tegas, sosok disiplin, sosok yang tidak plinplan, yang tidak kanan-kiri oke," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto selamat dari reshuffle kabinet, meskipun haus rangkap jabatan. Airlangga pun menjadi satu-satunya ketua umum partai yang duduk di kabinet Jokoswi saat ini. Kenapa Airlangga tidak diresshuffle?
Jokowi berdalih, Airlangga tinggal setahun lagi dan yang bersangkutan sangat menguasai bidangnya. "Kita tahu ya jadi ini Pak Airlangga kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja," tandas Jokowi seusai pelantikan menteri baru, Rabu kemarin.
Menurut Jokowi, sulit jika jabatan Menteri Perindustrian yang kini dipegang Air-langga, tiba-tiba diisi orang baru. Jokowi menilai Airlangga sudah menguasai bi-dangnya. "Kalau ditaruh orang baru, ini belajar, kalau nggak cepat, bisa setahun kuasai itu. Kalau kita lihat Pak Airlangga betul-betul kuasai dan mengerti betul yang berkaitan konsep makro industri, menyiapkan hilirisasi, jangan sampai kita ubah dengan yang baru," dalih Jokowi.
Sedangkan Wapres Jusuf Kalla yang juga kader Golkar, tak ada persoalan Airla-ngga rangkap jabatan. "Kalau Pak Airlangga jelas, dia menteri dulu, baru ketua umum partai," ujar mantan Ketua Umum DPP Golkar ini.
JK menilai Airlangga bisa merangkap jabatan, tergantung kondisi. Dia tidak mempersoalkan pernyataan Jokowi pernah menegaskan melarang menteri Kabinet Kerja merangkap jabatan. "Itu tergantung kondisinya," kata JK. *
Komentar