Disdik Negerikan 12 TK Swasta
Guna meningkatkan kualitas pendidikan di desa, Pemkab Klungkung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) sudah mengkaji program satu desa satu TK Negeri.
SEMARAPURA, NusaBali
Pada 2018, sedikitnya 12 TK swasta akan dijadikan TK negeri. Dengan TK negeri, diharapkan anak-anak mau bersekolah TK karena biaya operasionalnya akan ditanggung pemerintah.
Kepala Disdik Klungkung Dewa Gde Darmawan mengatakan, saat ini di Klungkung terdapat 114 TK. Setelah dikaji baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi TK negeri. Namun proses ini dilakukan bertahap. “12 TK akan kami proses untuk penetapan menjadi TK negeri,” ujarnya kepada NusaBali, Jumat (19/1).
Kata dia, pada tahun ajaran baru ini peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan di TK negeri tersebut. Mengenai tenaga guru memang sudah ada, maka Pemkab akan mengangkat sejumlah tenaga guru itu sebagai tenaga kontrak. TK lainnya akan tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria untuk dinegerikan. Program ‘satu desa satu TK negeri’ bisa terwujud 100 persen pada tahun 2019. “Ke depan supaya tidak ada lagi anak anak di desa yang tidak masuk TK, kalau SD kan sudah wajib,” ujarnya.
Dengan TK negeri, jelas Dewa Darmawan, operasional TK ditanggung oleh pemerintah. Namun untuk keperluan seperti membeli pakaian, konsumsi sehari-hari tentu masih menjadi tanggungjawab pribadi.
Program tersebut sempat dibahas dalam sebuah Bimtek Penguatan Kepala Sekolah TK, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarangkan, Senin (28/8/2017). Pesertanya, jenjang TK, Paud, KB pada 28-31 Agustus 2017, dengan 50 peserta dengan rincian Kecamatan dawan 25 orang dan Kecamatan Klungkung sebanyak 25 orang. Gelombang kedua, TK, Paud, KB pada tanggal 4-7 September 2017, dengan 50 peserta dari Kecamatan Banjarangkan 25 orang dan Kecamatan Nusa Penida 25 orang.*wan
Pada 2018, sedikitnya 12 TK swasta akan dijadikan TK negeri. Dengan TK negeri, diharapkan anak-anak mau bersekolah TK karena biaya operasionalnya akan ditanggung pemerintah.
Kepala Disdik Klungkung Dewa Gde Darmawan mengatakan, saat ini di Klungkung terdapat 114 TK. Setelah dikaji baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi TK negeri. Namun proses ini dilakukan bertahap. “12 TK akan kami proses untuk penetapan menjadi TK negeri,” ujarnya kepada NusaBali, Jumat (19/1).
Kata dia, pada tahun ajaran baru ini peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan di TK negeri tersebut. Mengenai tenaga guru memang sudah ada, maka Pemkab akan mengangkat sejumlah tenaga guru itu sebagai tenaga kontrak. TK lainnya akan tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria untuk dinegerikan. Program ‘satu desa satu TK negeri’ bisa terwujud 100 persen pada tahun 2019. “Ke depan supaya tidak ada lagi anak anak di desa yang tidak masuk TK, kalau SD kan sudah wajib,” ujarnya.
Dengan TK negeri, jelas Dewa Darmawan, operasional TK ditanggung oleh pemerintah. Namun untuk keperluan seperti membeli pakaian, konsumsi sehari-hari tentu masih menjadi tanggungjawab pribadi.
Program tersebut sempat dibahas dalam sebuah Bimtek Penguatan Kepala Sekolah TK, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarangkan, Senin (28/8/2017). Pesertanya, jenjang TK, Paud, KB pada 28-31 Agustus 2017, dengan 50 peserta dengan rincian Kecamatan dawan 25 orang dan Kecamatan Klungkung sebanyak 25 orang. Gelombang kedua, TK, Paud, KB pada tanggal 4-7 September 2017, dengan 50 peserta dari Kecamatan Banjarangkan 25 orang dan Kecamatan Nusa Penida 25 orang.*wan
1
Komentar