Dewan Minta Pembenahan Drainase Disegerakan
BPBD akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meninjau kondisi drainase di Mumbul, Kuta Selatan. Juga mencari solusi guna mengatasi banjir yang berulang.
MANGUPURA, NusaBali
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung mengakui intensitas hujan cukup tinggi, sehingga terjadi banjir di Kuta Selatan pada Minggu (21/1). BPBD mengimbau masyarakat waspada karena guyuran hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2018.
“Sebetulnya sudah kami antisipasi bersama instansi terkait, seperti Dinas PUPR melakukan pembersihan saluran air. Tapi karena intensitas hujan cukup tinggi, jadi debit air meluap seperti yang terjadi di Mumbul itu,” ujar Kepala BPBD Badung I Nyoman Wijaya, Minggu kemarin.
Mengantisipasi banjir terulang, Wijaya berencana bersama pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pihak kecamatan, desa/kelurahan bakal turun untuk meninjau lokasi pascabanjir.
“Kami akan pastikan apakah perlu dilakukan pelebaran saluran drainase. Kalau memang dipandang perlu pelebaran untuk bisa menampung debit air saat hujan, kan ada PUPR yang bisa mengkaji secara teknis,” imbuh Wijaya.
“Kami di BPBD, apabila terkait perbaikan dampak bencana selalu berkoordinasi dengan PUPR. Terkecuali dalam hal penanganan kedaruratan memang itu tugas kami, dan kami ada anggarannya sebesar Rp 1,5 miliar,” tegasnya.
Karena intensitas hujan diperkirakan masih tinggi hingga Februari 2018, Wijaya mengimbau masyarakat lebih berhati-hati. Sebab setiap kecamatan memiliki potensi kerawanan bencana yang berbeda-beda.
Berikut hasil pemetaan rawan bencana di Gumi Keris. Di belahan Badung Utara seperti Kecamatan Petang, Abiansemal, dan Mengwi menjadi titik rawan longsor, termasuk pohon tumbang. Di Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan menjadi daerah rawan banjir termasuk tsunami. “Tapi memang longsor yang paling rawan di Badung Utara, karena topografi wilayahnya,” kata Wijaya.
Masih di kawasan Badung Utara, dalam beberapa kasus kerap terjadi longsor besar. Masih ingat badan jalan di wilayah Banjar Angantiga, Desa/Kecamatan Petang longsor pada 30 November 2016 tengah malam pukul 24.00 Wita. Akibatnya, penduduk dari empat desa di wilayah Kecamatan Petang pun terisolasi, selain juga tersumbatnya air PDAM.
Disinggung mengenai kekuatan personel, Wijaya mengungkapkan telah menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 50 orang yang siaga di Kantor BPBD Badung. Jadwal petugas tersebut dibagi menjadi tiga shift yakni pagi, siang, dan malam. “Tapi bila terjadi bencana besar, seluruh personel kami kerahkan,” tandasnya.
Pada bagian lain, anggota dewan berharap agar pemerintah secepatnya mengambil langkah-langkah taktis untuk penanganan banjir agar tidak kembali terulang. Sebab, banjir bukan kali ini saja, tapi acapkali terjadi bila memasuki musim penghujan. “Memang cukup sering banjir di kawasan Mumbul itu. Saat hujan, banjir, ini kan mengganggu kenyamanan arus lalu lintas dan mengganggu pariwisata juga. Jadi saya harapkan pemerintah mencari colusi cepat,” harap Wakil Ketua I DPRD Badung I Nyoman Karyana.
Politisi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Kuta Selatan, itu menambahkan bila banjir disebabkan saluran gorong-gorong yang kecil, pemerintah harus bikin yang besar, supaya lancar airnya sampai ke laut. “Masalah anggaran kalau memang dananya besar saya rasa tidak masalah, sepanjang ini untuk kepentingan umum, kami siap mengawal dan kami akan setujui,” tegasnya.
“Yang terpenting sekali lagi bagaimana supaya tidak banjir lagi. Karena ini bukan persoalan baru, sudah lama ini,” tandas Karyana.
Hal senada juga dikatakan Komisi IV DPRD Badung membidangi masalah kesejahteraan masyarakat. “Masalah banjir ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penanganan dari hulu hingga ke hilir. Kalau ini terus dibiarkan khawatirnya dapat merusak citra pariwisata kita,” kata Ketua Komisi IV AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra. *asa
“Sebetulnya sudah kami antisipasi bersama instansi terkait, seperti Dinas PUPR melakukan pembersihan saluran air. Tapi karena intensitas hujan cukup tinggi, jadi debit air meluap seperti yang terjadi di Mumbul itu,” ujar Kepala BPBD Badung I Nyoman Wijaya, Minggu kemarin.
Mengantisipasi banjir terulang, Wijaya berencana bersama pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pihak kecamatan, desa/kelurahan bakal turun untuk meninjau lokasi pascabanjir.
“Kami akan pastikan apakah perlu dilakukan pelebaran saluran drainase. Kalau memang dipandang perlu pelebaran untuk bisa menampung debit air saat hujan, kan ada PUPR yang bisa mengkaji secara teknis,” imbuh Wijaya.
“Kami di BPBD, apabila terkait perbaikan dampak bencana selalu berkoordinasi dengan PUPR. Terkecuali dalam hal penanganan kedaruratan memang itu tugas kami, dan kami ada anggarannya sebesar Rp 1,5 miliar,” tegasnya.
Karena intensitas hujan diperkirakan masih tinggi hingga Februari 2018, Wijaya mengimbau masyarakat lebih berhati-hati. Sebab setiap kecamatan memiliki potensi kerawanan bencana yang berbeda-beda.
Berikut hasil pemetaan rawan bencana di Gumi Keris. Di belahan Badung Utara seperti Kecamatan Petang, Abiansemal, dan Mengwi menjadi titik rawan longsor, termasuk pohon tumbang. Di Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan menjadi daerah rawan banjir termasuk tsunami. “Tapi memang longsor yang paling rawan di Badung Utara, karena topografi wilayahnya,” kata Wijaya.
Masih di kawasan Badung Utara, dalam beberapa kasus kerap terjadi longsor besar. Masih ingat badan jalan di wilayah Banjar Angantiga, Desa/Kecamatan Petang longsor pada 30 November 2016 tengah malam pukul 24.00 Wita. Akibatnya, penduduk dari empat desa di wilayah Kecamatan Petang pun terisolasi, selain juga tersumbatnya air PDAM.
Disinggung mengenai kekuatan personel, Wijaya mengungkapkan telah menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 50 orang yang siaga di Kantor BPBD Badung. Jadwal petugas tersebut dibagi menjadi tiga shift yakni pagi, siang, dan malam. “Tapi bila terjadi bencana besar, seluruh personel kami kerahkan,” tandasnya.
Pada bagian lain, anggota dewan berharap agar pemerintah secepatnya mengambil langkah-langkah taktis untuk penanganan banjir agar tidak kembali terulang. Sebab, banjir bukan kali ini saja, tapi acapkali terjadi bila memasuki musim penghujan. “Memang cukup sering banjir di kawasan Mumbul itu. Saat hujan, banjir, ini kan mengganggu kenyamanan arus lalu lintas dan mengganggu pariwisata juga. Jadi saya harapkan pemerintah mencari colusi cepat,” harap Wakil Ketua I DPRD Badung I Nyoman Karyana.
Politisi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Kuta Selatan, itu menambahkan bila banjir disebabkan saluran gorong-gorong yang kecil, pemerintah harus bikin yang besar, supaya lancar airnya sampai ke laut. “Masalah anggaran kalau memang dananya besar saya rasa tidak masalah, sepanjang ini untuk kepentingan umum, kami siap mengawal dan kami akan setujui,” tegasnya.
“Yang terpenting sekali lagi bagaimana supaya tidak banjir lagi. Karena ini bukan persoalan baru, sudah lama ini,” tandas Karyana.
Hal senada juga dikatakan Komisi IV DPRD Badung membidangi masalah kesejahteraan masyarakat. “Masalah banjir ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penanganan dari hulu hingga ke hilir. Kalau ini terus dibiarkan khawatirnya dapat merusak citra pariwisata kita,” kata Ketua Komisi IV AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra. *asa
Komentar