Sebut Masalah Klir, Apresiasi Sikap Koster
Sugawa Korry Soal Soal Acara Rembug Desa
DENPASAR, NusaBali
Suasana tidak nyaman saat acara Rembug Desa di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Minggu (21/1) lalu yang diwarnai protes oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry karena kehadiran Cagub Bali 2018 yang diusung PDIP, Wayan Koster di acara tersebut membuat Sugawa Korry angkat bicara. Sugawa Korry mengatakan sebenarnya persoalan tersebut sudah klir. Namun karena di media terus jadi polemik dirinya pun perlu bicara dan buka persoalannya.
Politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini, Rabu (24/1) siang membeber kronologi peristiwa tidak mengenakkan suasana tersebut hingga terjadi polemik. Kata Sugawa saat acara Rembug Desa, Minggu lalu pukul 09.45 Wita tersebut dirinya hadir mewakili Ketua DPRD Bali. Sebelum masuk ke ruangan transit dirinya bertemu dengan Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun. Saat itu Tjok Pemayun menyampaikan Koster hadir.
Sugawa Korry mempertanyakan kehadiran Koster di acara tersebut dalam kapasitas sebagai apa dan apakah memang diundang? Tjok Pemayun menjawab dalam daftar undangan yang ditandatanganinya Koster tidak ada. Pembawa acara sampaikan kepada Tjok Pemayun bahwa Koster hadir sebagai pembicara. "Saya tanya ke Tjok Pemayun, apa sikapnya sebagai Sekda? Sekda menyampaikan kalau melibatkan Kepala Desa dan ASN dirinya akan meninggalkan acara. Dan memang benar Pak Sekda meninggalkan acara, karena saya lihat tidak hadir di acara tersebut,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Sugawa Korry mengatakan dirinya masuk ke ruangan transit dan menanyakan kehadiran Koster kepada panitia. Disampaikan oleh panitia, Koster hadir selaku anggota DPR RI. Sugawa mempertanyakan lagi, kalau Koster diundang selaku anggota DPR RI, kenapa anggota DPR RI dapil Bali lainnya tidak diundang? “Saya juga sampaikan kalau diundang sebagai calon gubernur kenapa calon lain juga tidak diundang?,” kata Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Sugawa Korry juga menyampaikan kepada panitia dan gubernur karena mengundang perbekel se Bali dihadiri banyak ASN dan disponsori salah satu BUMN, kalau Koster ikut sebagai pembicara di acara tersebut dirinya tidak akan masuk dalam acara tersebut. Hingga akhirnya Koster menyatakan tidak ikut dalam acara tersebut. “Saya dengan Pak Koster sempat jabat tangan dan berikan apresiasi kepada beliau. Masalah ini sebenarnya sudah klir,” ujar Sugawa Korry.
Anggota Komisi X DPR RI, Wayan Koster sebelumnya menjelaskan terkait ketidakhadirannya dalam acara Sarasehan Membangun Masa Depan Pendidikan Bali, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (22/1). Absennya Koster yang juga menjadi Calon Gubernur Bali ini, karena komitmennya yang sangat kuat agar Pilkada serentak di Bali tahun 2018 berlangsung dengan nyaman, aman dan damai. Politisi PDIP asal Desa Sembiran yang dikenal dengan KBS (Koster Bali Satu) tak ingin menodai kegiatan yang memiliki tujuan mulia tersebut, lantaran sebelumnya kehadirannya dalam acara Rembug Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemprov Bali, Minggu (21/1) lalu dipermasalahkan. Padahal dirinya mendapat undangan resmi dari Kementerian Desa, Dinas PMD Provinsi Bali, dalam kapasitasnya sebagai anggota Pansus Perancang Undang-Undang Desa dari Bali. *nat
Suasana tidak nyaman saat acara Rembug Desa di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Minggu (21/1) lalu yang diwarnai protes oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry karena kehadiran Cagub Bali 2018 yang diusung PDIP, Wayan Koster di acara tersebut membuat Sugawa Korry angkat bicara. Sugawa Korry mengatakan sebenarnya persoalan tersebut sudah klir. Namun karena di media terus jadi polemik dirinya pun perlu bicara dan buka persoalannya.
Politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini, Rabu (24/1) siang membeber kronologi peristiwa tidak mengenakkan suasana tersebut hingga terjadi polemik. Kata Sugawa saat acara Rembug Desa, Minggu lalu pukul 09.45 Wita tersebut dirinya hadir mewakili Ketua DPRD Bali. Sebelum masuk ke ruangan transit dirinya bertemu dengan Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun. Saat itu Tjok Pemayun menyampaikan Koster hadir.
Sugawa Korry mempertanyakan kehadiran Koster di acara tersebut dalam kapasitas sebagai apa dan apakah memang diundang? Tjok Pemayun menjawab dalam daftar undangan yang ditandatanganinya Koster tidak ada. Pembawa acara sampaikan kepada Tjok Pemayun bahwa Koster hadir sebagai pembicara. "Saya tanya ke Tjok Pemayun, apa sikapnya sebagai Sekda? Sekda menyampaikan kalau melibatkan Kepala Desa dan ASN dirinya akan meninggalkan acara. Dan memang benar Pak Sekda meninggalkan acara, karena saya lihat tidak hadir di acara tersebut,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Sugawa Korry mengatakan dirinya masuk ke ruangan transit dan menanyakan kehadiran Koster kepada panitia. Disampaikan oleh panitia, Koster hadir selaku anggota DPR RI. Sugawa mempertanyakan lagi, kalau Koster diundang selaku anggota DPR RI, kenapa anggota DPR RI dapil Bali lainnya tidak diundang? “Saya juga sampaikan kalau diundang sebagai calon gubernur kenapa calon lain juga tidak diundang?,” kata Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Sugawa Korry juga menyampaikan kepada panitia dan gubernur karena mengundang perbekel se Bali dihadiri banyak ASN dan disponsori salah satu BUMN, kalau Koster ikut sebagai pembicara di acara tersebut dirinya tidak akan masuk dalam acara tersebut. Hingga akhirnya Koster menyatakan tidak ikut dalam acara tersebut. “Saya dengan Pak Koster sempat jabat tangan dan berikan apresiasi kepada beliau. Masalah ini sebenarnya sudah klir,” ujar Sugawa Korry.
Anggota Komisi X DPR RI, Wayan Koster sebelumnya menjelaskan terkait ketidakhadirannya dalam acara Sarasehan Membangun Masa Depan Pendidikan Bali, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (22/1). Absennya Koster yang juga menjadi Calon Gubernur Bali ini, karena komitmennya yang sangat kuat agar Pilkada serentak di Bali tahun 2018 berlangsung dengan nyaman, aman dan damai. Politisi PDIP asal Desa Sembiran yang dikenal dengan KBS (Koster Bali Satu) tak ingin menodai kegiatan yang memiliki tujuan mulia tersebut, lantaran sebelumnya kehadirannya dalam acara Rembug Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemprov Bali, Minggu (21/1) lalu dipermasalahkan. Padahal dirinya mendapat undangan resmi dari Kementerian Desa, Dinas PMD Provinsi Bali, dalam kapasitasnya sebagai anggota Pansus Perancang Undang-Undang Desa dari Bali. *nat
Komentar