PKP Rencana Gandeng Kejari

NEGARA, NusaBali
Hal tersebut untuk mengantisipasi penyelewengan, termasuk pada tingkat nelayan sebagai penerima bantuan. Kadis PKP Jembrana I Made Dwi Maharimbawa, mengatakan selain antisipasi awal, rencana melibatkan Kejaksaan tersebut, tidak telepas dengan laporan sejumlah nelayan yang diduga menyelewengkan bantuan paket mesin jukung dari Kementerian Energi Sumber Daya Minireal (ESDM) tahun 2017 lalu. Di mana, selain tidak dimanfaatkan, ada nelayan penerima bantuan yang sengaja sampai menjual mesin tersebut. “Ya ada laporan sampai dijual. Alasannya, tidak cocok bantuan dengan kebutuhan mereka,” katanya, ketika sempat ditemukan beberapa hari lalu.

Padahal, sambung Maharimbawa, sebelum membagikan bantuan paket mesin jukung yang dapat dioperasikan dengan bahan bakar gas elpiji, dan lengkap diberikan dengan 2 tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dari Kementerian ESDM itu, dipastikan sudah melalui proses verifikasi. Ketika memang kurang cocok dengan jenis bantuannya, calon penerima melakukan penolakan sewaktu diverifikasi. “Jelas-jelas kemarin semua kami verifikasi, dan sudah jelas disampaikan bentuk bantuannya. Malah sekarang kami dengar banyak yang jual tabung gasnya, bahkan ada sampai menjual mesinnya,” ujarnya, yang enggan menyebutkan identitas maupun asal nelayan bersangkutan.

Menurutnya, dengan upaya mengandeng Kejaksaan nanti, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penerima bantuan. Ketika memang ditemukan penyelewenangan, paling tidak dapat diberikan shock terapi, sehingga tidak terulang kejadian sama. Apalagi, dengan kejadian tersebut, yang dirugikan adalah nelayan. “Imbasnya, yang mau memberikan bantuan akan kapok. Intinya, kami harapkan kesadaran. Rencananya, tahun 2018 ini juga akan ada bantuan 50 unit jukung lengkap dengan mesin serta alat tangkap, dan kami harapkan tidak ada lagi nelayan-nelayan menjual bantuan,” ujarnya. *ode