Kecamatan Abiansemal Gelar Musrenbang RKPD 2019
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2019 untuk Kecamatan Abiansemal dilaksanakan, Senin (5/2), di ruang pertemuan Kantor Camat Abiansemal.
Tingkatkan Investasi, SDM, dan Infrastruktur Menuju Ekonomi Berkualitas
MANGUPURA, NusaBali
Musrenbang Kecamatan Abiansemal bertema ‘Peningkatan Investasi dan Kualitas SDM serta Pemantapan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas’ dengan sembilan prioritas pembangunan.
Musrenbang Abiansemal dibuka oleh Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya, dihadiri Wabup Badung I Ketut Suiasa, Camat Abiansemal I Gusti Ngurah Surya Jaya, Ketua Dekranasda Badung Ny Seniasih Giri Prasta, perangkat daerah, perbekel, BPD, Organisasi Wanita se-Abiansemal.
Camat Surya Jaya melaporkan, Musrenbang dibagi empat kelompok yakni kelompok ekonomi dan sumber daya alam, kelompok sarana prasarana wilayah, kelompok sosial budaya, dan kelompok pengembangan SDM. Untuk kelompok ekonomi dan SDA diusulkan oleh 9 desa dengan 29 kegiatan, nilai Rp 45 M lebih. Kelompok sarana prasarana wilayah diusulkan 18 desa dengan 311 kegiatan, nilai Rp 757 M lebih. Kelompok sosial dan budaya diusulkan 8 desa, jumlah usulan 14 kegiatan dengan nilai Rp 16 M lebih. Sementara kelompok pengembangan SDM diusulkan 9 desa, dengan 31 kegiatan, nilai Rp 8,8 M lebih.
“Semua usulan tersebut tidak terlepas dari upaya membangun Badung dari pinggiran, di mana luas Kecamatan Abiansemal 96,01 km2,” ujarnya.
Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya mengatakan, musrenbang kecamatan wajib dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum ini akan menentukan kematangan dan kemantapan dalam mempersiapkan RKPD secara berkesinambungan dan terintegrasi. Wira Dharmajaya juga menyampaikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan Musrenbang 2017, yang telah dianggarkan dalam APBD Badung 2018 dengan total belanja sebesar Rp 7,2 triliun lebih. Dengan alokasi dari sisi manfaat sebesar 77,60 persen belanja publik dan 22,08 persen belanja aparatur. Berorientasi pada bidang pendidikan 20,33 persen dan kesehatan 11,04 persen. “Kondisi ini menunjukkan APBD Badung bersifat pro rakyat,” tambahnya.
Disampaikan pula beberapa indikator ekonomi mikro berdasarkan publis data dari BPS dengan kondisi tahun 2016. Dimana pertumbuhan ekonomi 6,79 persen tertinggi di Bali. Indeks gini ratio mencapai 0,32 mengindikasikan ketimpangan rendah, tingkat kemiskinan 2,06 persen, IPM Badung 79,80.
Wabup Suiasa menyampaikan, kehadirannya dalam musrenbang kecamatan ini guna memastikan bahwa perencanaan yang bersumber dari masyarakat desa sesuai dengan visi dan misi, PPNSB serta tema pembangunan daerah. Wabup Suiasa juga ingin menangkap secara filosofis dan historis masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah.
“Semangat filosofis dan historis itu kan tidak diatur dalam regulasi, malahan itu yang menjadi motivasi harapan besar masyarakat,” katanya.
Diharapkan dalam musrenbang ini, sejak awal dilakukan filterisasi usulan baik yang sesuai dengan kebijakan daerah, provinsi, nasional, maupun menfilter yang mana benar-benar menjadi kebutuhan. Suiasa yakinkan bahwa setiap usulan desa akan didapatkan, karena Pemkab Badung sepakat menggunakan pola pembangunan nasional semesta berencana sehingga keseluruhan wilayah mendapatkan kegiatan pembangunan, dan secara menyeluruh mendapat asas manfaat. “Kami jamin pola kesemestaan ini akan terwujud di semua desa,” tandasnya. *asa
1
Komentar