ASN Pertanyakan Pencairan Tukin
Ribuan ASN (aparatur sipil negara) atau PNS baik menjabat dan masih staf di lingkungan Pemkab Gianyar, mempertanyakan pencairan tukin (tunjanga kinerja).
GIANYAR, NusaBali
Kerena hingga Senin (5/2), tak satu pun ASN atau pejabat di lingkungan Pemkab ini telah menerima tukin. Informasi NusaBali di Gianyar, Senin (5/2), karena akan menerima tukin, para pejabat setempat tak lagi menerima tukes (tunjangan kesejahteraan) setiap bulan. Pada Februari 2018 ini para pejabat hanya menerima gaji dan tunjangan jabatan. ‘’Katanya, mulai Februari 2018, ASN di Gianyar dapat tukin. Kok, belum juga ada,’’ ujar beberapa ANS di lingkungan Pemkab Gianyar.
Para ASN khususnya kalangan pejabat mengaku sangat berharap tukin segera cair. Karena nilai tukes, sebelum ketentuan pemberlakuan tukin, sangat membantu untuk meningkatkan kesejahtearan pegawai. ‘‘Terutama kami kami ini yang terlanjur nyari kredit di bank dengan cicilan memakai uang tunjangan kesejahteraan,’’ ujar pejabat ASN yang enggan disebut namanya.
Kepala Bappeda Gianyar I Gde Widarma Suharta, selaku konseptor sistem tukin di Pemkab Gianyar, saat dihubungi teleponnya, tak aktif. Hal sama juga pada Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra. Dikonfirmasi via WA juga belum ada jawaban.
Sekda Gianyar Made Gde Wisnu Wijaya saat dihubungi via WA, mengakui tukin tersebut belum bisa dibayar pada Senin (5/2). Namun pihaknya belum memberikan alasan tentang belum adanya pencairan uang tukin itu. ‘’Rencananya minggu ini (pencairan tukin, Red),’’ tulisnya. Namun dia tak memastikan tanggal kapan pencairan tukin untuk Januari 2018 itu pada minggu ini. Sebelumnya, Kepala Bappeda Widarma Suharta menjelaskan, tukin ASN di Gianyar telah dipasang dalam APBD 2018 Rp 176.882.313.804. Tukin dibayar setiap tanggal 2-3 pada bulan berikutnya. Rumus penghitungan tukin, antara lain, kelas jabatan dipadukan nilai jabatan, dikalikan 65 persen UMP (upah minimum provinsi) Bali tahun 2017, Rp 1.956.727. Karena memakai tukin, maka segala jenis tukes dan honor-honor proyek dihapus. Dengan tukin, maka akan ada pejabat yang penghasilannya bertambah dan ada pula yang berkurang, sesuai kuantitas kinerja. *lsa
Para ASN khususnya kalangan pejabat mengaku sangat berharap tukin segera cair. Karena nilai tukes, sebelum ketentuan pemberlakuan tukin, sangat membantu untuk meningkatkan kesejahtearan pegawai. ‘‘Terutama kami kami ini yang terlanjur nyari kredit di bank dengan cicilan memakai uang tunjangan kesejahteraan,’’ ujar pejabat ASN yang enggan disebut namanya.
Kepala Bappeda Gianyar I Gde Widarma Suharta, selaku konseptor sistem tukin di Pemkab Gianyar, saat dihubungi teleponnya, tak aktif. Hal sama juga pada Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra. Dikonfirmasi via WA juga belum ada jawaban.
Sekda Gianyar Made Gde Wisnu Wijaya saat dihubungi via WA, mengakui tukin tersebut belum bisa dibayar pada Senin (5/2). Namun pihaknya belum memberikan alasan tentang belum adanya pencairan uang tukin itu. ‘’Rencananya minggu ini (pencairan tukin, Red),’’ tulisnya. Namun dia tak memastikan tanggal kapan pencairan tukin untuk Januari 2018 itu pada minggu ini. Sebelumnya, Kepala Bappeda Widarma Suharta menjelaskan, tukin ASN di Gianyar telah dipasang dalam APBD 2018 Rp 176.882.313.804. Tukin dibayar setiap tanggal 2-3 pada bulan berikutnya. Rumus penghitungan tukin, antara lain, kelas jabatan dipadukan nilai jabatan, dikalikan 65 persen UMP (upah minimum provinsi) Bali tahun 2017, Rp 1.956.727. Karena memakai tukin, maka segala jenis tukes dan honor-honor proyek dihapus. Dengan tukin, maka akan ada pejabat yang penghasilannya bertambah dan ada pula yang berkurang, sesuai kuantitas kinerja. *lsa
Komentar