Ubah Pola Penggunaan DAK

SINGARAJA, NusaBali
Masalahnya, sisa DAK tahun 2017, tidak bisa dimanfaatkan karena harus dikembalikan. Pada tahun 2017, sisa DAK yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umun  dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, mencapai Rp 7,9 miliar. Sisa dana tersebut sedianya untuk bidang infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan air bersih, tidak dapat dimanfaatkan. Namun, sisa DAK mesti dikembalikan ke kas negara, menyusul terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2017, dimana batas pertanggungjawaban pemanfaatan DAK sampai 31 Agustus 2017.

Pada tahun 2018, Dinas PUPR kembali mendapat kucuran DAK sekitar Rp 30 miliar lebih, untuk infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan air bersih. Dalam pemanfaatan seluruh dana tersebut, Dinas PUPR merancang tender lebih awal, sehingga sisa dana tender dapat dimanfaatkan lebih awal. “Tahun ini kami rumah polanya dengan tender di awal. Nanti bulan Maret itu sudah ada kontrak kerja. Sehingga berapa sisa dana yang ada, sudah dapat kami manfaatkan lagi untuk ditenderkan lagi,” terang Kepala Dinas PUPR Buleleng, Ketut Suparta Wijaya, Minggu (18/2).

Menurut Suparta Wijaya, selain dapat mengetahui siswa dana lebih cepat, tender diawal itu juga sebagai antisipasi adanya gagal tender. Karena tidak tertutup kemungkinan, ada salah satu kegiatan yang gagal tender karena tidak ada penyedia yang sanggup melaksanakan kegiatan tersebut. “Mudah-mudahan tidak ada gagal tender, walaupun ada, kami masih punya waktu yang cukup untuk ditender ulang,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Disebutkan, Pemkab Buleleng tengah merancang efesiensi pengadaan barang dan jasa dengan menyusun kegiatan lebih detail di awal. Sehingga seluruh dana terserap, tidak ada lagi sisa dana yang seolah-olah ada efesiensi. “Padahal dulunya bisa jadi karena perencanaan yang kurang. Ada sisa dana, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Sekarang kita rubah, pola efisiensi itu diawal, sehingga program kegiatan  itu disusun dengan detail,” katanya. *k19