Pastika Minta Perempuan Wujudkan Keadilan Sosial
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendorong para perempuan untuk terus berperan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Buka Rakornas KPPI
DENPASAR, NusaBali
Rakornas Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang menjadi ajang berkumpulnya para politisi perempuan lintas parpol, diharapkan menjadi tonggak kebangkitan perempuan untuk turut mewujudkan keadilan sosial di NKRI.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Pastika saat membuka Rakornas KPPI di Denpasar, Sabtu (24/2) siang. Saat membuka Rakornas, Gubernur Pastika didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat KPPI Dwi Septiawati (PKS), Ketua DPD KPPI Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati (Golkar). Pastika mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Perempuan harus aktif mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
”Keadilan sosial itu terwujud untuk mensejahterakan masyarakat dan menghilangan kesenjangan sosial. Perlu keikhlasan untuk berbagi baik antara yang kuat dengan yang lemah, yang miskin dengan yang kaya, dan dengan demikian terwujud satu keadilan dan kemakmuran bersama-sama dan berkeadilan,” tegas mantan Kapolda Bali yang anggota Dewan Pembina DPP Demokrat, ini.
Menurut Pastika kaum perempuan memiliki peran dan andil besar dalam upaya mewujudkan keadilan sosial tersebut. Namun hingga saat ini perempuan masih terus harus berteriak dan menuntut keadilan bagi mereka, baik kesetaraan gender, persamaan dalam dunia politik. “Keadilan yang didapat perempuan adalah perjuangan berat. Kebangkitan perempuan juga pertanda kebangkitan suatu bangsa,” ujar Pastika, di acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny Ayu Pastika, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bali Luh Putu Praharsini, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra.
Masalah-masalah keadilan yang perlu diperjuangkan oleh perempuan saat ini adalah kemiskinan. Salah satu contoh dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Masih banyak sekolah negeri yang dibiayani pemerintah, namun tidak banyak orang miskin bisa bersekolah di sekolah negeri. Bukan hanya karena kemampuan akademis saja.
“Hendaknya pemerintah utamakan anak-anak miskin di sekolah negeri. Demikian juga dengan kesehatan, rumah sakit yang dibiayai pemerintah diutamakan bagi yang miskin. Keadilan harus diperjuangkan, kesenjangan harus dipersempit. Kunci kedamaian adalah keadilan. Para perempuan yang duduk di legislatif saya harap bisa memperjuangkan hal ini,” tandas Pastika.
Pastika mengapresiasi KPPI yang menggelar Rakornas di Bali dan menyatukan perempuan dari lintas partai politik tanpa menonjolkan individu. Tetapi justru bersatu dalam wadah yang kuat untuk sebuah perjuangan besar.
“Perempuan dengan pendekatan hati yang lembut, akan menarik para pemilih untuk memilih perempuan, sehingga nanti bisa sukses dan bisa ikut merumuskan kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Pastika.
Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati mengatakan pelaksanaan Rakornas KPPI di Bali untuk konsolidasi perempuan Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Selain itu Rakornas juga menjadi ajang tukar pikiran para politisi perempuan untuk membahas isu politik nasional, khususnya untuk perjuangan perempuan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di legislatif, dan caleg perempuan yang berkualitas. “Dalam Rakornas ini kami membahas juga Peta Jalan Sukses menuju Pileg 2019 mendatang, dimana kami ingin perempuan politik bisa lebih banyak duduk di legislatif dari seluruh tingkatan baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI,” kata Dwi Septiawati.
Dwi Septiawati membeber sejak Pemilu 1987 sampai sekarang keterwakilan perempuan relatif naik turun untuk kursi di parlemen terutama di DPR RI. Tahun 1987 jumlah anggota DPR RI perempuan 65 orang (13 persen), 1992 sebanyak 62 orang (12,5 persen), 1999 sebanyak 45 orang (9 persen), 2004 kembali naik mencapai 61 0rang (11.9 persen) , 2009 mencapai 101 orang (18,09 persen). Saat tahun 2009 ini merupakan puncak keemasan keterwakilan perempuan di parlemen, karena tahun 2014 lalu keterwakilan perempuan kembali turun di parlemen yakni 97 orang (19 persen).
Dwi Septiawati menegaskan Rakornas juga bakal mendorong para anggota KPPI yang duduk di legislatif untuk memperjuangkan regulasi tentang keterwakilan perempuan di parlemen. “KPPI ingin lebih meningkatkan kualitas anggotanya yang duduk di parlemen dan yang akan maju bertarung di Pileg 2019 mendatang,” ucapnya.
Rakornas kemarin juga menjadi ajang berbagi pengalaman dari politisi-politisi perempuan kawakan. Mereka menurunkan ilmu strategi bertarung di Pileg 2019 nanti. Sebut saja Ketua Umum Perempuan Gerindra (PIRA) Sumarjati Arjoso, Sekretaris Jenderal Kesatuan Perempuan Partai Golkar Ratu Dian Hatifah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan SDG DPP Partai Golkar Ulla Nuchrawaty. Mereka berbagi pengalaman bagaimana maju di pemilu legislatif.
Sumarjati Arjoso mengatakan perempuan politik dari anggota KPPI tidak sekadar nyaleg untuk urusan berebut suara dan duduk menjadi wakil rakyat. “Mulai sekarang pahami aturan pemilu, kemudian pahami tujuan duduk di legislatif. Pahami itu supaya tahu peta, sehingga tidak gampang dicurangi lawan,” ujarnya. *nat
DENPASAR, NusaBali
Rakornas Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang menjadi ajang berkumpulnya para politisi perempuan lintas parpol, diharapkan menjadi tonggak kebangkitan perempuan untuk turut mewujudkan keadilan sosial di NKRI.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Pastika saat membuka Rakornas KPPI di Denpasar, Sabtu (24/2) siang. Saat membuka Rakornas, Gubernur Pastika didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat KPPI Dwi Septiawati (PKS), Ketua DPD KPPI Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati (Golkar). Pastika mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Perempuan harus aktif mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
”Keadilan sosial itu terwujud untuk mensejahterakan masyarakat dan menghilangan kesenjangan sosial. Perlu keikhlasan untuk berbagi baik antara yang kuat dengan yang lemah, yang miskin dengan yang kaya, dan dengan demikian terwujud satu keadilan dan kemakmuran bersama-sama dan berkeadilan,” tegas mantan Kapolda Bali yang anggota Dewan Pembina DPP Demokrat, ini.
Menurut Pastika kaum perempuan memiliki peran dan andil besar dalam upaya mewujudkan keadilan sosial tersebut. Namun hingga saat ini perempuan masih terus harus berteriak dan menuntut keadilan bagi mereka, baik kesetaraan gender, persamaan dalam dunia politik. “Keadilan yang didapat perempuan adalah perjuangan berat. Kebangkitan perempuan juga pertanda kebangkitan suatu bangsa,” ujar Pastika, di acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny Ayu Pastika, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bali Luh Putu Praharsini, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra.
Masalah-masalah keadilan yang perlu diperjuangkan oleh perempuan saat ini adalah kemiskinan. Salah satu contoh dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Masih banyak sekolah negeri yang dibiayani pemerintah, namun tidak banyak orang miskin bisa bersekolah di sekolah negeri. Bukan hanya karena kemampuan akademis saja.
“Hendaknya pemerintah utamakan anak-anak miskin di sekolah negeri. Demikian juga dengan kesehatan, rumah sakit yang dibiayai pemerintah diutamakan bagi yang miskin. Keadilan harus diperjuangkan, kesenjangan harus dipersempit. Kunci kedamaian adalah keadilan. Para perempuan yang duduk di legislatif saya harap bisa memperjuangkan hal ini,” tandas Pastika.
Pastika mengapresiasi KPPI yang menggelar Rakornas di Bali dan menyatukan perempuan dari lintas partai politik tanpa menonjolkan individu. Tetapi justru bersatu dalam wadah yang kuat untuk sebuah perjuangan besar.
“Perempuan dengan pendekatan hati yang lembut, akan menarik para pemilih untuk memilih perempuan, sehingga nanti bisa sukses dan bisa ikut merumuskan kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Pastika.
Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati mengatakan pelaksanaan Rakornas KPPI di Bali untuk konsolidasi perempuan Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Selain itu Rakornas juga menjadi ajang tukar pikiran para politisi perempuan untuk membahas isu politik nasional, khususnya untuk perjuangan perempuan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di legislatif, dan caleg perempuan yang berkualitas. “Dalam Rakornas ini kami membahas juga Peta Jalan Sukses menuju Pileg 2019 mendatang, dimana kami ingin perempuan politik bisa lebih banyak duduk di legislatif dari seluruh tingkatan baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI,” kata Dwi Septiawati.
Dwi Septiawati membeber sejak Pemilu 1987 sampai sekarang keterwakilan perempuan relatif naik turun untuk kursi di parlemen terutama di DPR RI. Tahun 1987 jumlah anggota DPR RI perempuan 65 orang (13 persen), 1992 sebanyak 62 orang (12,5 persen), 1999 sebanyak 45 orang (9 persen), 2004 kembali naik mencapai 61 0rang (11.9 persen) , 2009 mencapai 101 orang (18,09 persen). Saat tahun 2009 ini merupakan puncak keemasan keterwakilan perempuan di parlemen, karena tahun 2014 lalu keterwakilan perempuan kembali turun di parlemen yakni 97 orang (19 persen).
Dwi Septiawati menegaskan Rakornas juga bakal mendorong para anggota KPPI yang duduk di legislatif untuk memperjuangkan regulasi tentang keterwakilan perempuan di parlemen. “KPPI ingin lebih meningkatkan kualitas anggotanya yang duduk di parlemen dan yang akan maju bertarung di Pileg 2019 mendatang,” ucapnya.
Rakornas kemarin juga menjadi ajang berbagi pengalaman dari politisi-politisi perempuan kawakan. Mereka menurunkan ilmu strategi bertarung di Pileg 2019 nanti. Sebut saja Ketua Umum Perempuan Gerindra (PIRA) Sumarjati Arjoso, Sekretaris Jenderal Kesatuan Perempuan Partai Golkar Ratu Dian Hatifah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan SDG DPP Partai Golkar Ulla Nuchrawaty. Mereka berbagi pengalaman bagaimana maju di pemilu legislatif.
Sumarjati Arjoso mengatakan perempuan politik dari anggota KPPI tidak sekadar nyaleg untuk urusan berebut suara dan duduk menjadi wakil rakyat. “Mulai sekarang pahami aturan pemilu, kemudian pahami tujuan duduk di legislatif. Pahami itu supaya tahu peta, sehingga tidak gampang dicurangi lawan,” ujarnya. *nat
1
Komentar