Tunjangan Profesor Terancam Dihentikan
Total profesor di Indonesia mencapai 5.463 orang, namun yang sudah mendaftar publikasi ilmiah baru sebanyak 4.299 orang, sementara yang lolos publikasi ilmiah sesuai Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 hanya 1.551 orang.
Jika Tak Lakukan Publikasi Internasional
JAKARTA, NusaBali
Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan menghentikan tunjangan kehormatan bagi profesor yang tidak aktif melakukan publikasi di jurnal internasional. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi para profesor tersebut hingga November 2019.
Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID ) Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengatakan, jumlah profesor yang menjalankan kewajiban untuk publikasi internasional masih minim. Berdasarkan data, total profesor di Indonesia mencapai 5.463 orang, namun yang sudah mendaftar publikasi ilmiah baru sebanyak 4.299 orang, sementara yang lolos publikasi ilmiah sesuai Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 hanya 1.551 orang.
Ghufron mengimbau agar para profesor aktif melakukan publikasi di jurnal internasional. Hal tersebut sesuai amanat dalam Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. "Kita tahu tunjangan kehormatan yang diperoleh para profesor ditetapkan dua kali gaji," ujar Ghufron di Jakarta, Kamis (21/2).
Lebih lanjut Ghufron menambahkan, prosentase usulan publikasi internasional para profesor yang lolos sekira 29 persen. Namun secara keseluruhan, kebijakan mewajibkan publikasi internasional ini diharapkan mampu menambah jumlah publikasi Indonesia.
"Sampai Indonesia bisa menduduki peringkat ketiga di bawah Malaysia dan Singapura dan berhasil menyalip Thailand di peringkat keempat. Dari sisi kinerja kualitas masih perlu ditingkatkan," tuturnya.
Untuk melakukan publikasi ilmiah, sambung Gufron, para profesor harus memperhatikan reputasi jurnal yang menjadi tempat publikasi. Hal tersebut agar terhindar dari jurnal abal-abal. "Sebelum menulis dicek dulu jurnal ilmiahnya," pintanya.
JAKARTA, NusaBali
Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan menghentikan tunjangan kehormatan bagi profesor yang tidak aktif melakukan publikasi di jurnal internasional. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi para profesor tersebut hingga November 2019.
Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID ) Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengatakan, jumlah profesor yang menjalankan kewajiban untuk publikasi internasional masih minim. Berdasarkan data, total profesor di Indonesia mencapai 5.463 orang, namun yang sudah mendaftar publikasi ilmiah baru sebanyak 4.299 orang, sementara yang lolos publikasi ilmiah sesuai Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 hanya 1.551 orang.
Ghufron mengimbau agar para profesor aktif melakukan publikasi di jurnal internasional. Hal tersebut sesuai amanat dalam Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. "Kita tahu tunjangan kehormatan yang diperoleh para profesor ditetapkan dua kali gaji," ujar Ghufron di Jakarta, Kamis (21/2).
Lebih lanjut Ghufron menambahkan, prosentase usulan publikasi internasional para profesor yang lolos sekira 29 persen. Namun secara keseluruhan, kebijakan mewajibkan publikasi internasional ini diharapkan mampu menambah jumlah publikasi Indonesia.
"Sampai Indonesia bisa menduduki peringkat ketiga di bawah Malaysia dan Singapura dan berhasil menyalip Thailand di peringkat keempat. Dari sisi kinerja kualitas masih perlu ditingkatkan," tuturnya.
Untuk melakukan publikasi ilmiah, sambung Gufron, para profesor harus memperhatikan reputasi jurnal yang menjadi tempat publikasi. Hal tersebut agar terhindar dari jurnal abal-abal. "Sebelum menulis dicek dulu jurnal ilmiahnya," pintanya.
Komentar