Izin Penlok Gabeng, Investor Sempat ‘Goyah’
PT BIBU mengaku sudah mendapatkan surat resmi dari Presiden RI via Sesneg agar Menteri Perhubungan menindaklanjuti penentuan lokasi bandara di Bali Utara.
Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara
DENPASAR, NusaBali
Masih belum jelas (gabeng) kapan turunnya izin penentuan lokasi (penlok) pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dari Menteri Perhubungan RI, ternyata membuat beberapa investor yang tergabung dalam konsorsium sempat mau menarik diri.
Untuk diketahui ada 16 investor yang tergabung dalam konsorsium bernama Kinessis Capital and Investment (KCNI) siap mendanai proyek pembangunan bandara di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng dengan alokasi keseluruhan Rp 50 triliun. Mereka ada dari Kanada, Amerika, Middle East dan dari Timur Tengah.
"Kami akui lambatnya turunnya penlok ini, ada dua investor dari Timur Tengah yang mempertanyakan dan mulai berpikir ingin menarik diri. Tapi kami coba untuk meyakinkan, utamanya soal sikap Presiden RI yang mendukung program pembangunan bandara ini," ungkap Presiden Komisaris PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Iwan Erwanto di Denpasar, Senin (26/2) kemarin.
Diungkapkan Iwan, kedua investor itu membandingkan dengan proses pembangunan di Malaysia, di mana mereka ikut terlibat di dalamnya. Untuk proses perizinan hingga penetapan lokasi hanya membutuhkan waktu empat bulan saja. "Ya, mereka membandingkannya dengan Malaysia. Di sana empat bulan sudah bisa jalan. Sementara kita di sini sudah empat tahun masih belum bisa berjalan. Tapi saya jelaskan kepada mereka bahwa Indonesia bangsa besar, tidak seperti Malaysia. Jadi, banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum penetapan lokasi dikeluarkan. Mereka akhirnya mengerti," jelas Iwan.
Presiden Direktur PT BIBU I Made Mangku menambahkan, pihaknya sudah melakukan upaya yang maksimal untuk mendapatkan izin penlok dari Kemenhub.
Bahkan, diakui Made Mangku, PT BIBU sudah mendapatkan surat resmi dari Presiden RI via Sesneg sebagai respons terhadap surat yang diajukan Gubernur Bali, agar Menteri Perhubungan menindaklanjuti penentuan lokasi bandara di Bali Utara. Surat yang sifatnya sangat segera itu bernomor B-1033/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2017. “Ini sebagai bukti bahwa kita sudah berjuang di pusat. Bahkan kita sudah sampai di RI-1,” tegas Made Mangku.
Namun Made Mangku mengaku tidak mengerti apa kendalanya sehingga izin penlok dari Menhub itu hingga kini belum jelas, padahal pihaknya telah merampungkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bandara internasional di Buleleng tersebut. "Saat ini kami hanya menunggu penetapan lokasi saja. Kalau itu ke luar, segera ground breaking dan proses pembangunan dimulai," ujarnya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji soal rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Budi mengatakan Kemenhub saat ini sedang mengupayakan kajian bandara baru di Bali tersebut. "Kami akan melakukan pengamatan lebih langsung," katanya saat mengunjungi Terminal Bandara Budiarto, Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu (24/2), seperti dilansir Republika.co.id.
Dia mengatakan, Kemenhub akan meneliti berkaitan dengan aspek sosial jika Bandara Bali Utara akan dibuat. Begitu juga dengan budaya dan aspek sosial sehingga baru bisa dilakukan pembangunannya setelah penelitian atau kajian tersebut selesai dilakukan. Budi memastikan sesegera mungkin kajian bandara tersebut diselesaikan. "Solusinya kami sampaikan tahun ini karena idenya juga akan ada dua landasan pacu. Studinya akan kami buat dan lakukan secara komprehensif dulu," tutur Budi. *isu
DENPASAR, NusaBali
Masih belum jelas (gabeng) kapan turunnya izin penentuan lokasi (penlok) pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dari Menteri Perhubungan RI, ternyata membuat beberapa investor yang tergabung dalam konsorsium sempat mau menarik diri.
Untuk diketahui ada 16 investor yang tergabung dalam konsorsium bernama Kinessis Capital and Investment (KCNI) siap mendanai proyek pembangunan bandara di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng dengan alokasi keseluruhan Rp 50 triliun. Mereka ada dari Kanada, Amerika, Middle East dan dari Timur Tengah.
"Kami akui lambatnya turunnya penlok ini, ada dua investor dari Timur Tengah yang mempertanyakan dan mulai berpikir ingin menarik diri. Tapi kami coba untuk meyakinkan, utamanya soal sikap Presiden RI yang mendukung program pembangunan bandara ini," ungkap Presiden Komisaris PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Iwan Erwanto di Denpasar, Senin (26/2) kemarin.
Diungkapkan Iwan, kedua investor itu membandingkan dengan proses pembangunan di Malaysia, di mana mereka ikut terlibat di dalamnya. Untuk proses perizinan hingga penetapan lokasi hanya membutuhkan waktu empat bulan saja. "Ya, mereka membandingkannya dengan Malaysia. Di sana empat bulan sudah bisa jalan. Sementara kita di sini sudah empat tahun masih belum bisa berjalan. Tapi saya jelaskan kepada mereka bahwa Indonesia bangsa besar, tidak seperti Malaysia. Jadi, banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum penetapan lokasi dikeluarkan. Mereka akhirnya mengerti," jelas Iwan.
Presiden Direktur PT BIBU I Made Mangku menambahkan, pihaknya sudah melakukan upaya yang maksimal untuk mendapatkan izin penlok dari Kemenhub.
Bahkan, diakui Made Mangku, PT BIBU sudah mendapatkan surat resmi dari Presiden RI via Sesneg sebagai respons terhadap surat yang diajukan Gubernur Bali, agar Menteri Perhubungan menindaklanjuti penentuan lokasi bandara di Bali Utara. Surat yang sifatnya sangat segera itu bernomor B-1033/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2017. “Ini sebagai bukti bahwa kita sudah berjuang di pusat. Bahkan kita sudah sampai di RI-1,” tegas Made Mangku.
Namun Made Mangku mengaku tidak mengerti apa kendalanya sehingga izin penlok dari Menhub itu hingga kini belum jelas, padahal pihaknya telah merampungkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bandara internasional di Buleleng tersebut. "Saat ini kami hanya menunggu penetapan lokasi saja. Kalau itu ke luar, segera ground breaking dan proses pembangunan dimulai," ujarnya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji soal rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Budi mengatakan Kemenhub saat ini sedang mengupayakan kajian bandara baru di Bali tersebut. "Kami akan melakukan pengamatan lebih langsung," katanya saat mengunjungi Terminal Bandara Budiarto, Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu (24/2), seperti dilansir Republika.co.id.
Dia mengatakan, Kemenhub akan meneliti berkaitan dengan aspek sosial jika Bandara Bali Utara akan dibuat. Begitu juga dengan budaya dan aspek sosial sehingga baru bisa dilakukan pembangunannya setelah penelitian atau kajian tersebut selesai dilakukan. Budi memastikan sesegera mungkin kajian bandara tersebut diselesaikan. "Solusinya kami sampaikan tahun ini karena idenya juga akan ada dua landasan pacu. Studinya akan kami buat dan lakukan secara komprehensif dulu," tutur Budi. *isu
Komentar