Gubernur Pastika Akan Temui Menteri Luhut
Warga Buleleng sesalkan pembatalan tersebut, karena dinilai kontraproduktif dengan upaya penyeimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan.
Pembangunan Bandara Buleleng Batal
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika berjanji akan melakukan konfirmasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, terkait keputusan pemerintah membatalkan pembangunan Bandara Buleleng (Bali Utara). Gubenrur Pastika menilai, jika rencana itu dihentikan akan merugikan Bali. Hal itu diungkapkan Gubernur Pastika di sela-sela simakrama Pemprov Bali, di Wantilan DPRD Bali Niti Mandala Denpasar, Sabtu (3/3) siang. Menurut Pastika, pembangunan Bandara Buleleng sudah lama direncanakan dan menjadi idaman masyarakat Buleleng. Kalau sampai batal maka akan membuat repot. Sebab Bandara Buleleng memang dibutuhkan.
”Kalau sampai batal itu, repot juga. Karena sudah sejak awal direncanakan pembangunan Bandara Buleleng,” ujar mantan Kapolda Bali ini didampingi Plt Kepala Bappeda dan Litbang Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana. “Katanya Menko Kemaritiman menyetop. Saya akan cek dulu. Itu kan (pembangunan bandara) mimpi dari lama. Kalau tiba-tiba distop jelas merugikan Bali juga,” tutur pria asal Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, ini.
Pastika mengatakan untuk pembangunan Bandara Buleleng, sudah ada ancang-ancang menggunakan dana swasta. Karena itu sudah dilakukan study untuk pembangunannya. Persoalannya hanya menentukan apakah dibangun di darat atau di tengah laut. “Padahal cuma menentukan antara dua tempat saja, antara di darat dan di pantai itu. Dari investor juga sudah siap. Mereka sudah mau itu. Artinya duitnya pemerintah nggak dipakai, karena menggunakan pihak swasta,” beber mantan Asisten Perencanaan Mabes Polri, ini.
Kalau merujuk pada konsep pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai dengan program Nawacita yang digelorakan Presiden Joko Widodo, menurut Pastika, pembangunan Bandara Buleleng sejalan. “Kita mengerti itu Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran. Mestinya kita bangun bandara itu dengan swasta. Saya tidak tahu apakah benar Pak Menteri Luhut membatalkan. Coba saya akan konfirmasi beliau lagi,” tegas Pastika.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan DPRD Bali bakal menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk mempertanyakan kepastian pembangunan Bandara Buleleng. “Sebab Bandara Buleleng itu sudah ada dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Kalau batal akan dilakukan revisi dan perubahan Perda,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ini.
Secara moral pihaknya akan berjuang agar pembangunan Bandara Buleleng terealisasi. Sebab, menurut Kariyasa Adnyana, pembangunan Bandara Buleleng sangat penting untuk membuka ekonomi masyarakat di Bali Utara. Dengan adanya pembangunan Bandara Buleleng, bakal berkembang perekonomian masyarakat di Buleleng. Sehingga keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan bakal terwujud. “Ini yang kita ingin perjuangkan, yaitu keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Bandara Buleleng ini adalah obatnya,” kata Kariyasa Adnyana.
Kata dia, kalau Menteri Luhut memang menghentikan, tentunya ada pemberitahuan pusat kepada Pemprov Bali. Dalam hal ini DPRD Bali juga wajib tahu. “Maka Komisi III DPRD Bali harus datangi Menteri Perhubungan, untuk menanyakan kepastiannya. Itu nanti secara kelembagaan, bagi saya wakil rakyat dapil Buleleng di DPRD Bali sangat berharap Bandara Buleleng terealisasi. Kalau memang kita ingin membenahi pariwisata di Bali, dan berupaya meningkatkan kunjungan turis ke Bali. Kan mau target 10 juta turis? Ya bandara jawabannya,” tegas Kariyasa Adnyana.
Di samping menanyakan soal kepastian pembangunan Bandara Buleleng, Kariyasa Adnyana ingin ada kepastian soal infrastruktur di Bali Utara. Mulai shortcut yang rencananya akan dibangun di Buleleng untuk memperpendek jarak tempuh jalur Denpasar–Singaraja. “Karena infrastruktur ini juga penting sebagai pendukung pembangunan Bandara Buleleng,” ucapnya.
Sementara warga Buleleng terutama yang ada di wilayah Desa/Kecamatan Kubutambahan sangat menyesalkan pembatalan rencana pembangunan bandara internasional di Bali Utara. Pembatalan itu dinilai kontraproduktif dengan wacana penyeimbangan kesejahtraan masyarakat Bali Selatan dengan Bali Utara melalui pembangunan. “Jelas ini sangat disesalkan, bandara di Buleleng ini seyogianya dapat mengangkat kesejahtraan masyarakat Buleleng. Kalau sekarang dibatalkan, ya masyarakat Buleleng kini harus siap lagi dengan ketimpangan Bali Utara dan Bali Selatan,” kata Kelian Desa Pakraman Kubutambahan Jero Ketut Pasek Warkadea ketika diminta pendapatnya terkait pembatalan rencana pembangunan bandara yang berlokasi di wewidangannya, Sabtu (3/3).
Warkadea juga menilai, pembatalan itu akibat perencanaan yang tidak cermat dari pemerintah pusat. Masalahnya, setelah cukup lama rencana pembangunan bandara itu menjadi isu di masyarakat, tiba-tiba sekarang pemerintah pusat membatalkan, dan berencana mengembangkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta, Badung. “Kenapa baru sekarang dibatalkan dengan empat alasan, di mana Bandara Ngurah Rai akan dikembangkan. Padahal, ini (bandara di Buleleng) sudah cukup lama berkembang di masyarakat, dan sudah ada pihak swasta yang mau mewujudkan dengan dana yang sudah disiapkan sampai Rp 27 triliun. Artinya pemerintah pusat tidak cermat menyusun program,” tegasnya.
Menurut Warkadea, sejatinya masyarakat Kubutambahan dan Buleleng sangat berharap agar Bandara Buleleng bisa terwujud. Karena dengan bandara itu, akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di Buleleng terutama bidang pariwisata. Buleleng pun akan berkembang pesat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakan Buleleng perlahan ikut naik. ”Tidak saja kami di Kubutambahan, saya rasa masyarakat Buleleng juga sangat berharap. Kalau kami, entah di laut atau di darat lokasinya, silakan saja. Tetapi kalau sekarang sudah dibatalkan, berarti masyarakat Buleleng harus siap dengan ketimpangan itu,” tandasnya.
Sementara Presdir PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti I Made Mangku yang dikonfirmasi terpisah menilai pembatalan itu kental dengan nuansa politik. Karena sejak upacara Yadnya Mulang Pakelem di daut Desa Kubutambahan terkait dengan rencana pembangunan bandara di tengah laut, pada Juli 2017 lalu, tidak ada pemegang kekuasaan yang berkomentar. Tetapi pernyataan pembatalan itu muncul ketika pihaknya mengungkap kesiapan pembangunan bandara dengan dana sebesar Rp 27 triliun.
“Kenapa setelah 9 bulan baru muncul, ini kan seolah ada rasa panik. Kita ini yang murni ingin membangun Buleleng, kok dikait-kaitkan dengan yang macem-macem,” katanya.
Di samping itu alasan pembatalan itu juga dinilai cukup aneh, karena dengan pelebaran landasan (runway) Bandara Ngurah Rai justru akan berdampak pada tingkat kemacetan lalulintas di Bali Selatan. Padahal, pembangunan bandara di Buleleng itu ingin mengurangi tingkat kemacetan di Bali Selatan. “Bali Selatan yang sudah sebegitu krodit, sebegitu macet, kalau sekarang lagi ditambah dengan pengembangan Bandara Ngurah Rai, secara otomatis menambah volume penerbangan. Dan ini jelas berdampak pada kekroditan itu,” jelasnya.
Menyikapi pembatalan itu, Made Mangku mengaku akan berkoordinasi dengan seluruh timnya di daerah termasuk yang ada di Jakarta, untuk menentukan langkah selanjutnya. “Saat ini kan hanya isu, sejatinya saya tidak ingin menanggapi isu tersebut. Tetapi saya akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, untuk menentukan langkah selanjutnya, jika memang pembatalan itu sudah resmi. Apakah berhenti sampai di sini, atau kita mencari solusi yang lain. Tetapi sebenarnya dalam pembangunan bandara itu kita sangat siap,” tandasnya.
Sebagaimana dilansir gatra.com, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dibatalkan. Alasannya merujuk pada hasil studi World Bank dan Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).
“Hasil studinya memang begitu. Saya tadi baru lapor presiden juga, studi yang kami dapat dari World Bank,” kata Luhut kepada Gatra di kompleks Istana Presiden, Jumat (2/3).
Menurut Luhut, ada empat alasan pembatalan pembangunan BIBU. Pertama, kesulitan membangun akses kereta api. “Tidak elok membuat kereta api lingkar Bali, tapi (membangun) jalan memotong gunung dan tol,” ujarnya.
Kedua, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai. Menurut Luhut, Bandara Ngurah Rai akan diperkuat. Bahkan keinginannya adalah membuat runway tambahan.
Ketiga, pemerintah akan memperbanyak tempat parkir pesawat di Bandara Ngurah Rai. Keempat, pemerintah akan membangun jalur kapal Roro dari pelabuhan Banyuwangi ke Bali Utara. “Roro yang dibangun dari Banyuwangi, langsung ke utara. Sehingga nanti mobil yang masuk ke Denpasar bisa berkurang 30 – 40 persen. Itu akan membuat trafik lebih baik,” katanya.
Perusahaan asing asal Kanada Kinesis Capital and Investment sebenarnya sudah melakukan feasibilty study dan sudah menyampaikannya kepada Luhut. Luhut mengakui pertemuan tersebut. “Iya memang ketemu sama saya. Tapi kan kita berangkat dari studi. Presiden bilang, kita bekerja semua dasarnya studi. Bukan dasar suka-suka,” katanya. Menurut Luhut, penolakan BIBU bukan karena akan dibangun di laut. Pemerintah hanya mengacu pada hasil studi. *nat, k19
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika berjanji akan melakukan konfirmasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, terkait keputusan pemerintah membatalkan pembangunan Bandara Buleleng (Bali Utara). Gubenrur Pastika menilai, jika rencana itu dihentikan akan merugikan Bali. Hal itu diungkapkan Gubernur Pastika di sela-sela simakrama Pemprov Bali, di Wantilan DPRD Bali Niti Mandala Denpasar, Sabtu (3/3) siang. Menurut Pastika, pembangunan Bandara Buleleng sudah lama direncanakan dan menjadi idaman masyarakat Buleleng. Kalau sampai batal maka akan membuat repot. Sebab Bandara Buleleng memang dibutuhkan.
”Kalau sampai batal itu, repot juga. Karena sudah sejak awal direncanakan pembangunan Bandara Buleleng,” ujar mantan Kapolda Bali ini didampingi Plt Kepala Bappeda dan Litbang Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana. “Katanya Menko Kemaritiman menyetop. Saya akan cek dulu. Itu kan (pembangunan bandara) mimpi dari lama. Kalau tiba-tiba distop jelas merugikan Bali juga,” tutur pria asal Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, ini.
Pastika mengatakan untuk pembangunan Bandara Buleleng, sudah ada ancang-ancang menggunakan dana swasta. Karena itu sudah dilakukan study untuk pembangunannya. Persoalannya hanya menentukan apakah dibangun di darat atau di tengah laut. “Padahal cuma menentukan antara dua tempat saja, antara di darat dan di pantai itu. Dari investor juga sudah siap. Mereka sudah mau itu. Artinya duitnya pemerintah nggak dipakai, karena menggunakan pihak swasta,” beber mantan Asisten Perencanaan Mabes Polri, ini.
Kalau merujuk pada konsep pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai dengan program Nawacita yang digelorakan Presiden Joko Widodo, menurut Pastika, pembangunan Bandara Buleleng sejalan. “Kita mengerti itu Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran. Mestinya kita bangun bandara itu dengan swasta. Saya tidak tahu apakah benar Pak Menteri Luhut membatalkan. Coba saya akan konfirmasi beliau lagi,” tegas Pastika.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan DPRD Bali bakal menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk mempertanyakan kepastian pembangunan Bandara Buleleng. “Sebab Bandara Buleleng itu sudah ada dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Kalau batal akan dilakukan revisi dan perubahan Perda,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ini.
Secara moral pihaknya akan berjuang agar pembangunan Bandara Buleleng terealisasi. Sebab, menurut Kariyasa Adnyana, pembangunan Bandara Buleleng sangat penting untuk membuka ekonomi masyarakat di Bali Utara. Dengan adanya pembangunan Bandara Buleleng, bakal berkembang perekonomian masyarakat di Buleleng. Sehingga keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan bakal terwujud. “Ini yang kita ingin perjuangkan, yaitu keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Bandara Buleleng ini adalah obatnya,” kata Kariyasa Adnyana.
Kata dia, kalau Menteri Luhut memang menghentikan, tentunya ada pemberitahuan pusat kepada Pemprov Bali. Dalam hal ini DPRD Bali juga wajib tahu. “Maka Komisi III DPRD Bali harus datangi Menteri Perhubungan, untuk menanyakan kepastiannya. Itu nanti secara kelembagaan, bagi saya wakil rakyat dapil Buleleng di DPRD Bali sangat berharap Bandara Buleleng terealisasi. Kalau memang kita ingin membenahi pariwisata di Bali, dan berupaya meningkatkan kunjungan turis ke Bali. Kan mau target 10 juta turis? Ya bandara jawabannya,” tegas Kariyasa Adnyana.
Di samping menanyakan soal kepastian pembangunan Bandara Buleleng, Kariyasa Adnyana ingin ada kepastian soal infrastruktur di Bali Utara. Mulai shortcut yang rencananya akan dibangun di Buleleng untuk memperpendek jarak tempuh jalur Denpasar–Singaraja. “Karena infrastruktur ini juga penting sebagai pendukung pembangunan Bandara Buleleng,” ucapnya.
Sementara warga Buleleng terutama yang ada di wilayah Desa/Kecamatan Kubutambahan sangat menyesalkan pembatalan rencana pembangunan bandara internasional di Bali Utara. Pembatalan itu dinilai kontraproduktif dengan wacana penyeimbangan kesejahtraan masyarakat Bali Selatan dengan Bali Utara melalui pembangunan. “Jelas ini sangat disesalkan, bandara di Buleleng ini seyogianya dapat mengangkat kesejahtraan masyarakat Buleleng. Kalau sekarang dibatalkan, ya masyarakat Buleleng kini harus siap lagi dengan ketimpangan Bali Utara dan Bali Selatan,” kata Kelian Desa Pakraman Kubutambahan Jero Ketut Pasek Warkadea ketika diminta pendapatnya terkait pembatalan rencana pembangunan bandara yang berlokasi di wewidangannya, Sabtu (3/3).
Warkadea juga menilai, pembatalan itu akibat perencanaan yang tidak cermat dari pemerintah pusat. Masalahnya, setelah cukup lama rencana pembangunan bandara itu menjadi isu di masyarakat, tiba-tiba sekarang pemerintah pusat membatalkan, dan berencana mengembangkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta, Badung. “Kenapa baru sekarang dibatalkan dengan empat alasan, di mana Bandara Ngurah Rai akan dikembangkan. Padahal, ini (bandara di Buleleng) sudah cukup lama berkembang di masyarakat, dan sudah ada pihak swasta yang mau mewujudkan dengan dana yang sudah disiapkan sampai Rp 27 triliun. Artinya pemerintah pusat tidak cermat menyusun program,” tegasnya.
Menurut Warkadea, sejatinya masyarakat Kubutambahan dan Buleleng sangat berharap agar Bandara Buleleng bisa terwujud. Karena dengan bandara itu, akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di Buleleng terutama bidang pariwisata. Buleleng pun akan berkembang pesat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakan Buleleng perlahan ikut naik. ”Tidak saja kami di Kubutambahan, saya rasa masyarakat Buleleng juga sangat berharap. Kalau kami, entah di laut atau di darat lokasinya, silakan saja. Tetapi kalau sekarang sudah dibatalkan, berarti masyarakat Buleleng harus siap dengan ketimpangan itu,” tandasnya.
Sementara Presdir PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti I Made Mangku yang dikonfirmasi terpisah menilai pembatalan itu kental dengan nuansa politik. Karena sejak upacara Yadnya Mulang Pakelem di daut Desa Kubutambahan terkait dengan rencana pembangunan bandara di tengah laut, pada Juli 2017 lalu, tidak ada pemegang kekuasaan yang berkomentar. Tetapi pernyataan pembatalan itu muncul ketika pihaknya mengungkap kesiapan pembangunan bandara dengan dana sebesar Rp 27 triliun.
“Kenapa setelah 9 bulan baru muncul, ini kan seolah ada rasa panik. Kita ini yang murni ingin membangun Buleleng, kok dikait-kaitkan dengan yang macem-macem,” katanya.
Di samping itu alasan pembatalan itu juga dinilai cukup aneh, karena dengan pelebaran landasan (runway) Bandara Ngurah Rai justru akan berdampak pada tingkat kemacetan lalulintas di Bali Selatan. Padahal, pembangunan bandara di Buleleng itu ingin mengurangi tingkat kemacetan di Bali Selatan. “Bali Selatan yang sudah sebegitu krodit, sebegitu macet, kalau sekarang lagi ditambah dengan pengembangan Bandara Ngurah Rai, secara otomatis menambah volume penerbangan. Dan ini jelas berdampak pada kekroditan itu,” jelasnya.
Menyikapi pembatalan itu, Made Mangku mengaku akan berkoordinasi dengan seluruh timnya di daerah termasuk yang ada di Jakarta, untuk menentukan langkah selanjutnya. “Saat ini kan hanya isu, sejatinya saya tidak ingin menanggapi isu tersebut. Tetapi saya akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, untuk menentukan langkah selanjutnya, jika memang pembatalan itu sudah resmi. Apakah berhenti sampai di sini, atau kita mencari solusi yang lain. Tetapi sebenarnya dalam pembangunan bandara itu kita sangat siap,” tandasnya.
Sebagaimana dilansir gatra.com, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dibatalkan. Alasannya merujuk pada hasil studi World Bank dan Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).
“Hasil studinya memang begitu. Saya tadi baru lapor presiden juga, studi yang kami dapat dari World Bank,” kata Luhut kepada Gatra di kompleks Istana Presiden, Jumat (2/3).
Menurut Luhut, ada empat alasan pembatalan pembangunan BIBU. Pertama, kesulitan membangun akses kereta api. “Tidak elok membuat kereta api lingkar Bali, tapi (membangun) jalan memotong gunung dan tol,” ujarnya.
Kedua, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai. Menurut Luhut, Bandara Ngurah Rai akan diperkuat. Bahkan keinginannya adalah membuat runway tambahan.
Ketiga, pemerintah akan memperbanyak tempat parkir pesawat di Bandara Ngurah Rai. Keempat, pemerintah akan membangun jalur kapal Roro dari pelabuhan Banyuwangi ke Bali Utara. “Roro yang dibangun dari Banyuwangi, langsung ke utara. Sehingga nanti mobil yang masuk ke Denpasar bisa berkurang 30 – 40 persen. Itu akan membuat trafik lebih baik,” katanya.
Perusahaan asing asal Kanada Kinesis Capital and Investment sebenarnya sudah melakukan feasibilty study dan sudah menyampaikannya kepada Luhut. Luhut mengakui pertemuan tersebut. “Iya memang ketemu sama saya. Tapi kan kita berangkat dari studi. Presiden bilang, kita bekerja semua dasarnya studi. Bukan dasar suka-suka,” katanya. Menurut Luhut, penolakan BIBU bukan karena akan dibangun di laut. Pemerintah hanya mengacu pada hasil studi. *nat, k19
1
Komentar