Catatan Tahun 2017 Diharapkan Jadi Acuan Pemerintah Tahun 2018

MANGUPURA, NusaBali
Rapat paripurna membahas beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2017.

Usai menggelar rapat Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta memberikan apresiasi atas penyampaikan LKPJ tahun 2017, yang langsung dijabarkan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. “LKPJ-nya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2007,” ujar Parwata.

Parwata juga mengapresiasi usulan beberapa peraturan daerah (perda) yang diajukan oleh eksekutif, salah satunya Perda inisiatif dewan yakni Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. “Jadi, ini sangat seimbang. Lima diajukan oleh pemerintah satu inisiatif dewan,” imbuhnya.

Menurutnya, Ranperda inisiatif dewan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar ada keseimbangan antara Badung Utara dan Badung Selatan. “Selain itu, UMKM kami dorong melalui dana bergulir. Sedangkan petaninya didorong melalui pemberdayaan petani,” kata politisi asal Dalung, itu.

Menurut Parwata, setelah nantinya Perda tersebut ditetapkan, sekarang bagaimana petani dapat berinovasi sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pihaknya berharap melalui hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Sementara catatan-catatan mengenai anggaran 2017 yang akan direkomendasikan dewan diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah membangun lebih baik lagi pada tahun 2018.  “Catatan yang akan kami berikan kepada pemerintah mengenai anggaran 2017, supaya menjadi acuan nanti agar bisa membangun tahun 2018 yang lebih baik lagi,” tandasnya. *asa