Pemda Jadi Instansi dengan Keluhan Terbanyak
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Prof Adrianus Meliala menyebut ada empat instansi pelayanan publik yang paling sering dikeluhkan masyarakat dari tahun ke tahun. Diantaranya instasi pemerintah daerah (pemda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi pendidikan, dan kepolisian.
DENPASAR, NusaBali
“Instansi dengan tingkat laporan yang tertinggi adalah Pemda. Pemda itu ada berbagai dinas dan tingkatan yang dikeluhkan pelayanannya. Kemudian BPN, lembaga negara yang melaksanakan fungsi beberapa layanan saja, tetapi tingkat pengaduannya tinggi. Beberapa waktu lalu, kami bahkan khusus mengadakan video conference dengan BPN agar jangan main-main,” ungkapnya saat menghadiri diskusi tematik sekaligus perayaan HUT ke-18 Ombudsman RI, di kantor Ombudsman RI perwakilan Bali, Senin (12/3).
Sedangkan instansi pendidikan yang menurut Adrianus seharusnya memberikan moral dan value, nyatanya luar biasa dikeluhkan. Persoalan yang dikeluhkan berkaitan uang pangkal, uang baju, dan pungutan uang lainnya. Sementara instansi kepolisian, pada bagian reserse, masyarakat sering mengeluhkan penundaan yang berlarut. “Hari ini masyarakat ngelapor, kapan diperiksanya itu yang polisi tidak bisa memberikan kepastian,” katanya.
Dikatakan, Ombudsman RI menindaklanjuti aduan masyarakat dengan mengadakan sidak ke instansi setempat. “Kami fokusnya pada pengaduan tertinggi, tetapi itupun tergantung masyarakat yang melapor. Makanya kami mengimbau silakan melapor pada kami, setelah menerima laporan anda, yang maju adalah kami,” lanjutnya.
Sementara diskusi tematik kemarin menghadirkan instansi kesehatan dan kepolisian. Diantaranya Direktur RSUP Sanglah, RSUD Wangaya, dan RSUD Mangusada, Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Badung. Menurut Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkathab, enam instansi ini diundang karena sebelumnya sempat dilakukan sidak di instansi-instansi tersebut.
Pada diskusi hasil sidak, ada pula disinggung mengenai pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat jadi salah satu perbincangan. Dirut RSUP Sanglah, dr I Wayan Sudana mengatakan, kini sebanyak 80 persen pasien menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional. Tahun 2019 nanti, diyakini akan meningkat 100 persen. Demikian juga RSUD Mangusada saat ini telah universal coverage, sehingga pasien umum sangat sedikit.
Sementara pelayanan yang disoroti di instansi kepolisian adalah pelayanan SIM, BPKB, dan pelayanan online yang dijalankan. “Pelayanan online di polri.go.id sebenarnya sudah jalan. Tapi sayangnya tiap antara layanan satu dengan layanan lainnya belum terhubung. Masih jalan sendiri-sendiri. Padahal pelayanan online kan harus terhubung satu dengan yang lainnya,” kata Prof Prof Adrianus. *ind
“Instansi dengan tingkat laporan yang tertinggi adalah Pemda. Pemda itu ada berbagai dinas dan tingkatan yang dikeluhkan pelayanannya. Kemudian BPN, lembaga negara yang melaksanakan fungsi beberapa layanan saja, tetapi tingkat pengaduannya tinggi. Beberapa waktu lalu, kami bahkan khusus mengadakan video conference dengan BPN agar jangan main-main,” ungkapnya saat menghadiri diskusi tematik sekaligus perayaan HUT ke-18 Ombudsman RI, di kantor Ombudsman RI perwakilan Bali, Senin (12/3).
Sedangkan instansi pendidikan yang menurut Adrianus seharusnya memberikan moral dan value, nyatanya luar biasa dikeluhkan. Persoalan yang dikeluhkan berkaitan uang pangkal, uang baju, dan pungutan uang lainnya. Sementara instansi kepolisian, pada bagian reserse, masyarakat sering mengeluhkan penundaan yang berlarut. “Hari ini masyarakat ngelapor, kapan diperiksanya itu yang polisi tidak bisa memberikan kepastian,” katanya.
Dikatakan, Ombudsman RI menindaklanjuti aduan masyarakat dengan mengadakan sidak ke instansi setempat. “Kami fokusnya pada pengaduan tertinggi, tetapi itupun tergantung masyarakat yang melapor. Makanya kami mengimbau silakan melapor pada kami, setelah menerima laporan anda, yang maju adalah kami,” lanjutnya.
Sementara diskusi tematik kemarin menghadirkan instansi kesehatan dan kepolisian. Diantaranya Direktur RSUP Sanglah, RSUD Wangaya, dan RSUD Mangusada, Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Badung. Menurut Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkathab, enam instansi ini diundang karena sebelumnya sempat dilakukan sidak di instansi-instansi tersebut.
Pada diskusi hasil sidak, ada pula disinggung mengenai pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat jadi salah satu perbincangan. Dirut RSUP Sanglah, dr I Wayan Sudana mengatakan, kini sebanyak 80 persen pasien menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional. Tahun 2019 nanti, diyakini akan meningkat 100 persen. Demikian juga RSUD Mangusada saat ini telah universal coverage, sehingga pasien umum sangat sedikit.
Sementara pelayanan yang disoroti di instansi kepolisian adalah pelayanan SIM, BPKB, dan pelayanan online yang dijalankan. “Pelayanan online di polri.go.id sebenarnya sudah jalan. Tapi sayangnya tiap antara layanan satu dengan layanan lainnya belum terhubung. Masih jalan sendiri-sendiri. Padahal pelayanan online kan harus terhubung satu dengan yang lainnya,” kata Prof Prof Adrianus. *ind
Komentar