Tahun Politik, Bansos Tetap Cair
Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia telah mengirimkan surat imbauan kepada kepala daerah, baik gubernur dan bupati/walikota, untuk menunda pencairan bansos selama Pilkada 2018.
GIANYAR, NusaBali
Bawaslu khawatir, pencairan bansos ini bisa didompleng untuk kepentingan kampanye. Namun di Gianyar, imbauan tidak digubris. Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (Banmas) Pemkab Gianyar, tetap mencairkan bansos. Bahkan, pihak Banmas terus memproses pencairan. Kepala Bagian Pengelolaan Banmas Pemkab Gianyar I Wayan Wirasa, mengaku sudah mendengar ada imbauan Bawaslu dari media masa. “Tapi kami belum menerima surat resmi dari Bawaslu. Jadi kami belum pegang apa dasar penundaan pencairan itu,” ujar Wirasa, Selasa (27/3).
Dia mengaku, bansos dari masyarakat ini telah dimohon sejak setahun lalu. Kemudian tahun ini diproses untuk pencairannya. “Semuanya sesuai mekanisme, sudah masuk buku ABPD. Masyarakat juga sudah kemari (ke kantor, Red) untuk memproses, maka tetap kami jalankan,” ujarnya.
Apabila surat resmi dari Bawaslu memang turun ke mejanya, maka Wirasa akan berkoordinasi dengan Sekda Gianyar dan Penjabat Bupati Gianyar.
“Proses tetap kami jalankan, kalau tidak pekerjaan kami menumpuk. Nanti saat pencairan kapan, misalnya setelah Pilkada, saat itu kami serahkan,” jelasnya.
Berdasarkan data, jumlah permohonan bansos yang masuk pada 2018 ini 1.735 proposal bernilai Rp 73,8 miliar. Untuk serapannya baru tujuh proposal dengan nilai Rp 485 juta. Sedangkan yang masih dalam proses 218 proposal bernilai Rp 8,3 miliar. *nvi
Bawaslu khawatir, pencairan bansos ini bisa didompleng untuk kepentingan kampanye. Namun di Gianyar, imbauan tidak digubris. Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (Banmas) Pemkab Gianyar, tetap mencairkan bansos. Bahkan, pihak Banmas terus memproses pencairan. Kepala Bagian Pengelolaan Banmas Pemkab Gianyar I Wayan Wirasa, mengaku sudah mendengar ada imbauan Bawaslu dari media masa. “Tapi kami belum menerima surat resmi dari Bawaslu. Jadi kami belum pegang apa dasar penundaan pencairan itu,” ujar Wirasa, Selasa (27/3).
Dia mengaku, bansos dari masyarakat ini telah dimohon sejak setahun lalu. Kemudian tahun ini diproses untuk pencairannya. “Semuanya sesuai mekanisme, sudah masuk buku ABPD. Masyarakat juga sudah kemari (ke kantor, Red) untuk memproses, maka tetap kami jalankan,” ujarnya.
Apabila surat resmi dari Bawaslu memang turun ke mejanya, maka Wirasa akan berkoordinasi dengan Sekda Gianyar dan Penjabat Bupati Gianyar.
“Proses tetap kami jalankan, kalau tidak pekerjaan kami menumpuk. Nanti saat pencairan kapan, misalnya setelah Pilkada, saat itu kami serahkan,” jelasnya.
Berdasarkan data, jumlah permohonan bansos yang masuk pada 2018 ini 1.735 proposal bernilai Rp 73,8 miliar. Untuk serapannya baru tujuh proposal dengan nilai Rp 485 juta. Sedangkan yang masih dalam proses 218 proposal bernilai Rp 8,3 miliar. *nvi
Komentar