PPDB Berzonasi Perlu Ditinjau
Dinas Pendidikan (Disdik) Gianyar masih menunggu kepastian Pusat terkait peraturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan berlangsung Mei 2018.
GIANYAR, NusaBali
Disdik berharap ada peninjauan kembali terkait peraturan tentang zonasi. "Unutk Permendikbud ini, kami belum tahu akan diubah atau tidak. Tetapi kalau kami melihat dulu (PPDB 201, Red) zonasi ternyata krodit. Mungkin saja bisa diubah, maka tergantung Pusat, kini kami masih menunggu," ucap Kepala Disdik Gianyar I Made Suradnya, Selasa (3/4).
Dijabarkan, melalui sistem zonasi, setiap sekolah memiliki kewenangan dalam menentukan zona PPDB, yakni zona lingkungan 10 persen, NEM 50 persen, jalur prestasi 20 persen, dan jalur miskin 20 persen. "Masalah zonasi tergantung sistem di sekolah itu, kami serahkan di sekolah, beberapa sekolah biasanya ambil sistem wilayah banjar, " ucapnya.
Sekretaris Disdik Gianyar I Wayan Sadra menambahkan, peraturan mengenai zonasi ini memang memungkinkan membangun pemerataan pendidikan. Namun yang menjadi persoalan saat siswa di satu banjar jumlahnya melebihi kuota zonasi di sekolah. " Misal, SMPN 1 Gianyar, kuota lingkungan ada 10 persen, tapi di banjar itu jumlah pelajar 30 persen, nah kalau begini mana yang akan tidak dikasi, " tukiknya.
Ditambahkan, tahun ini ada sekitar 7.000 pelajar yang akan beranjak dari SD selanjutnya ditampung pada 42 SMP di Kabupaten Gianyar. Bila berkaca dari PPDB 2017, setiap SMP sudah menyiapkan 9 - 10 rombel (rombongan belajar), dengan satu rombel berisi maksimal 40 pelajar. “ Kalau sesuai Permendikbud kan jumlah murid per kelas 32, dengan peraturan ini ternyata banyak murid yang tidak dapat sekolah. Maka tahun lalu diambilah kebijakan melalui Perbup, ditambah lagi delapan orang sehingga jumlah per kelas 40 siswa dan akhirnya semua tertampung, “ katanya.
Namun untuk PPDB tahun ini, pihaknya berencana menambah jumlah rombel setiap SMP menjadi 11. Hal ini sesuai Permendikbud 2017. “Sekarang rombelnya akan coba kami naikkan menjadi 11 setiap sekolah, setelah dicek ini cukup memungkinkan, “ katanya. *nvi
Disdik berharap ada peninjauan kembali terkait peraturan tentang zonasi. "Unutk Permendikbud ini, kami belum tahu akan diubah atau tidak. Tetapi kalau kami melihat dulu (PPDB 201, Red) zonasi ternyata krodit. Mungkin saja bisa diubah, maka tergantung Pusat, kini kami masih menunggu," ucap Kepala Disdik Gianyar I Made Suradnya, Selasa (3/4).
Dijabarkan, melalui sistem zonasi, setiap sekolah memiliki kewenangan dalam menentukan zona PPDB, yakni zona lingkungan 10 persen, NEM 50 persen, jalur prestasi 20 persen, dan jalur miskin 20 persen. "Masalah zonasi tergantung sistem di sekolah itu, kami serahkan di sekolah, beberapa sekolah biasanya ambil sistem wilayah banjar, " ucapnya.
Sekretaris Disdik Gianyar I Wayan Sadra menambahkan, peraturan mengenai zonasi ini memang memungkinkan membangun pemerataan pendidikan. Namun yang menjadi persoalan saat siswa di satu banjar jumlahnya melebihi kuota zonasi di sekolah. " Misal, SMPN 1 Gianyar, kuota lingkungan ada 10 persen, tapi di banjar itu jumlah pelajar 30 persen, nah kalau begini mana yang akan tidak dikasi, " tukiknya.
Ditambahkan, tahun ini ada sekitar 7.000 pelajar yang akan beranjak dari SD selanjutnya ditampung pada 42 SMP di Kabupaten Gianyar. Bila berkaca dari PPDB 2017, setiap SMP sudah menyiapkan 9 - 10 rombel (rombongan belajar), dengan satu rombel berisi maksimal 40 pelajar. “ Kalau sesuai Permendikbud kan jumlah murid per kelas 32, dengan peraturan ini ternyata banyak murid yang tidak dapat sekolah. Maka tahun lalu diambilah kebijakan melalui Perbup, ditambah lagi delapan orang sehingga jumlah per kelas 40 siswa dan akhirnya semua tertampung, “ katanya.
Namun untuk PPDB tahun ini, pihaknya berencana menambah jumlah rombel setiap SMP menjadi 11. Hal ini sesuai Permendikbud 2017. “Sekarang rombelnya akan coba kami naikkan menjadi 11 setiap sekolah, setelah dicek ini cukup memungkinkan, “ katanya. *nvi
Komentar