Warga Bondalem Inginkan PLTS Beroperasi
Warga Desa Bondalem, KecamatanTejakula mulai mempertanyakan keberadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau solar cell yang ada di wilayahnya.
SINGARAJA, NusaBali
Masalahnya, PLTS itu tidak kunjung dioperasikan kendati pembangunanya sudah rampung Februari 2018.PLTS dibangun guna mengurangi biaya listrik PLN yang ditanggung pengelola PAM desa. Selama ini, sumber air yang dikelola oleh PAM desa adalah air bawah tanah. Sehingga untuk mengangkat air sumur bawah tanah itu, PAM desa menggunakan tenaga listrik. Setiap bulan untuk satu sumur bisa membayar biaya listrik hingga Rp 10 juta.
Di Desa Bondalem, kini tercatat ada enam sumur bor. Tiga diantaranya adalah bantuan dari Pemkab Buleleng. “Memang banyak warga kami yang mempertanyakan itu, tetapi menurut informasi, pengoperasionalan itu harus menunggu izin dari PLN,” kata Kepala Desa (Perbekel) Desa Bondalem, Ngurah Sadu Adnyana yang ditemui di Musrenbang Kabupaten, Kamis (5/4).
Menurut Perbekel Ngurah Sadu, pihaknya sudah menjelaskan kepada warga, terkait kendalam pengoprasian tersebut. Warga sendiri lanjut Ngurah Sadu, minta agar PLN bisa secepatnya memberikan izin pengoprasian PLTS tersebut. Sehingga dapat mengurangi beban listrik untuk mengangkat air dari sumur. “Kami sampaikan seperti itu, kalau memang perlu izin, ya PLN mesti segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
PLTS dibangun secara bertahap. Tahap awal, PLTS dibangun untuk satu titik sumur, dengan biaya sekitar Rp 1,010 miliar, termasuk membuat jaringan perpiaan. PLTS dibangun dengan 77 panel, mampu menghasilkan daya sebesar 23 kWh. Sedangkan pemakaian daya untuk satu titik sumur sebesar 15 kWh.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, Gede Suharjono yang dikonfirmasi Senin (19/3) mengatakan, pengoperasian PLTS di Desa Bondalem masih menunggu izin dari PLN Distribusi Bali. Karena operasional PLTS itu memakai sistem kWh Exim (eksport import) dengan jaringan listrik PLN. ”Karena ini memakai sistem ON Grid, dengan jaringan PLN, jadi harus ada izin dari PLN. Beberapa komponen didalamnya harus disesuaikan dengan PLN,” katanya.
Suharjono menjelaskan, dengan sistem ON Grid,maka ada kWh Exim, dimana daya yang dihasilkan oleh PLTS akan masuk ke jaringan PLN, kemudian dikeluarkan seperlunya untuk membangkitkan mesin pengangkat air. Nantinya kelebihan daya yang tidak dimanfaatkan, tersimpan oleh PLN. “Sisanya ini dapat dipakai sebagai cadangan, karena bisa jadi PLTS itu tidak menghasilkan daya akibat cuaca mendung, sehingga ini dapat mengurangi beban listrik,” jelasnya.
Menurut Suharjono, PLTS yang dibangun dengan sistem ON Grid dengan PLN, karena pemanfaatan PLTS sangat tergantung dari cuaca. Sehingga ketika musim penghujan atau tidak ada sinar matahari, praktis PLTS tidak bisa dimenghasilkan tenaga listrik. Sehingga, pemanfaatan air bawah tanah masih sangat tergantung dengan PLN. “Kalau PLTS mandiri, biayanya tinggi, karena harus ada baterai penyimpanan. Nah kita belum sampai kesana. Sekarang ini masih pilot projek untuk satu titik sumur bor saja. Kalau ini berhasil, nanti bisa dilanjutkan secara bertahap,” ujarnya. *k19
Masalahnya, PLTS itu tidak kunjung dioperasikan kendati pembangunanya sudah rampung Februari 2018.PLTS dibangun guna mengurangi biaya listrik PLN yang ditanggung pengelola PAM desa. Selama ini, sumber air yang dikelola oleh PAM desa adalah air bawah tanah. Sehingga untuk mengangkat air sumur bawah tanah itu, PAM desa menggunakan tenaga listrik. Setiap bulan untuk satu sumur bisa membayar biaya listrik hingga Rp 10 juta.
Di Desa Bondalem, kini tercatat ada enam sumur bor. Tiga diantaranya adalah bantuan dari Pemkab Buleleng. “Memang banyak warga kami yang mempertanyakan itu, tetapi menurut informasi, pengoperasionalan itu harus menunggu izin dari PLN,” kata Kepala Desa (Perbekel) Desa Bondalem, Ngurah Sadu Adnyana yang ditemui di Musrenbang Kabupaten, Kamis (5/4).
Menurut Perbekel Ngurah Sadu, pihaknya sudah menjelaskan kepada warga, terkait kendalam pengoprasian tersebut. Warga sendiri lanjut Ngurah Sadu, minta agar PLN bisa secepatnya memberikan izin pengoprasian PLTS tersebut. Sehingga dapat mengurangi beban listrik untuk mengangkat air dari sumur. “Kami sampaikan seperti itu, kalau memang perlu izin, ya PLN mesti segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
PLTS dibangun secara bertahap. Tahap awal, PLTS dibangun untuk satu titik sumur, dengan biaya sekitar Rp 1,010 miliar, termasuk membuat jaringan perpiaan. PLTS dibangun dengan 77 panel, mampu menghasilkan daya sebesar 23 kWh. Sedangkan pemakaian daya untuk satu titik sumur sebesar 15 kWh.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, Gede Suharjono yang dikonfirmasi Senin (19/3) mengatakan, pengoperasian PLTS di Desa Bondalem masih menunggu izin dari PLN Distribusi Bali. Karena operasional PLTS itu memakai sistem kWh Exim (eksport import) dengan jaringan listrik PLN. ”Karena ini memakai sistem ON Grid, dengan jaringan PLN, jadi harus ada izin dari PLN. Beberapa komponen didalamnya harus disesuaikan dengan PLN,” katanya.
Suharjono menjelaskan, dengan sistem ON Grid,maka ada kWh Exim, dimana daya yang dihasilkan oleh PLTS akan masuk ke jaringan PLN, kemudian dikeluarkan seperlunya untuk membangkitkan mesin pengangkat air. Nantinya kelebihan daya yang tidak dimanfaatkan, tersimpan oleh PLN. “Sisanya ini dapat dipakai sebagai cadangan, karena bisa jadi PLTS itu tidak menghasilkan daya akibat cuaca mendung, sehingga ini dapat mengurangi beban listrik,” jelasnya.
Menurut Suharjono, PLTS yang dibangun dengan sistem ON Grid dengan PLN, karena pemanfaatan PLTS sangat tergantung dari cuaca. Sehingga ketika musim penghujan atau tidak ada sinar matahari, praktis PLTS tidak bisa dimenghasilkan tenaga listrik. Sehingga, pemanfaatan air bawah tanah masih sangat tergantung dengan PLN. “Kalau PLTS mandiri, biayanya tinggi, karena harus ada baterai penyimpanan. Nah kita belum sampai kesana. Sekarang ini masih pilot projek untuk satu titik sumur bor saja. Kalau ini berhasil, nanti bisa dilanjutkan secara bertahap,” ujarnya. *k19
Komentar