Akan Jadi Referensi, Bupati Giri Prasta Apresiasi Catatan dan Evaluasi Dewan
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta akan menjadikan catatan, saran, serta evaluasi DPRD Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai referensi dalam merancang program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
MANGUPURA, NusaBali
Hal itu dikemukakannya saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Badung, Kamis (5/4).Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata juga dihadiri dua wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunarta, serta segenap anggota dewan. Hadir pula Wabup Badung Ketut Suiasa dan pimpinan perangkat daerah di Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta sangat mengapresiasi catatan-catatan strategis yang diberikan dewan terhadap LKPJ-nya, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kebijakan pemerintahan daerah. “Kami menyampaikan apresiasi terhadap semua catatan strategis yang diberikan dewan,” tegasnya.
Hal ini karena disadari tak mungkin semua program pembangunan bisa berjalan sempurna. “Namun karena komitmen besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu program harus dilakukan secara baik dan bertanggungjawab,” katanya.
Untuk itu, catatan, saran, maupun evaluasi yang diberikan dewan, akan dijadikan referensi untuk merancang program pembangunan pada tahun berikutnya.
Ditanya mengenai realisasi pendapatan daerah pada 2017 yang hanya 96,89 persen, Giri Prasta menegaskan, pendapatan merupakan asumsi, sementara belanja merupakan komitmen.
Karena asumsi, bisa saja pendapatan yang dirancang di bawah atau di atas target. Namun realisasi 96 persen lebih tersebut sudah luar biasa.
Apakah ada pendapatan yang lost atau ada potensi pendapatan yang belum tergarap? Bupati menyatakan, kekurangan sekitar 4 persen tersebut semata-mata terkendala dalam hal penyetoran. “Namun secara umum tak masalah karena Badung masih memiliki piutang pajak yang masih bisa ditagih untuk menutupi kekurangan target tersebut,” tegasnya.
Bupati menyatakan sadar, program pembangunan tak bisa tuntas dalam satu atau dua tahun. Karena itulah, pihaknya merancang pola pembangunan nasional semesta berencana (PPNSB). Semesta menyeluruh, berencana terpola.
Untuk menuntaskan setiap program pembangunan, Badung juga sudah menerapkan tripola yakni program, penjelasan, dan pembiayaan. Misalnya program pendidikan, penjelasannya SMP atau SD, dan pembiayaan apakah APBN, APBD provinsi atau cukup dari APBD kabupaten. “Dengan pola ini, setiap program dipastikan bisa tuntas dalam kurun waktu tertentu,” ujarnya. *asa
Hal itu dikemukakannya saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Badung, Kamis (5/4).Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata juga dihadiri dua wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunarta, serta segenap anggota dewan. Hadir pula Wabup Badung Ketut Suiasa dan pimpinan perangkat daerah di Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta sangat mengapresiasi catatan-catatan strategis yang diberikan dewan terhadap LKPJ-nya, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kebijakan pemerintahan daerah. “Kami menyampaikan apresiasi terhadap semua catatan strategis yang diberikan dewan,” tegasnya.
Hal ini karena disadari tak mungkin semua program pembangunan bisa berjalan sempurna. “Namun karena komitmen besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu program harus dilakukan secara baik dan bertanggungjawab,” katanya.
Untuk itu, catatan, saran, maupun evaluasi yang diberikan dewan, akan dijadikan referensi untuk merancang program pembangunan pada tahun berikutnya.
Ditanya mengenai realisasi pendapatan daerah pada 2017 yang hanya 96,89 persen, Giri Prasta menegaskan, pendapatan merupakan asumsi, sementara belanja merupakan komitmen.
Karena asumsi, bisa saja pendapatan yang dirancang di bawah atau di atas target. Namun realisasi 96 persen lebih tersebut sudah luar biasa.
Apakah ada pendapatan yang lost atau ada potensi pendapatan yang belum tergarap? Bupati menyatakan, kekurangan sekitar 4 persen tersebut semata-mata terkendala dalam hal penyetoran. “Namun secara umum tak masalah karena Badung masih memiliki piutang pajak yang masih bisa ditagih untuk menutupi kekurangan target tersebut,” tegasnya.
Bupati menyatakan sadar, program pembangunan tak bisa tuntas dalam satu atau dua tahun. Karena itulah, pihaknya merancang pola pembangunan nasional semesta berencana (PPNSB). Semesta menyeluruh, berencana terpola.
Untuk menuntaskan setiap program pembangunan, Badung juga sudah menerapkan tripola yakni program, penjelasan, dan pembiayaan. Misalnya program pendidikan, penjelasannya SMP atau SD, dan pembiayaan apakah APBN, APBD provinsi atau cukup dari APBD kabupaten. “Dengan pola ini, setiap program dipastikan bisa tuntas dalam kurun waktu tertentu,” ujarnya. *asa
Komentar