Musrenbangcam ‘Disandra’ Kepentingan Politik

Tujuh kecamatan di Gianyar telah melaksanakan Musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan). 

GIANYAR, NusaBali

Tiap Musrenbangcam menekankan materi beragam, namun materi dimaksud terbanyak ‘disandra’ oleh kepentingan politik terutama anggota DPRD dan pejabat politik lainnya.

Informasi di Gianyar, Minggu (21/2), ‘sandra’ tersebut  akibat bantuan pemerintah ke desa lebih dominan terwujud karena kepentingan politik, dibandingkan mewujudkan hasil Musrenbangcam. Oleh karena itu, selama ini hasil Musrenbangcam masih sangat sulit dijadikan patokan oleh Pemkab dalam mewujudkan prioritas pembanguan di desa. Kondisi ini menjadikan

mekanisme kerja aparatur dan partisipasi masyarakat melenceng dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Gianyar.

Kepala Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar I Gusti Agung Erika Sudewa mengaku, dalam Musrenbangcam di Kantor Camat Blahbatuh, mengaku blak-blakan mengkritik, Musrenbangcam hanya kegiatan formalitas yang menghabiskan anggaran. ’’Malah usulan kami, antara lain pengaspalan jalan di desa, sudah ada diukur petugas. Tapi tak direalisasi sampai sekarang. Kan jadi pertanyaan, kalau negini, apa betul Musrenbangcam ini masih penting,’’ ujarnya.

Hal hampir sama diungkapkan beberapa perbekel saat Musrenbangcam di Ubud, 15 Februari 2015. Selain itu, para peserta Musrenbang di Kecamatan Sukawati, Payangan, dan Ubud, mempertanyakan, realisasi usulan Musrenbangcam hanya numplek di beberapa desa yang di desa itu ada anggota DPRD. DPRD itu baik DPRD kabupaten dan provinsi, dan pejabat politik lainnya. Realisasi pembangunan yang tak sesuai hasil Musrenbangcam malah numplek pada desa-desa tertentu, antara lain, di Desa  Melinggih, Kecamatan Payangan, dan Desa Singakerta, Ubud, dan beberapa desa-desa lain.

Saat Musrenbangcam di aula Kantor Camat Blahbatuh, Sekretaris Bappeda Gianyar AA Gde Budiarta mengakui, kepentingan politik yakni dari para anggota DPRD sering mendominasi pembangunan di desa-desa tertentu. Menurutnya, hal itu wajar, karena tak hanya terjadi di daerah, juga di pusat. Ia menyarankan kepada pihak terkait, rencana pembangunan di desa agar ngemet atau menyatu dari jalur politik dan partisipasi masyarakat dan teknokrat/atau aparatur pemerintah. ‘’Idealnya, mari buat perencanaan dengan berpikir yang lebih luas, bukan sebatas perolehan suara politik,’’ jelasnya. 

Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta mengatakan, tak 100 persen benar di desa mana ada anggota DPRD, di situ bantuan pemerintah numplek. ‘’Saya akui, semua anggota DPRD memperjuangkan pembangunan di wilayah konstituen. Tapi, bukan numplek di satu atau dua desa, mungkin dapil (daerah pemlihan) yang tepat,’’ ujar anggota DPRD Gianyar dari Fraksi PDIP ini. 

Ketua DPRD asal Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar ini, menegaskan, dirinya memperjuangkan bantuan untuk masyarakat selalu berazaskan pemerataan yang proporsional. Pertimbangannya, urgensi dan tingkat keterdesakan pemberian bantuan. ‘’Soal di lokasi yang dibantu ada banyak konstituen atau tidak, ya…tentu manusiawi,’’  jelasnya. 7 lsa