Dewan Rekomendasi Bentuk Tim Khusus

DENPASAR, NusaBali

Saat ini, ada sebanyak 13 bidang aset Pemprov Bali berupa lahan seluas ratusan hektare yang belum kelar. 

Menurut Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, sesuai dengan data yang dikantongi Dewan, ada 13 hektare aset Pemprov Bali yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan masyarakat sejak lama. Namun, masalah dengan pihak ketiga itu belum kunjung selesai hingga tahun 2015.

Aset-aset yang dikerjasamakan Pemprov Bali dengan pihak ketiga tersebut, kata Adi Wiryatama, ditargetkan tuntas masalahnya tahun 2016 ini. “Kami DPRD Bali mendorong Pansus Aset melakukan sertifikasi terhadap aset Pemprov Bali, dengan dokumentasi akte otentik. Nanti ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Khusus yang melibatkan instansi-instansi terkait,” ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) ini.

Adi Wiryatama memaparkan, 13 bidang tanah aset Pemprov Bali tersebut termasuk bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 dan 3 atas nama PT Margarana seluas 429,80 hektare di Jalur Utama Singaraja-Gilimanuk kawasan Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerogak Buleleng. Juga tanah HPL seluas 8,90 hektare di kawasan Padanggalak (Denpasar Timur), tanah SHP seluas 3.000 meter persegi di Jalan Sidakarya Denpasar (Denpasar Selatan), tanah SHP seluas 1.800 meter persegi di Jalan Letda Tantular Denpasar, tanah SHP seluas 2.600 meter persegi di di Desa Jalan Pulau Ayu-Jalan Teuku Umar Denpasar, dan lahan seluas 12 hektare di kawasan Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.

Selain itu, juga ada aset Pemprov Bali berupa tanah yang belum diketahui luasnya yang tercecer seperti di kawasan Hotel Hyatt Sanur (Denpasar Selatan), tanah Pemprov Bali seluas 19 hektare di Desa Pecatu (Kecamatan Kuta Selatan, Badung), tanah di kawasan BTDC Nusa Dua (Kecamatan Kuta Selatan, Badung), tanah di kawasan GWK Desa Ungasan (Kecamatan Kuta Selatan, Badung), tanah Lapangan Terbang Perintis Letkol Wisnu di Desa Sumberkima (Kecamatan Gerokgak, Buleleng), dan tanah eks ESDM di Jalan Batanghari Denpasar.

Menurut Adi Wiryatama, pembentukan Tim Khusus untuk kembalikan pengelolaan aset Pemprov Bali nantinya akan melibatkan Kabupaten/Kota. “Tim Khusus nanti kita minta libatkan Kabupaten/Kota juga. Supaya masalah aset ini segera klir di tahun 2016. Itu target kami,” ujar mantan Sekretaris DPD PDIP Bali ini.

Dalam rekomendasi DPRD Bali atas tata kelola aset, juga disarankan kepada Pemprov Bali supaya pengelolaan aset diserahkan ke desa pakraman. Alasannya, desa pakraman yang tahu keberadaan aset dan potensinya, sehingga peruntukkannya tepat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. 

“Untuk itu, perlu dibangun komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama terkait dengan mekanisme pemanfaatan,” tandas Adi Wiryatama.   

Sementara itu, Ketua Pansus Aset DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan mendukung upaya Pemprov Bali yang menerapkan pengelolaan aset satu atap. “Artinya, dinas dan lembaga yang terkait digabung supaya efisien dan efektif,” ujar Tama Tenaya secara terpisah, Senin kemarin.

Menurut Tama Tenaya, saat ini banyak permohonan kerjasaama masyarakat dengan Pemprov Bali terkait pengelolan aset. ”Kami minta ditegaskan dengan mekanisme yang berlaku, dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pinta Tama Tenaya yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Badung.

Tama Tenaya menegaskan, Pansus Aset DPRD Bali juga merekomendasikan kepada Gubernur supaya memberikan tunjangan kinerja bagi staf di Biro Aset Setda Provinsi Bali, karena tugas-tugas mereka di lapangan cukup berat. “Sehingga dengan tunjangan itu, staf di Biro Aset termotivasi. Dalam mutasi nanti, kita harapkan memiliki target meningkatkan kinerja,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. 7 nat