Pembangunan Dermaga Kembali Mencuat

DENPASAR, NusaBali
Pembahasan soal pembangunan Dermaga Sanur-Nusa Lembongan yang digagas sejak tahun 2011 lalu kembali muncul, setelah sebelumnya berbagai kendala dihadapi seperti permasalahan kepemilikan lahan, gelombang besar, hingga pengelolaan retribusi di kawasan Pantai Matahari Terbit, Sanur. Bahkan, anggaran pusat yang sempat mau digelontor sebesar Rp 250 miliar dihapuskan karena kendala tersebut.

“Pembahasan kembali muncul setelah perkembangan kebutuhan penyeberangan semakin ramai,” ujar anggota Dewan dari Fraksi Hanura IB Kiana ditemui seusai rapat pleno di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (24/4).

Diungkapkan,  pihaknya pada Minggu (22/4) lalu sempat rapat dengan pihak Desa Sanur yang juga dihadiri anggota DPR RI asal Sanur, Ida Bagus Putu Sukarta. Dari rapat tersebut pembahasan pembangunan dermaga kembali muncul karena melihat semakin menggeliatnya penyeberangan dari Sanur ke Nusa Lembongan.

"Kebetulan dari DPR RI mengatakan pemerintah pusat juga sudah mengagendakan pembangunan tiga dermaga di Bali, salah satunya di Pantai Matahari Terbit ini," ungkap IB Kiana.

Dikatakan Kiana yang juga tokoh masyarakat Sanur ini, pembahasan pembangunan dermaga sudah kesekian kalinya dilakukan. Namun, dalam pembahasan itu banyak kendala yang masih dalam pemikiran pihak desa yang sebelumnya menginginkan pembangunan dermaga dilakukan secara mandiri dengan membuat type dermaga mini yang dikhususkan untuk penyeberangan dan perahu mini di tahun 2011 lalu.

Namun, yang menjadi persoalan yakni masalah kepemilikan lahan, gelombang air laut yang cukup tinggi dan masalah pembagian retribusi yang akan dilakukan termasuk dampak lingkungan lainnya. "Kita sudah sekian kali membahas itu (dermaga, red),  banyak pertimbangan dan kendala yang dihadapi, hingga akhirnya tertunda lagi pembangunannya," ungkapnya.

Proses usulan pembangunan dermaga ini, kata Kiana, sejatinya berjalan cukup alot, bahkan 3-4 tahun lalu rencana anggaran pusat dialokasikan untuk dermaga ini sekitar Rp 250 miliar yang hangus karena belum ada kepastian hukum terkait masalah lahan. "Ini masih banyak kendala, sebenarnya warga Sanur malu, kalau tidak dibangun dermaga di wilayah itu. Kita malu ketika penumpang naik boat harus berendam dan basah-basahan. Belum lagi saat gelombang tinggi sangat membahayakan keselamatan," imbuhnya

Dari pembahasan rapat kata Kiana, persoalan pembangunan sekarang berada pada ranah pusat. Realisasi yang diharapkan bisa terlaksana pembangunan di 2019 mendatang. "Kita berharap realisasi pembangunan dermaga ini segara dilaksanakan, sekarang wilayahnya pusat, kita berharap 2019 terwujudlah, " ucapnya.

Selain masalah pembangunan, Kiana juga menyoroti masalah standar  keamanan pelayaran, dimana pengelola masih mengabaikan faktor keselamatan penumpang.  Seperti pemakaian safety jaket yang harusnya wajib digunakan penumpang sebelum naik boat. Nyatanya banyak penumpang tidak memakainya. "Kami minta, agar para pengusaha yang berkecimpung di pelayaran agar diawasi, oleh pihak Dishub atau kepolisian harus tegas mengawasi standar keselamatan penumpang saat berlayar," terangnya.

Sementara itu, Plt Kadishub Kota Denpasar Wayan Lemesnawa terkait keselamatan sudah menjadi kewenangan Kementerian Pusat. "Berdasarkan aturan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masalah pelayaran, transportasi laut sudah menjadi kewenangan Kementerian Pusat, bukan lagi tanggung jawab Dishub Kota, jadi masalah lalu lintas di pelabuhan itu tugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dibawah Dirjen Perhubungan Laut ( KSOP)," ucap Wayan Lemesnawa.

Sedangkan terkait pembangunan dermaga, Lemesnawa menambahkan prosesnya sudah difasilitasi oleh Provinsi . "Masalah dermaga itu memang akan dibangun di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, persoalan ini memang urusan antar daerah atau kabupaten, namun tetal pihak provinsi yang memfasilitasinya," jelasnya.

Untuk diketahui proses rencana pembangunan dermaga di Sanur sudah berjalan sejak 2011. Bahkan, warga Sanur berkeinginan membangun dermaga secara mandiri, dengan model dermaga mini, khusus untuk penyeberangan boat dan perahu kecil. Hal ini mempertimbangkan kawasan Sanur tetap menjaga kelestarian dan kesucian Pantai Sanur. *m