China Bawa 16 Ahli Kaji Investasi di Indonesia
Delegasi pemerintah China yang terdiri atas 16 ahli datang ke Jakarta, Kamis, guna mengkaji tawaran investasi infrastruktur dari Indonesia dalam kerangka inisiatif Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 atau "Belt and Road".
JAKARTA, NusaBali
"Mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang kita tawarkan," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, Kamis (26/4).
Ridwan memimpin pertemuan dengan delegasi China yang berkunjung untuk menindaklanjuti penandatanganan dua nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan China saat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung 13 April 2018. Ada pun kunjungan lapangan oleh para ahli itu akan dilakukan di Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Secara umum, lanjut Ridwan, pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas, yaitu kelompok yang masuk empat koridor wilayah yang diajukan untuk Belt and Road; dan kelompok yang berada di luar koridor yang diajukan.
"Kelompok satu berada di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua," ungkapnya.
Di wilayah-wilayah itu, pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang.
Ridwan menekankan kepada delegasi China bahwa pemerintah memberikan empat syarat untuk berinvestasi, yakni wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional juga mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir. "Dan harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin," imbuhnya.
Menanggapi syarat pemerintah Indonesia itu, Ketua Delegasi China yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya.Agar kerja sama dapat segera terealisasi, Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh pemerintah RI.*ant
Ridwan memimpin pertemuan dengan delegasi China yang berkunjung untuk menindaklanjuti penandatanganan dua nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan China saat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung 13 April 2018. Ada pun kunjungan lapangan oleh para ahli itu akan dilakukan di Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Secara umum, lanjut Ridwan, pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas, yaitu kelompok yang masuk empat koridor wilayah yang diajukan untuk Belt and Road; dan kelompok yang berada di luar koridor yang diajukan.
"Kelompok satu berada di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua," ungkapnya.
Di wilayah-wilayah itu, pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang.
Ridwan menekankan kepada delegasi China bahwa pemerintah memberikan empat syarat untuk berinvestasi, yakni wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional juga mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir. "Dan harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin," imbuhnya.
Menanggapi syarat pemerintah Indonesia itu, Ketua Delegasi China yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya.Agar kerja sama dapat segera terealisasi, Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh pemerintah RI.*ant
1
Komentar