PDIP Bahas Cawapres Setelah Pilkada
Hasto mengaku belum mengetahui nama-nama cawapres Jokowi, namun sebagai pemimpin alangkah baiknya orang yang matang dan berpengalaman.
JAKARTA, NusaBali
PDIP mengatakan belum ada pembahasan calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres 2019. PDIP akan bahas Cawapres setelah Pilkada Serentak 2018."Jadi cawapres sampai sekarang belum diputuskan, kita semua sepakat utnuk menunggu pelaksanaan pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni 2018," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Season City, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (29/4).
Menurut Hasto, dalam menentukan cawapres pendamping Jokowi harus melalui proses pencermatan secara memdalam. Sebab, yang dicari adalah pemimpin untuk rakyat. "Karena yang dicari adalah pemimpin untuk rakyat," ucapnya. Hasto mengaku belum mengetahui nama-nama yang akan masuk dalam pembahasan cawapres Jokowi tersebut. Namun, menurutnya sebagai pemimpin itu alangkah baiknya orang yang matang dan berpengalaman.
"Tapi menjadi presiden dan wakil presiden memerlukan sosok yang matang, sosok yang pengalaman," tuturnya. Sementara terkait pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS, Hasto hal yang lumrah. Menurutnya, setiap partai memiliki kebebasan untuk berkumpul atau berserikat karena mungkin ada kesamaan agenda. "Itu kan berserikat berkumpul dalam sebuah strategi partai itu adalah kedaulatan setiap partai. Ada yang bergabung karena merasa lemah sehingga kemudian bergabung ada pula yang bergabung karena kesamaan agenda," katanya dilansir detik.com.
Hasto mengatakan bertemu dan berkumpul antar partai sesama pendukung pemerintah juga sering dilakukan oleh PDIP. Hasto mengatakan pertemuan kerja sama antar partai itu harusnya demi kemajuan bangsa bukan masalah suka tidak suka.
"Ini buat kami bertemu berkumpul bekerja sama antar partai itu untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara bukan faktor suka dan tidak suka. Perkumpulan itu akan baik kalau menghasilkan sebuah kinerja konkret sebagai bandingannya," tutur Hasto.
Hasto pun kemudian sedikit menyinggung PKS yang kerap mengkritik terhadap harga kebutuhan pokok. Menurutnya selama sepuluh tahun kepemimpinan PKS di sektor pertanian juga tidak menunjukkan suatu yang positif "Bagaimana selama kepemimpinan PKS sepuluh tahun di sektor pertanian bukannya malah banyak permasalahan korupsi di sana, bukankah yang kegiatan hajat kehidupan orang banyak hanya diambil dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tampilkan saja dari PKS kepala daerah mana yang berprestasi," pungkasnya. *
Menurut Hasto, dalam menentukan cawapres pendamping Jokowi harus melalui proses pencermatan secara memdalam. Sebab, yang dicari adalah pemimpin untuk rakyat. "Karena yang dicari adalah pemimpin untuk rakyat," ucapnya. Hasto mengaku belum mengetahui nama-nama yang akan masuk dalam pembahasan cawapres Jokowi tersebut. Namun, menurutnya sebagai pemimpin itu alangkah baiknya orang yang matang dan berpengalaman.
"Tapi menjadi presiden dan wakil presiden memerlukan sosok yang matang, sosok yang pengalaman," tuturnya. Sementara terkait pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS, Hasto hal yang lumrah. Menurutnya, setiap partai memiliki kebebasan untuk berkumpul atau berserikat karena mungkin ada kesamaan agenda. "Itu kan berserikat berkumpul dalam sebuah strategi partai itu adalah kedaulatan setiap partai. Ada yang bergabung karena merasa lemah sehingga kemudian bergabung ada pula yang bergabung karena kesamaan agenda," katanya dilansir detik.com.
Hasto mengatakan bertemu dan berkumpul antar partai sesama pendukung pemerintah juga sering dilakukan oleh PDIP. Hasto mengatakan pertemuan kerja sama antar partai itu harusnya demi kemajuan bangsa bukan masalah suka tidak suka.
"Ini buat kami bertemu berkumpul bekerja sama antar partai itu untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara bukan faktor suka dan tidak suka. Perkumpulan itu akan baik kalau menghasilkan sebuah kinerja konkret sebagai bandingannya," tutur Hasto.
Hasto pun kemudian sedikit menyinggung PKS yang kerap mengkritik terhadap harga kebutuhan pokok. Menurutnya selama sepuluh tahun kepemimpinan PKS di sektor pertanian juga tidak menunjukkan suatu yang positif "Bagaimana selama kepemimpinan PKS sepuluh tahun di sektor pertanian bukannya malah banyak permasalahan korupsi di sana, bukankah yang kegiatan hajat kehidupan orang banyak hanya diambil dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tampilkan saja dari PKS kepala daerah mana yang berprestasi," pungkasnya. *
Komentar