Pjs Bupati Klungkung Hadiri APN
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Klungkung I Wayan Sugiada menghadiri acara Apkasi Procurement Network (APN) 2018 di di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (27/4).
SEMARAPURA, NusaBali
Acara yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini digelar untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dengan prinsip kehati-hatian oleh seluruh pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran maupun mitra penyedia barang dan jasa.
Kehadirannya di acara itu, Pjs Bupati Klungkung Wayan Sugiada didampingi Kabag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Anak Agung Gede Lesmana ST MT dan Kabag Humas dan Protokol Klungkung Ketut Suadnyana. Pjs Bupati Klungkung Wayan Sugiada SH MH mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti. Hal ini untuk menghindari kesalahan dan permasalahan hukum dari sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang akan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Acara dibuka oleh Ketua Apkasi Bidang Keuangan Daerah Drs H Irwan M.Si ini berisi dialog interaktif bertema “E-Purchasing : Bentuk Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Meminimalisir Permasalahan Hukum”.
Selain itu, juga digelar Workshop dengan tema “E-Catalogue Daerah : Untuk menciptakan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lebih Transparan”. Ketua Bidang Keuangan Daerah Apkasi, Drs Irwan (Bupati Meranti) dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Apkasi mengatakan, bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan bagian penting dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Pengelolaan pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan sekadarnya, tetapi harus ditangani dengan seksama. “Keberhasilan proses pengadaan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan, tetapi juga bergantung pada perencanaan yang baik. Untuk itu, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengadaan, maka proses perencanaan harus dikelola dengan baik. Untuk menyusun perencanaan pengadaan yang baik, maka harus dipahami tatacara dan strategi penyusunan rencana pengadaan sesuai dengan ketentuan,” sambung Irwan.
Irwan juga menegaskan Apkasi begitu concern akan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini, salah satunya karena kegiatan pengadaan barang/jasa ini mengandung resiko hukum. Irwan mengatakan, “Oleh karena itu, kami berharap melalui kemitraan yang dibangun antara para pengguna, dalam hal ini pemerintah daerah, dan penyedia barang/jasa dapat terjalin baik, sehingga informasi terkait dengan produk yang dibutuhkan dapat secara utuh didapatkan”.
Sebelum dikelurkannya E-Purchasing dan E-Katalog, semua dilakukan secara manual. Tetapi dengan sistem ini maka menjadi alternatif pengadaan yang efesien dan efektif. Di samping itu juga, risiko pejabat tersangkut kasus hukum juga dapat diminimalisir.
Gelaran APN 2018 ini terselenggara untuk kali kedua ini. Dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari kepala daerah (bupati atau wakil bupati), sekretaris daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ULP (Unit Layanan Pengadaan), BUMD, serta para pengguna anggaran lainnya. Para peserta mitra penyedia barang/jasa dengan antusias mempresentasikan produk atau layanan yang dipamerkan. Kegiatan utama dari APN 2018 sendiri adalah booth visit yang dilaksanakan usai talk show, di mana para tamu undangan dari pengguna anggaran bisa berinterakasi langsung dengan penyedia barang/jasa di booth masing-masing.*wan
Acara yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini digelar untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dengan prinsip kehati-hatian oleh seluruh pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran maupun mitra penyedia barang dan jasa.
Kehadirannya di acara itu, Pjs Bupati Klungkung Wayan Sugiada didampingi Kabag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Anak Agung Gede Lesmana ST MT dan Kabag Humas dan Protokol Klungkung Ketut Suadnyana. Pjs Bupati Klungkung Wayan Sugiada SH MH mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti. Hal ini untuk menghindari kesalahan dan permasalahan hukum dari sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang akan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Acara dibuka oleh Ketua Apkasi Bidang Keuangan Daerah Drs H Irwan M.Si ini berisi dialog interaktif bertema “E-Purchasing : Bentuk Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Meminimalisir Permasalahan Hukum”.
Selain itu, juga digelar Workshop dengan tema “E-Catalogue Daerah : Untuk menciptakan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lebih Transparan”. Ketua Bidang Keuangan Daerah Apkasi, Drs Irwan (Bupati Meranti) dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Apkasi mengatakan, bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan bagian penting dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Pengelolaan pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan sekadarnya, tetapi harus ditangani dengan seksama. “Keberhasilan proses pengadaan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan, tetapi juga bergantung pada perencanaan yang baik. Untuk itu, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengadaan, maka proses perencanaan harus dikelola dengan baik. Untuk menyusun perencanaan pengadaan yang baik, maka harus dipahami tatacara dan strategi penyusunan rencana pengadaan sesuai dengan ketentuan,” sambung Irwan.
Irwan juga menegaskan Apkasi begitu concern akan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini, salah satunya karena kegiatan pengadaan barang/jasa ini mengandung resiko hukum. Irwan mengatakan, “Oleh karena itu, kami berharap melalui kemitraan yang dibangun antara para pengguna, dalam hal ini pemerintah daerah, dan penyedia barang/jasa dapat terjalin baik, sehingga informasi terkait dengan produk yang dibutuhkan dapat secara utuh didapatkan”.
Sebelum dikelurkannya E-Purchasing dan E-Katalog, semua dilakukan secara manual. Tetapi dengan sistem ini maka menjadi alternatif pengadaan yang efesien dan efektif. Di samping itu juga, risiko pejabat tersangkut kasus hukum juga dapat diminimalisir.
Gelaran APN 2018 ini terselenggara untuk kali kedua ini. Dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari kepala daerah (bupati atau wakil bupati), sekretaris daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ULP (Unit Layanan Pengadaan), BUMD, serta para pengguna anggaran lainnya. Para peserta mitra penyedia barang/jasa dengan antusias mempresentasikan produk atau layanan yang dipamerkan. Kegiatan utama dari APN 2018 sendiri adalah booth visit yang dilaksanakan usai talk show, di mana para tamu undangan dari pengguna anggaran bisa berinterakasi langsung dengan penyedia barang/jasa di booth masing-masing.*wan
Komentar