Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Jembrana Tahun 2017
Sidang Paripurna Istimewa penyampaian keputusan DPRD Jembrana tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana tahun 2017, digelar di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Rabu (2/5) siang.
NEGARA, NusaBali
Dalam keputusan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Jembrana I Kade Darma Susila, itu disampaikan 19 poin rekomendasi kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, untuk perbaikan penyelanggaraan pemerintahan.
Dalam sejumlah poin rekomendasi itu, Bupati Artha diminta melakukan terobosan belanja modal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Jembrana yang ada di urutan 6 dari 9 kabupaten/kota di Bali. Meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mengefektifkan kinerja satuan kerja pengelola PAD yang menerima pelimpahan dari perusahaan daerah.
Bupati Artha diminta mengefektifkan belanja daerah agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan menerapkan alokasi anggaran berbasis outcome. Disarankan lebih meningkatkan kehandalan penerapan sistem e-planning, e-budgeting, dan e-controlling untuk menekan angka SiLPA di tahun-tahun berikutnya. Kemudian didorong agar segera merealisasikan operasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana. Ada juga rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSU Negara.
Dewan juga memberikan apresiasi kepada Bupati Artha beserta jajarannya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang telah diwujudkan dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Juga mengapresiasi capaian di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemkab Jembrana berkomitmen meningkatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dengan berdirinya beberapa SMK, Akademi Komunitas di Baluk dan Politeknik Negeri Kelautan di Pengambengan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dengan pelayanan rawat inap.
Mengenai rekomendasi tersebut, Bupati Artha menilai sebagai catatan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu meliputi pengelolaan keuangan, penyelenggraan urusan pemerintahan serta tugas umum pemerintahan. Rekomendasi tersebut sebagai umpan balik yang positif dan konstruktif, untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan kinerja. “Kami akan lakukan perbaikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemantauan program pembangunan. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, efisien, efektif, dan transparan,” kata Bupati Artha.
Bupti Artha juga mengharapkan Dewan untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggunanan anggaran secara benar dan tepat. “Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi penggunaan anggaran dengan baik. Di mana setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas sasaran serta manfaatnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati Artha, yang hadir bersama Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan. *
Dalam keputusan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Jembrana I Kade Darma Susila, itu disampaikan 19 poin rekomendasi kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, untuk perbaikan penyelanggaraan pemerintahan.
Dalam sejumlah poin rekomendasi itu, Bupati Artha diminta melakukan terobosan belanja modal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Jembrana yang ada di urutan 6 dari 9 kabupaten/kota di Bali. Meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mengefektifkan kinerja satuan kerja pengelola PAD yang menerima pelimpahan dari perusahaan daerah.
Bupati Artha diminta mengefektifkan belanja daerah agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan menerapkan alokasi anggaran berbasis outcome. Disarankan lebih meningkatkan kehandalan penerapan sistem e-planning, e-budgeting, dan e-controlling untuk menekan angka SiLPA di tahun-tahun berikutnya. Kemudian didorong agar segera merealisasikan operasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana. Ada juga rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSU Negara.
Dewan juga memberikan apresiasi kepada Bupati Artha beserta jajarannya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang telah diwujudkan dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Juga mengapresiasi capaian di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemkab Jembrana berkomitmen meningkatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dengan berdirinya beberapa SMK, Akademi Komunitas di Baluk dan Politeknik Negeri Kelautan di Pengambengan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dengan pelayanan rawat inap.
Mengenai rekomendasi tersebut, Bupati Artha menilai sebagai catatan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu meliputi pengelolaan keuangan, penyelenggraan urusan pemerintahan serta tugas umum pemerintahan. Rekomendasi tersebut sebagai umpan balik yang positif dan konstruktif, untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan kinerja. “Kami akan lakukan perbaikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemantauan program pembangunan. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, efisien, efektif, dan transparan,” kata Bupati Artha.
Bupti Artha juga mengharapkan Dewan untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggunanan anggaran secara benar dan tepat. “Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi penggunaan anggaran dengan baik. Di mana setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas sasaran serta manfaatnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati Artha, yang hadir bersama Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan. *
Komentar