Badung-Denpasar Tandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar beserta Muspida menandatangani kesepakatan Zona Integritas, guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta bebas dari KKN.
MANGUPURA, NusaBali
Penandatangana dilakukan di Ruang Sidang Utama Cakra di Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, Rabu (16/5). Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Plt Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AA Rai Iswara, Ketua PN Denpasar H Amin Ismanto, beserta jajaran Muspida dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada Kepala PN Denpasar yang telah menginisiasi nota kesepahaman terkait zona berintegritas dan bebas KKN. “Kami akan tetap memohon arahan dan petunjuk untuk membangun wilayah Kabupaten Badung. Sehingga antisipasi yang ingin kami laksanakan agar tidak terjadi persoalan hukum. Tidak saja dengan Pengadilan Negeri, kami Pemkab Badung dan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) juga selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Denpasar di dalam permohonan legal opinion,” katanya.
Ketua PN Denpasar H Amin Ismanto menyampaikan bahwa maksud pencanangan pembangunan zona intregritas, ingin memproklamasikan bahwa sudah benar-benar terintegrasi dan sudah melaksanakan keinginan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan Zona Integritas yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *asa
Penandatangana dilakukan di Ruang Sidang Utama Cakra di Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, Rabu (16/5). Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Plt Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AA Rai Iswara, Ketua PN Denpasar H Amin Ismanto, beserta jajaran Muspida dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada Kepala PN Denpasar yang telah menginisiasi nota kesepahaman terkait zona berintegritas dan bebas KKN. “Kami akan tetap memohon arahan dan petunjuk untuk membangun wilayah Kabupaten Badung. Sehingga antisipasi yang ingin kami laksanakan agar tidak terjadi persoalan hukum. Tidak saja dengan Pengadilan Negeri, kami Pemkab Badung dan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) juga selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Denpasar di dalam permohonan legal opinion,” katanya.
Ketua PN Denpasar H Amin Ismanto menyampaikan bahwa maksud pencanangan pembangunan zona intregritas, ingin memproklamasikan bahwa sudah benar-benar terintegrasi dan sudah melaksanakan keinginan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan Zona Integritas yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *asa
Komentar