PD Harap Tak Ganggu Rencana Koalisi Pilpres 2019
Partai Demokrat (PD) berharap cuitan sang Ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengganggu peta koalisi di Pilpres 2019.
Pasca Tweet #SBYJelaskan
JAKARTA, NusaBali
Hal ini disampaikan Waketum PD, Syarif Hasan."Ya kita harapkan tidak begitu," kata Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5). Jawaban Syarif itu menanggapi pertanyaan potensi terganggunya rencana koalisi PDIP-PD di Pilpres 2019. Menurut Syarif, SBY dan Jokowi tentu memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, tak perlu saling menuding atau membandingkan.
"Yang penting tentunya seperti saya katakan tadi, yang paling bagus adalah kita harus paham bahwa setiap presiden itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Akan lebih bagus kalau saling melengkapi. Itu yang paling penting," jelasnya.
Soal tweet #SBYJelaskan yang menjadi viral, Syarif mengatakan SBY tak ingin memperkeruh suasana bangsa yang saat ini tengah berduka dan bersiaga lantaran rentetan aksis terorisme. Menurut Syarif, langkah itu tepat itu dilakukan SBY.
"Jadi tweet-nya Pak SBY itu adalah ingin mengingatkan kita semua bahwa yamg menjadi prioritas kita saat ini adalah pemberantasan terorisme. Yang lain itu kan untuk sementara bisa ditunda, iya kan," sebut dia.
Terpisah Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, sosok SBY yang disebutnya negarawan pasti tak akan membuat ketegangan ini terus berlanjut. Dia yakin SBY akan berlapang dada. "Pak SBY itu negarawan, SBY tokoh yang sangat kita hormati. Kami berharap tidak perlu emosional dalam menanggapi persoalan ini. Apalagi, kita semua tahu syarat politisi katanya harus memiliki kelenturan emosional," kata Hendrawan.
Hendrawan yakin ketegangan ini tak akan merusak rencana koalisi PDIP dan PD. "Oh, tidak, tidak, tidak," ucap Hendrawan menegaskan. Lalu, bagaimana perkembangan penjajakan koalisi antara PDIP dan PD? "Komunikasi politik itu kan terus-menerus harus dikembangkan. Politisi yang tidak mengembangkan komunikasi politik itu politisi kesepian. Terus, (penjajakan) terus berjalan," sebut Hendrawan.
Presiden Jokowi sebelumnya berbicara soal BBM 1 harga dan menyinggung harga BBM di wilayah Indonesia timur 3,5 tahun lalu. Dia mengaku memerintahkan menteri terkait agar harga BBM disamakan dengan daerah-daerah lain. Singkat cerita, itu berhasil.
"Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," sambung Jokowi. SBY menanggapi via Twitter. Dia merasa Jokowi telah mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi BBM pada masa pemerintahannya. SBY mengaku bisa menjawab kritik Jokowi itu dengan jelas, tapi dia tak memilih menjawab sekarang. "Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu & tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, & ekonomi. ‘SBY’," cuit SBY. *
JAKARTA, NusaBali
Hal ini disampaikan Waketum PD, Syarif Hasan."Ya kita harapkan tidak begitu," kata Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5). Jawaban Syarif itu menanggapi pertanyaan potensi terganggunya rencana koalisi PDIP-PD di Pilpres 2019. Menurut Syarif, SBY dan Jokowi tentu memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, tak perlu saling menuding atau membandingkan.
"Yang penting tentunya seperti saya katakan tadi, yang paling bagus adalah kita harus paham bahwa setiap presiden itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Akan lebih bagus kalau saling melengkapi. Itu yang paling penting," jelasnya.
Soal tweet #SBYJelaskan yang menjadi viral, Syarif mengatakan SBY tak ingin memperkeruh suasana bangsa yang saat ini tengah berduka dan bersiaga lantaran rentetan aksis terorisme. Menurut Syarif, langkah itu tepat itu dilakukan SBY.
"Jadi tweet-nya Pak SBY itu adalah ingin mengingatkan kita semua bahwa yamg menjadi prioritas kita saat ini adalah pemberantasan terorisme. Yang lain itu kan untuk sementara bisa ditunda, iya kan," sebut dia.
Terpisah Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, sosok SBY yang disebutnya negarawan pasti tak akan membuat ketegangan ini terus berlanjut. Dia yakin SBY akan berlapang dada. "Pak SBY itu negarawan, SBY tokoh yang sangat kita hormati. Kami berharap tidak perlu emosional dalam menanggapi persoalan ini. Apalagi, kita semua tahu syarat politisi katanya harus memiliki kelenturan emosional," kata Hendrawan.
Hendrawan yakin ketegangan ini tak akan merusak rencana koalisi PDIP dan PD. "Oh, tidak, tidak, tidak," ucap Hendrawan menegaskan. Lalu, bagaimana perkembangan penjajakan koalisi antara PDIP dan PD? "Komunikasi politik itu kan terus-menerus harus dikembangkan. Politisi yang tidak mengembangkan komunikasi politik itu politisi kesepian. Terus, (penjajakan) terus berjalan," sebut Hendrawan.
Presiden Jokowi sebelumnya berbicara soal BBM 1 harga dan menyinggung harga BBM di wilayah Indonesia timur 3,5 tahun lalu. Dia mengaku memerintahkan menteri terkait agar harga BBM disamakan dengan daerah-daerah lain. Singkat cerita, itu berhasil.
"Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," sambung Jokowi. SBY menanggapi via Twitter. Dia merasa Jokowi telah mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi BBM pada masa pemerintahannya. SBY mengaku bisa menjawab kritik Jokowi itu dengan jelas, tapi dia tak memilih menjawab sekarang. "Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu & tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, & ekonomi. ‘SBY’," cuit SBY. *
Komentar