Gubernur Kembali Diingatkan Tiga Parpol Pengusung Mantra-Kerta
Komentar Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang berdalih memberikan informasi yang benar perihal bantuan Rp 500 juta kepada desa pakraman setiap tahun sebagai program yang tidak realistis, menuai reaksi dari tiga parpol pendukung Cagub-Cawagub IB Rai Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), yakni Gerindra, Demokrat, dan Golkar.
DENPASAR, NusaBali
Mereka mengingatkan Gubernur Pastika, yang justru minta maaf jika ada pihak yang ‘ketakutan’ dengan kritiknya tentang bantuan Rp 500 juta, untuk menjunjung etika dan kepatutan. Penasihat Fraksi Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa, menjelaskan partainya sudah melakukan protes dan mempertanyakan sikap Gubernur Pastika saat sidang paripurna di Gedung Dewan, Senin (21/5). Gubernur juga sudah merespon protes tersebut dengan alasan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, karena ditanya para wartawan.
"Kami menilai alasan Gubernur Pastika memberikan pendapat, menanggapi visi misi paslon nomor 2 dengan alasan untuk meluruskan informasi yang benar itu, jauh dari kepatutan dan etika sebagai seorang Gubernur aktif. Karena sudah jelas UU tidak membenarkan Gubernur atau pejabat pemerintahan memberikan pernyataan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Ini adalah langkah yang berpotensi melanggar hukum," ujar Suyasa dalam rilisnya, Selasa (22/5).
Menurut Suyasa, seorang Gubernur sekalipun menanggapi atau mengomenntari secara benar tentang visi dan misi paslon, tetap saja dilarang sesuai amanat UU. "Menanggapi dengan hal yang benar saja yang kemudian berpotensi menguntungkan atau merugikan paslon sudah tidak dibenarkan. Apalagi, argumentasi yang disampaikan Gubernur Pastika belum dapat dibuktikan kebenarannya," tandas Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Dalam keterangan di berbagai pemberitaan media yang menyebutkan bahwa bila pernyataan itu menimbulkan ketakutan, maka Gubernur akan meminta maaf, menurut Suyasa, ini adalah pemikiran yang sangat kerdil dan tetap merugikan paslon tertentu.
Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Wayan Adnyana, menjelaskan visi misi soal bantuan desa pakraman Rp 500 juta per tahun itu sudah diperhitungkan dengan cermat, melalui kajian yang komprehensif. Program itu bisa direalisasikan dengan baik, sejauh pemimpin memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan adat dan budaya Bali.
"Kami berpandangan dan berkeyakinan paslon tidak akan sulit merealisasikan program Rp 500 juta per tahun kepada desa pakraman di Bali. Karena di tahun yang akan datang, kita sudah tidak perlu lagi menganggarkan beberapa pos anggaran seperti anggaran Pilkada (KPU, Bawaslu dan keamanan), anggaran untuk pembangunan RS Indera, RS Bali Mandara dan mengintegrasikan anggaran Simantri dan Ger-bangsadu dalam pemberdayaan desa pakraman," ujar Adnyana, Selasa kemarin.
Adnyana menganalogikan seperti 5-10 tahun silam, ketika Pastika maju sebagai Cagub Bali. Tidak pernah Gubernur saat itu menilai program Pastika tidak realistis, karena merupakan hal yang wajar untuk kampanye politik merebut jabatan Gubernur. “Tapi, karena dianggap bagus kemudian didukung fraksi Bali Mandara di DPRD, program itu disetujui untuk dijalankan,” papar Adnyana.
Sementara itu, Penasihat Fraksi Golkar DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, menegaskan bahwa menanggapi visi misi paslon dengan data yang dianggap benar saja oleh Gubernur, sudah berpotensi menguntungkan dan atau merugikan paslon sesuai ketentuan PKPU. Itu berpotensi melanggar hukum, karena Gubernur adalah pejabat negara dan juga pejabat daerah. “Apalagi menanggapi dengan argumentasi yang belum tentu benar sebagaimana apa yang direncanakan atau dimaksudkan oleh paslon yang ditanggapi. Saran kami, sebagai Gubernur yang selama ini telah membina dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Koalisi Bali Mandara (KBM) yang kini jadi Koalisi Rakyat Bali (KRB), sebaiknya beliau (Pastika) menyadari hal seperti itu tidak patut dilanjutkan,” tandas Sekretaris DPD I Golkar Bali ini. *
Mereka mengingatkan Gubernur Pastika, yang justru minta maaf jika ada pihak yang ‘ketakutan’ dengan kritiknya tentang bantuan Rp 500 juta, untuk menjunjung etika dan kepatutan. Penasihat Fraksi Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa, menjelaskan partainya sudah melakukan protes dan mempertanyakan sikap Gubernur Pastika saat sidang paripurna di Gedung Dewan, Senin (21/5). Gubernur juga sudah merespon protes tersebut dengan alasan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, karena ditanya para wartawan.
"Kami menilai alasan Gubernur Pastika memberikan pendapat, menanggapi visi misi paslon nomor 2 dengan alasan untuk meluruskan informasi yang benar itu, jauh dari kepatutan dan etika sebagai seorang Gubernur aktif. Karena sudah jelas UU tidak membenarkan Gubernur atau pejabat pemerintahan memberikan pernyataan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Ini adalah langkah yang berpotensi melanggar hukum," ujar Suyasa dalam rilisnya, Selasa (22/5).
Menurut Suyasa, seorang Gubernur sekalipun menanggapi atau mengomenntari secara benar tentang visi dan misi paslon, tetap saja dilarang sesuai amanat UU. "Menanggapi dengan hal yang benar saja yang kemudian berpotensi menguntungkan atau merugikan paslon sudah tidak dibenarkan. Apalagi, argumentasi yang disampaikan Gubernur Pastika belum dapat dibuktikan kebenarannya," tandas Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Dalam keterangan di berbagai pemberitaan media yang menyebutkan bahwa bila pernyataan itu menimbulkan ketakutan, maka Gubernur akan meminta maaf, menurut Suyasa, ini adalah pemikiran yang sangat kerdil dan tetap merugikan paslon tertentu.
Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Wayan Adnyana, menjelaskan visi misi soal bantuan desa pakraman Rp 500 juta per tahun itu sudah diperhitungkan dengan cermat, melalui kajian yang komprehensif. Program itu bisa direalisasikan dengan baik, sejauh pemimpin memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan adat dan budaya Bali.
"Kami berpandangan dan berkeyakinan paslon tidak akan sulit merealisasikan program Rp 500 juta per tahun kepada desa pakraman di Bali. Karena di tahun yang akan datang, kita sudah tidak perlu lagi menganggarkan beberapa pos anggaran seperti anggaran Pilkada (KPU, Bawaslu dan keamanan), anggaran untuk pembangunan RS Indera, RS Bali Mandara dan mengintegrasikan anggaran Simantri dan Ger-bangsadu dalam pemberdayaan desa pakraman," ujar Adnyana, Selasa kemarin.
Adnyana menganalogikan seperti 5-10 tahun silam, ketika Pastika maju sebagai Cagub Bali. Tidak pernah Gubernur saat itu menilai program Pastika tidak realistis, karena merupakan hal yang wajar untuk kampanye politik merebut jabatan Gubernur. “Tapi, karena dianggap bagus kemudian didukung fraksi Bali Mandara di DPRD, program itu disetujui untuk dijalankan,” papar Adnyana.
Sementara itu, Penasihat Fraksi Golkar DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, menegaskan bahwa menanggapi visi misi paslon dengan data yang dianggap benar saja oleh Gubernur, sudah berpotensi menguntungkan dan atau merugikan paslon sesuai ketentuan PKPU. Itu berpotensi melanggar hukum, karena Gubernur adalah pejabat negara dan juga pejabat daerah. “Apalagi menanggapi dengan argumentasi yang belum tentu benar sebagaimana apa yang direncanakan atau dimaksudkan oleh paslon yang ditanggapi. Saran kami, sebagai Gubernur yang selama ini telah membina dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Koalisi Bali Mandara (KBM) yang kini jadi Koalisi Rakyat Bali (KRB), sebaiknya beliau (Pastika) menyadari hal seperti itu tidak patut dilanjutkan,” tandas Sekretaris DPD I Golkar Bali ini. *
Komentar