'Seharusnya Indonesia Ekspor Beras'
Penambahan 500 ribu ton beras impor yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan.
JAKARTA, NusaBali
Menurutnya, untuk mengimpor beras ada tata caranya. Ia menganggap Indonesia tidak tepat melakukan impor, melainkan ekspor. Hal itu berdasarkan data yang ada. Menurut Daniel, bicara data harus mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Masing-masing Kementerian tidak boleh mengeluarkan data. Dari data yang ada, kondisi beras di Indonesia sampai Juni mendatang surplus 2,8 juta ton.
"Stok di Bulog masih ada 1,2 juta ton. Ditambah stok cadangan pemerintah itu 547 ribu ton, lalu ditambah yang bekas impor 648 ribu ton sehingga totalnya itu, 2,5 juta ton. Dari data yang tadi sangat tidak perlu impor. Karena berlebih kok kita, nah dari surplusnya itu 2,8 ton, harusnya kita yang ekspor," jelas Daniel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (22/5).
Daniel menyatakan, untuk melakukan impor harus berpegang pada UU Pangan Nomor 18 tahun 2012. Di UU itu dipaparkan, impor pangan dilakukan kalau memenuhi syarat. Syaratnya apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan cadangan pangan nasional juga tidak mencukupi.
"Kalau kebijakan impor diambil secara tidak tepat. Komisi IV yang paling keras, karena itu menyakut nasib petani. Jangan sampai impor dilakukan saat petani panen raya agar pendapatan petani terjaga dan mereka bisa sejahtera," imbuhnya. *k22
"Stok di Bulog masih ada 1,2 juta ton. Ditambah stok cadangan pemerintah itu 547 ribu ton, lalu ditambah yang bekas impor 648 ribu ton sehingga totalnya itu, 2,5 juta ton. Dari data yang tadi sangat tidak perlu impor. Karena berlebih kok kita, nah dari surplusnya itu 2,8 ton, harusnya kita yang ekspor," jelas Daniel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (22/5).
Daniel menyatakan, untuk melakukan impor harus berpegang pada UU Pangan Nomor 18 tahun 2012. Di UU itu dipaparkan, impor pangan dilakukan kalau memenuhi syarat. Syaratnya apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan cadangan pangan nasional juga tidak mencukupi.
"Kalau kebijakan impor diambil secara tidak tepat. Komisi IV yang paling keras, karena itu menyakut nasib petani. Jangan sampai impor dilakukan saat petani panen raya agar pendapatan petani terjaga dan mereka bisa sejahtera," imbuhnya. *k22
Komentar