150 Orang Tanpa KTP Terjaring di Ubung Kaja
Temuan mengejutkan terjadi dalam razia penduduk pendatang (duktang) yang dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Bali, pecalang, kepolisian, dan TNI di Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Rabu (24/5) malam hingga Kamis (24/5) dinihari.
DENPASAR, NusaBali
Dari razia tersebut, terjaring 150 orang yang tidak memiliki kartu identi-tas seperti KTP. Duktang tanpa identitas berjumlah 150 orang yang terjaring razia malam itu kemudian digiring ke Bale Banjar Liligundi untuk dilakukan pendataan. Kebanyakan pelanggaran mereka adalah tidak memiliki kartu identitas. Ada pula yang punya kartu identitas, tapi sudah habis masa berlakunya.
Selain razia di Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja yang menjaring 150 penduduk tanpa identitas, tim gabungan juga melakukan razia di Desa Kesiman Petilan (Kecamatan Denpasar Timur) dan Desa Pemogan (Kecamatan Denpasar Selatan). Namun, belum diketahui secara pasti apa hasil temuan dalam razia di dua lokasi tersebut.
Kapolresta Denpasar, Kombes Hadi Purnomo, menerangkan razia gabungan ini digelar sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap duktang yang tidak memiliki identitas lengkap. Lebih penting lagi, ini upaya untuk meminimalkan kejahatan. “Ini bagian upaya pencegahan dini terhadap kejahatan, mulai dari aksi premanisme, tindak pidana pencurian, hingga terorisme,” jelas Kombes Hadi saat dikonfirmasi NusaBali per telepon di Denpasar, Kamis siang.
Menurut Kombes Hadi, upaya pencegahan aksi terorisme dan tindak pidana kejahatan lainnya terus dilakukan Polri/TNI, berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pecalang. Kegiatan razia seeprti ini akan dilakukan terus menerus dan secara acak.
Sementara itu, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jro Gede Wayan Suwena Putus Upadesa, mengatakan Mpihaknya ikut turun bersama Satpol PP Kota Denpasar dan Satpol PP Provinsi Bali, serta Polri/TNI dalam razia di Denpasar, Rabu malam hingga Kamis dinihari. Menurut Jro Suwena, razia ini sebagai kelanjutan dari sikap MUDP Provinsi Bali terhadap aksi teror di sejumlah tempat di Indonesia.
“Jadi, kegiatan (razia) di Denpasar itu sebagai antisipasi, pencegahan terhadap ancaman keamanan. Kami akan intens turun ke desa-desa dengan melibatkan pecalang,” ujar Bendesa Agung Provinsi Bali ini saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Kamis kemarin.
Soal adanya 150 penduduk pendatang tanpa identitas yang terjaring dalam razia tersebut, menurut Jro Suwena, hal itu bukan ranah MUDP melakukan eksekusi. Itu sudah masuk ranah administrasi kependudukan. “Kalau masalah identitas penduduk yang terjaring itu, bukan ranah kami. Kami hanya mendampingi petugas keamanan di wilayah desa adat melakukan antisipasi gangguan keamanan,” tandas mantan Kabag Ops Polda Bali ini.
Sedangkan Kasat Pol PP Provinsi Bali, I Made Sukadana, mengatakan aksi turun ke kabupaten/kota bersama Polri-TNI adalah inisiatif dari Satpol PP Provinsi Bali. ”Ini dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Apalagi, menjelang kegiatan Hari Raya Idul Fitri dan akan adanya Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Oktober 2018 mendatang,” ujar Sukadana yang kemarin didampingi Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Darmadi.
Sukadana menyebutkan, dalam razia duktang di Desa Ubung Kaja, Rabu malam, ada 150 orang tanpa identitas yang terjaring. Mereka tinggal di Desa Ubung Kaja tanpa melaporkan diri ke banjar. “Kami serahkan kepada Satpol PP Kota Denpasar dan Disdukcapil untuk menangani,” tandas mantan Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali ini.
Sementara, Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Darmadi mengatakan gerakan turun ke kabupaten/kota untuk pencegahan gangguan keamanan di Bali akan terus dilakukan. “Kami juga mengajak TNI/Polri, pecalang, dan Satpol PP Kabupaten/Kota. Ini harus dilakukan, karena Bali daerah yang sensitif terhadap keamanan,” jelas putra dari anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Ngakan Made Samudra ini. *dar,nat
Dari razia tersebut, terjaring 150 orang yang tidak memiliki kartu identi-tas seperti KTP. Duktang tanpa identitas berjumlah 150 orang yang terjaring razia malam itu kemudian digiring ke Bale Banjar Liligundi untuk dilakukan pendataan. Kebanyakan pelanggaran mereka adalah tidak memiliki kartu identitas. Ada pula yang punya kartu identitas, tapi sudah habis masa berlakunya.
Selain razia di Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja yang menjaring 150 penduduk tanpa identitas, tim gabungan juga melakukan razia di Desa Kesiman Petilan (Kecamatan Denpasar Timur) dan Desa Pemogan (Kecamatan Denpasar Selatan). Namun, belum diketahui secara pasti apa hasil temuan dalam razia di dua lokasi tersebut.
Kapolresta Denpasar, Kombes Hadi Purnomo, menerangkan razia gabungan ini digelar sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap duktang yang tidak memiliki identitas lengkap. Lebih penting lagi, ini upaya untuk meminimalkan kejahatan. “Ini bagian upaya pencegahan dini terhadap kejahatan, mulai dari aksi premanisme, tindak pidana pencurian, hingga terorisme,” jelas Kombes Hadi saat dikonfirmasi NusaBali per telepon di Denpasar, Kamis siang.
Menurut Kombes Hadi, upaya pencegahan aksi terorisme dan tindak pidana kejahatan lainnya terus dilakukan Polri/TNI, berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pecalang. Kegiatan razia seeprti ini akan dilakukan terus menerus dan secara acak.
Sementara itu, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jro Gede Wayan Suwena Putus Upadesa, mengatakan Mpihaknya ikut turun bersama Satpol PP Kota Denpasar dan Satpol PP Provinsi Bali, serta Polri/TNI dalam razia di Denpasar, Rabu malam hingga Kamis dinihari. Menurut Jro Suwena, razia ini sebagai kelanjutan dari sikap MUDP Provinsi Bali terhadap aksi teror di sejumlah tempat di Indonesia.
“Jadi, kegiatan (razia) di Denpasar itu sebagai antisipasi, pencegahan terhadap ancaman keamanan. Kami akan intens turun ke desa-desa dengan melibatkan pecalang,” ujar Bendesa Agung Provinsi Bali ini saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Kamis kemarin.
Soal adanya 150 penduduk pendatang tanpa identitas yang terjaring dalam razia tersebut, menurut Jro Suwena, hal itu bukan ranah MUDP melakukan eksekusi. Itu sudah masuk ranah administrasi kependudukan. “Kalau masalah identitas penduduk yang terjaring itu, bukan ranah kami. Kami hanya mendampingi petugas keamanan di wilayah desa adat melakukan antisipasi gangguan keamanan,” tandas mantan Kabag Ops Polda Bali ini.
Sedangkan Kasat Pol PP Provinsi Bali, I Made Sukadana, mengatakan aksi turun ke kabupaten/kota bersama Polri-TNI adalah inisiatif dari Satpol PP Provinsi Bali. ”Ini dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Apalagi, menjelang kegiatan Hari Raya Idul Fitri dan akan adanya Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Oktober 2018 mendatang,” ujar Sukadana yang kemarin didampingi Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Darmadi.
Sukadana menyebutkan, dalam razia duktang di Desa Ubung Kaja, Rabu malam, ada 150 orang tanpa identitas yang terjaring. Mereka tinggal di Desa Ubung Kaja tanpa melaporkan diri ke banjar. “Kami serahkan kepada Satpol PP Kota Denpasar dan Disdukcapil untuk menangani,” tandas mantan Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali ini.
Sementara, Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Darmadi mengatakan gerakan turun ke kabupaten/kota untuk pencegahan gangguan keamanan di Bali akan terus dilakukan. “Kami juga mengajak TNI/Polri, pecalang, dan Satpol PP Kabupaten/Kota. Ini harus dilakukan, karena Bali daerah yang sensitif terhadap keamanan,” jelas putra dari anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Ngakan Made Samudra ini. *dar,nat
Komentar