Cegah 'Main Mata' di DPRD, Mendagri Usul Penyusunan APBD Lewat Pergub
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan penyusunan perencanaan APBD tidak melulu harus melalui peraturan daerah.
JAKARTA, NusaBali
Menurut Tjahjo, perencanaan APBD juga dapat disahkan melalui peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), dan peraturan wali kota (perwalkot).
"Saya menegaskan lewat Dirjen Otda juga kalau gubernur, bupati, walikota merasa tertekan atau saling menekan antara eksekutif dan legislatif ya jangan dikompromikan disahkan di perda. Lewat pergub, lewat peraturan bupati, wali kota sah. Nggak harus diputuskan bersama-sama dengan DPRD," kata Tjahjo saat menghadiri Rakor Ditjen Keuangan Daerah dan Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan APBD, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
Penyusunan APBD melalui pergub/perbup/perwalkot, kata Tjahjo, bertujuan untuk menghindari terjadinya lobi-lobi antara eksekutif dengan legislatif. Sebab, lanjutnya, banyak kasus korupsi APBD yang bermula dari kongkalikong eksekutif dan legislatif. "Kalau ada proses-proses yang terjadi Sumatera Utara, Jambi, Kota Malang, Kebumen mohon maaf yang kongkalikong dalam proses perencanaan anggaran antara pemerintah dengan legislatif yang akhirnya KPK masuk ya nggak perlu pakai perda, cukup Peraturan Gubernur Peraturan Bupati itu konsekuensinya ini," ujarnya.
Namun, Tjahjo menegaskan bukan berarti DPRD tidak dilibatkan dalam urusan proses pembahasan anggaran di pemda. "Memang sebaiknya dengan DPRD, tadi ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi apalagi ini kita dengan sistem politik yang ada harus kita hormati," kata Tjahjo.
Dalam kesempatan ini, Tjahjo juga mengingatkan kepada pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif untuk mencermati area rawan korupsi dalam proses penganggaran. Area rawan korupsi yang dimaksud adalah perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa. "Mengingatkan kembali pahami area rawan korupsi tapi tetap fokus area rawan korupsi itu pada perencanaan anggaran," katanya. *
Menurut Tjahjo, perencanaan APBD juga dapat disahkan melalui peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), dan peraturan wali kota (perwalkot).
"Saya menegaskan lewat Dirjen Otda juga kalau gubernur, bupati, walikota merasa tertekan atau saling menekan antara eksekutif dan legislatif ya jangan dikompromikan disahkan di perda. Lewat pergub, lewat peraturan bupati, wali kota sah. Nggak harus diputuskan bersama-sama dengan DPRD," kata Tjahjo saat menghadiri Rakor Ditjen Keuangan Daerah dan Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan APBD, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
Penyusunan APBD melalui pergub/perbup/perwalkot, kata Tjahjo, bertujuan untuk menghindari terjadinya lobi-lobi antara eksekutif dengan legislatif. Sebab, lanjutnya, banyak kasus korupsi APBD yang bermula dari kongkalikong eksekutif dan legislatif. "Kalau ada proses-proses yang terjadi Sumatera Utara, Jambi, Kota Malang, Kebumen mohon maaf yang kongkalikong dalam proses perencanaan anggaran antara pemerintah dengan legislatif yang akhirnya KPK masuk ya nggak perlu pakai perda, cukup Peraturan Gubernur Peraturan Bupati itu konsekuensinya ini," ujarnya.
Namun, Tjahjo menegaskan bukan berarti DPRD tidak dilibatkan dalam urusan proses pembahasan anggaran di pemda. "Memang sebaiknya dengan DPRD, tadi ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi apalagi ini kita dengan sistem politik yang ada harus kita hormati," kata Tjahjo.
Dalam kesempatan ini, Tjahjo juga mengingatkan kepada pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif untuk mencermati area rawan korupsi dalam proses penganggaran. Area rawan korupsi yang dimaksud adalah perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa. "Mengingatkan kembali pahami area rawan korupsi tapi tetap fokus area rawan korupsi itu pada perencanaan anggaran," katanya. *
Komentar