Buleleng Pertahankan Opini WTP
Bupati Target Menekan Catatan dari BPK
SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, akhirnya berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), untuk keempat kalinya. Kini, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pasang target mengurangi hal-hal yang menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam pengelolaan keuangan tersebut.
”Tentu ini sebuah kerberhasilan, karena selama ini semua pimpinan SKPD bekerja keras dan sangat berhati-hati. Ke depan bukan hanya WTP saja, tetapi saya ingin agar bisa mengurangi hal-hal yang menjadi catatan dari BPK,” kata Bupati Agus Suradnyana, saat dikonfirmasi usai pimpin Apel Bendera memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Jumat (1/6), di Kantor Bupati Jalan Pahlawan Singaraja.
Pemkab Buleleng meraih opini WTP pertama, atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2014. Opini itu berhasil dipertahankan secara berturut-turut, untuk pengelolaan keuangan tahun 2015, 2016, dan tahun 2017.
Opini WTP tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, atas LKPD tahun 2017. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, di Gedung BPK RI Perwakilan Bali, pada Senin (28/5) lalu.
Menurut Bupati Agus Suradnyana, hal-hal yang menjadi catatan dari BPK RI, akan dikurangi agar opini WTP yang diraihnya berkualitas. Sehingga semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng, dingatkan agar selalu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Hal-hal yang menjadi catatan umumnya kerugian akibat kesalahan administrasi, itu sudah diperbaiki. Ke depan saya inginkan agar catatan itu bisa dikurangi. Bukan semata WPT saja, tatapi bagaimana agar laporan nanti berkualitas,” tandasnya.
Selain menegaskan target capaian dalam pengelolaan keuangan di tahun 2018, Bupati Agus Suradnyana juga mengapreasiasi kinerja seluruh jajarannya mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga pimpinan OPD. “Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengawal pemeriksaan ini dan juga kepada BPK RI yang telah memberikan bimbingan kepada kami,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna tetap mengingatkan agar eksekutif selalu taat dan patuh dengan peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan daerah untuk pembangunan Buleleng. “Kami di DPRD sebagai mitra kerja, selalu memberi pengawasan. Dalam pembahasan APBD, kami juga ketat, dan selalu menekankan prinsip kehati-hatian,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini. *k19
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, akhirnya berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), untuk keempat kalinya. Kini, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pasang target mengurangi hal-hal yang menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam pengelolaan keuangan tersebut.
”Tentu ini sebuah kerberhasilan, karena selama ini semua pimpinan SKPD bekerja keras dan sangat berhati-hati. Ke depan bukan hanya WTP saja, tetapi saya ingin agar bisa mengurangi hal-hal yang menjadi catatan dari BPK,” kata Bupati Agus Suradnyana, saat dikonfirmasi usai pimpin Apel Bendera memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Jumat (1/6), di Kantor Bupati Jalan Pahlawan Singaraja.
Pemkab Buleleng meraih opini WTP pertama, atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2014. Opini itu berhasil dipertahankan secara berturut-turut, untuk pengelolaan keuangan tahun 2015, 2016, dan tahun 2017.
Opini WTP tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, atas LKPD tahun 2017. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, di Gedung BPK RI Perwakilan Bali, pada Senin (28/5) lalu.
Menurut Bupati Agus Suradnyana, hal-hal yang menjadi catatan dari BPK RI, akan dikurangi agar opini WTP yang diraihnya berkualitas. Sehingga semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng, dingatkan agar selalu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Hal-hal yang menjadi catatan umumnya kerugian akibat kesalahan administrasi, itu sudah diperbaiki. Ke depan saya inginkan agar catatan itu bisa dikurangi. Bukan semata WPT saja, tatapi bagaimana agar laporan nanti berkualitas,” tandasnya.
Selain menegaskan target capaian dalam pengelolaan keuangan di tahun 2018, Bupati Agus Suradnyana juga mengapreasiasi kinerja seluruh jajarannya mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga pimpinan OPD. “Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengawal pemeriksaan ini dan juga kepada BPK RI yang telah memberikan bimbingan kepada kami,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna tetap mengingatkan agar eksekutif selalu taat dan patuh dengan peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan daerah untuk pembangunan Buleleng. “Kami di DPRD sebagai mitra kerja, selalu memberi pengawasan. Dalam pembahasan APBD, kami juga ketat, dan selalu menekankan prinsip kehati-hatian,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini. *k19
Komentar