Balitbang Gelar Seminar Laporan Akhir Kajian Evaluasi Program KBS
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menggelar Seminar Laporan Akhir Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS) di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (6/6).
MANGUPURA, NusaBali
Seminar ini dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Seminar sehari ini menghadirkan Tim Evaluator Dr Pande Januraga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Udayana diikuti Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Kelitbangan, dari BPJS, pimpinan OPD terkait serta RSUD dan Puskesmas se-Badung.
Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara mengatakan, seminar evaluasi KBS ini dilakukan sebagai implementasi sekaligus mengawal Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung yang dicanangkan Bupati, salah satu prioritasnya adalah bidang kesehatan. Tujuannya, untuk memastikan apakah program KBS sudah mampu mengantarkan masyarakat Badung menjadi masyarakat yang sehat.
“Dalam mengevaluasi program KBS, Balitbang bekerjasama dengan LP2M Unud yang telah memotret kekurangan, kelemahan hingga rekomendasi yang diberikan untuk dapat kita dukung sesuai arahan Bapak Bupati,” ucapnya.
Tim Leader Evaluator LP2M Unud Pande Januraga memaparkan bahwa dari hasil kajian evaluasi, KBS bertujuan menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Badung melalui integrasi pembiayaan subsidi iuran program JKN dan manfaat tambahan terhadap masalah kesehatan dan dampak kesakitan yang tidak ditanggung oleh JKN. Kepesertaan KBS-JKN mencapai hampir 50 persen dari total peserta JKN. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemkab Badung untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), namun jalur pekerja penerima upah (PPU) masih rendah.
Dikatakan, dengan KBS juga terjadi peningkatan pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk peningkatan rawat jalan dan rawat inap di RS. “Program KBS agar tetap dilanjutkan, karena mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program KBS-JKN,” kata Pande Januraga. Dia juga menyarankan kartu KBS dapat dikembangkan menjadi Electronic Personal Health Record (E-PHR) sebuah kartu yang dapat merekam catatan kesehatan dan sudah diterapkan di Taiwan.
Bupati Giri Prasta mengapresiasi Balitbang dan LP2M Unud yang telah melakukan kajian evaluasi program KBS. Dari hasil evaluasi ini, Pemkab Badung akan merampungkan tercakupnya layanan kesehatan. Salah satunya akan dibuat kartu yang terintegrasi secara online, sehingga penduduk Badung akan tercatat masalah kesehatannya.
Bupati juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas 24 jam, sehingga masyarakat di desa dan kecamatan cukup melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. “Selain itu rumah sakit berjalan atau home care akan terus dimaksimalkan untuk memberikan pendekatan, dan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegas Bupati Giri Prasta. *asa
Seminar ini dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Seminar sehari ini menghadirkan Tim Evaluator Dr Pande Januraga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Udayana diikuti Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Kelitbangan, dari BPJS, pimpinan OPD terkait serta RSUD dan Puskesmas se-Badung.
Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara mengatakan, seminar evaluasi KBS ini dilakukan sebagai implementasi sekaligus mengawal Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung yang dicanangkan Bupati, salah satu prioritasnya adalah bidang kesehatan. Tujuannya, untuk memastikan apakah program KBS sudah mampu mengantarkan masyarakat Badung menjadi masyarakat yang sehat.
“Dalam mengevaluasi program KBS, Balitbang bekerjasama dengan LP2M Unud yang telah memotret kekurangan, kelemahan hingga rekomendasi yang diberikan untuk dapat kita dukung sesuai arahan Bapak Bupati,” ucapnya.
Tim Leader Evaluator LP2M Unud Pande Januraga memaparkan bahwa dari hasil kajian evaluasi, KBS bertujuan menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Badung melalui integrasi pembiayaan subsidi iuran program JKN dan manfaat tambahan terhadap masalah kesehatan dan dampak kesakitan yang tidak ditanggung oleh JKN. Kepesertaan KBS-JKN mencapai hampir 50 persen dari total peserta JKN. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemkab Badung untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), namun jalur pekerja penerima upah (PPU) masih rendah.
Dikatakan, dengan KBS juga terjadi peningkatan pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk peningkatan rawat jalan dan rawat inap di RS. “Program KBS agar tetap dilanjutkan, karena mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program KBS-JKN,” kata Pande Januraga. Dia juga menyarankan kartu KBS dapat dikembangkan menjadi Electronic Personal Health Record (E-PHR) sebuah kartu yang dapat merekam catatan kesehatan dan sudah diterapkan di Taiwan.
Bupati Giri Prasta mengapresiasi Balitbang dan LP2M Unud yang telah melakukan kajian evaluasi program KBS. Dari hasil evaluasi ini, Pemkab Badung akan merampungkan tercakupnya layanan kesehatan. Salah satunya akan dibuat kartu yang terintegrasi secara online, sehingga penduduk Badung akan tercatat masalah kesehatannya.
Bupati juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas 24 jam, sehingga masyarakat di desa dan kecamatan cukup melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. “Selain itu rumah sakit berjalan atau home care akan terus dimaksimalkan untuk memberikan pendekatan, dan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegas Bupati Giri Prasta. *asa
Komentar