Warga Masih Favoritkan Sekolah di Kota
Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kabupaten Klungkung, 25 - 29 Juni 2018, mulai muncul persoalan.
SEMARAPURA, NusaBali
Sejumlah orangtua siswa masih ngebet agar anaknya bisa bersekolah pada SMP negeri di wilayah Kota Semarapura. Karena orangtua siswa dan siswa masih memfavoritkan sekolah di kota. Di satu sisi dengan ketatnya PPDB dengan sistem zonasi dengan kuota 90 persen, menutup indikasi adanya titip-menitip siswa. Kecuali siswa dimaksud berprestasi, itu pun hanya dapat jatah kuota lima persen, dan dari jalur miskin lima persen. Namun karena jumlah lulusan SD lebih sedikit ketimbang daya tampung kelas VII SMP, maka jalur miskin untuk di Kabupaten Klungkung tidak akan diterapkan.
Ketua Dewan Pendidikan Klungkung Ketut Sukma Sucita mengakui, menjelang PPDB tingkat SMP di Klungkung, pihaknya sudah menerima banyak keluhan. Di antaranya keluhan beberapa orang tua karena tidak dapat mendaftarkan anak mereka pada beberapa sekolah di Kota Semarapura yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit. “Mereka beranggapan apabila sekolah di perkotaan, bisa dapatkan kualitas pendidikan yang lebih,” ujar politis NasDem ini, Minggu (10/6).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kepada dinas terkait, sekolah, tidak sesekali bermain dengan sistem ini atau jangan ada titip menitip siswa. “Jangan sampai ada pihak yang berikan prioritas penerimaan kepada siswa tertentu,” tegasnya. Pihaknya juga akan turut mengawasi proses PPDB ini.
Kata dia, untuk mengubah asumsi masyarakat tentang sekolah favorit dan tidak favorit itu, memang tidak mudah. Hal ini harus dilakukan secara bertahap. Lewat sistem zonasi tidak untuk menyulitkan masyarakat, tapi untuk pemerataan pendidikam. “Kondisi ini agar bisa dimaklumi masyarakat," harap Sucita yang anggota Komisi III DPRD Klungkung, membidangi masalah pendidikan.
Diakui, sekolah di wilayah kota selama ini terkesan lebih berkualitas. Karena siswa yang masuk sebagian besar sudah pintar dan berprestasi. Sementara, sekolah di pedesaan biasanya menjadi pilihan nomor dua, setelah tidak diterima pada sekolah di kota.
Sebelumnya, Sukma Sucita mendorong agar pemerataan guru ini dilakukan sebelum masa PPDB 2018. Langkah ini agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Mengingat PPDB dilakukan lewat sistem zonasi atau berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah. “Kalau sekolah di pedesaaan kekurangan guru maupun sarana-prasarana penunjang lainnya, otomatis orangtua siswa akan berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah yang sudah lengkap dalam hal ini di perkotaan,” ujarnya.
Untuk sarana-prasarana penunjang lainnya juga mesti dilengkapi agar sekolah di pedesaaan sama dengan di perkotaan. “Jadi tidak ada ketimpangan dalam proses belajar,” katanya
Sementara itu, Sekretaris Disdik Klungkung I Ketut Sujana mengatakan saat ini pihaknya tengah mendata sebaran guru di Klungkung. Setelah data riil itu diperoleh, baru bisa dipetakan di mana sekolah yang kelebihan guru dan kekurangan guru. “Termasuk guru yang pensiun kami data,” ujarnya beberapa waktu lalu. Dijelaskan jumlah guru untuk SD dan SMP di Klungkung yakni 1.999 guru PNS dan 400 guru kontrak, sedangkan tenaga administrasi kontrak di sekolah 200 orang. Mengenai sarana dan prasarana di sekolah kian merata baik di kota maupuan desa. *wan
Sejumlah orangtua siswa masih ngebet agar anaknya bisa bersekolah pada SMP negeri di wilayah Kota Semarapura. Karena orangtua siswa dan siswa masih memfavoritkan sekolah di kota. Di satu sisi dengan ketatnya PPDB dengan sistem zonasi dengan kuota 90 persen, menutup indikasi adanya titip-menitip siswa. Kecuali siswa dimaksud berprestasi, itu pun hanya dapat jatah kuota lima persen, dan dari jalur miskin lima persen. Namun karena jumlah lulusan SD lebih sedikit ketimbang daya tampung kelas VII SMP, maka jalur miskin untuk di Kabupaten Klungkung tidak akan diterapkan.
Ketua Dewan Pendidikan Klungkung Ketut Sukma Sucita mengakui, menjelang PPDB tingkat SMP di Klungkung, pihaknya sudah menerima banyak keluhan. Di antaranya keluhan beberapa orang tua karena tidak dapat mendaftarkan anak mereka pada beberapa sekolah di Kota Semarapura yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit. “Mereka beranggapan apabila sekolah di perkotaan, bisa dapatkan kualitas pendidikan yang lebih,” ujar politis NasDem ini, Minggu (10/6).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kepada dinas terkait, sekolah, tidak sesekali bermain dengan sistem ini atau jangan ada titip menitip siswa. “Jangan sampai ada pihak yang berikan prioritas penerimaan kepada siswa tertentu,” tegasnya. Pihaknya juga akan turut mengawasi proses PPDB ini.
Kata dia, untuk mengubah asumsi masyarakat tentang sekolah favorit dan tidak favorit itu, memang tidak mudah. Hal ini harus dilakukan secara bertahap. Lewat sistem zonasi tidak untuk menyulitkan masyarakat, tapi untuk pemerataan pendidikam. “Kondisi ini agar bisa dimaklumi masyarakat," harap Sucita yang anggota Komisi III DPRD Klungkung, membidangi masalah pendidikan.
Diakui, sekolah di wilayah kota selama ini terkesan lebih berkualitas. Karena siswa yang masuk sebagian besar sudah pintar dan berprestasi. Sementara, sekolah di pedesaan biasanya menjadi pilihan nomor dua, setelah tidak diterima pada sekolah di kota.
Sebelumnya, Sukma Sucita mendorong agar pemerataan guru ini dilakukan sebelum masa PPDB 2018. Langkah ini agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Mengingat PPDB dilakukan lewat sistem zonasi atau berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah. “Kalau sekolah di pedesaaan kekurangan guru maupun sarana-prasarana penunjang lainnya, otomatis orangtua siswa akan berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah yang sudah lengkap dalam hal ini di perkotaan,” ujarnya.
Untuk sarana-prasarana penunjang lainnya juga mesti dilengkapi agar sekolah di pedesaaan sama dengan di perkotaan. “Jadi tidak ada ketimpangan dalam proses belajar,” katanya
Sementara itu, Sekretaris Disdik Klungkung I Ketut Sujana mengatakan saat ini pihaknya tengah mendata sebaran guru di Klungkung. Setelah data riil itu diperoleh, baru bisa dipetakan di mana sekolah yang kelebihan guru dan kekurangan guru. “Termasuk guru yang pensiun kami data,” ujarnya beberapa waktu lalu. Dijelaskan jumlah guru untuk SD dan SMP di Klungkung yakni 1.999 guru PNS dan 400 guru kontrak, sedangkan tenaga administrasi kontrak di sekolah 200 orang. Mengenai sarana dan prasarana di sekolah kian merata baik di kota maupuan desa. *wan
Komentar