Antusiasme Perempuan Dinilai Masih Rendah

JAKARTA, NusaBali
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, antusiasme perempuan untuk mengikuti rekrutmen sebagai penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih rendah.

Titi menyebutkan, ada sejumlah faktor yang menciptakan situasi tersebut. Pertama, problem kultural di mana perempuan mempunyai stigma yang kurang positif terhadap politik. "Selain juga persepsi masyarakat kita yang kurang positif dalam beberapa hal melihat keterlibatan perempuan sebagai penyelengara Pemilu," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Seleksi Penyelenggara Pemilu dan Upaya Mewujudkan Komitmen Afirmasi Keterwakilan Perempuan' di gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (10/6).

Selain itu, ada benturan ranah domestik dengan ranah publik atau politik yang membuat perempuan lebih sulit saat ingin berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu. Titi juga mengungkapkan adanya masalah struktural di Bawaslu dan KPU dalam melakukan rekrutmen. "Gimana kemudian kelembagaan penyelenggara pemilu dalam lakukan rekrutmen punya keterbatasan dalam sosialisasikan proses rekrutmen itu sendiri," kata dia.

Ia menambahkan, ada standar ketat dari tim seleksi karena mereka masih melihat kapasitas, seperti pengetahuan soal pemilu hingga partai politik tak bisa ditawar. Sehingga perempuan harus didesak untuk memiliki kapasitas yang sama. "Sementara dalam pandangan kami, perempuan itu bisa diafirmasi atau mendapat tindakan khusus sementara, untuk mengejar ketertinggalan mereka di lembaga penyelenggara pemilu nanti," kata dia.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan memastikan pihaknya terus memperkuat keterwakilan perempuan di internal kelembagaannya. Langkah itu dinilainya menjadi titik awal mewujudkan keterwakilan perempuan dalam ruang politik.

Abhan menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan rangkaian seleksi anggota pengawas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, baik berupa penambahan anggota atau perekrutan keseluruhan. "Masih proses transisi dari panwaslu kabupaten, kota yang ad hoc menjadi permanen menjadi Bawaslu, maka kami membentuk tim seleksi ada 360 (anggota) dari persentase 360 ini 25 persen keterwakilan perempuan 75 persen laki-laki," kata Abhan dilansir kompas.com. Menurut Abhan, setelah tim seleksi terbentuk, Bawaslu akan melakukan sosialisasi secara masif untuk mendorong perempuan ikut menjadi angota Bawaslu di provinsi, kabupaten, dan kota. Abhan menegaskan, tim seleksi memiliki otoritas maksimal untuk merekrut laki-laki atau perempuan untuk menjadi anggota pengawas. *