Lebih Baik Urus Bansos daripada Bahas Naik Gaji

DENPASAR, NusaBali

Pembahasan kenaikkan gaji dan tunjangan anggota dewan ditingkat provinsi (DPRD) oleh Komisi II DPR RI tidak mendapatkan respons dari daerah. DPRD Bali pernah mewacanakan usulan kenaikan gaji anggota dewan setahun lalu. Tetapi kini tidak akan mengusulkan kenaikan gaji secara resmi. Sebab DPRD Bali masih fokus dan disibukkan dengan membahas urusan bansos/hibah yang belum cair.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, kenaikan gaji anggota dewan pernah menjadi wacana. Kini wacana kenaikan gaji itu dibahas di pusat. “Tetapi kami di daerah jadi malas mengurus usulan itu lagi. Karena kita sekarang fokus bahas dana bansos dan hibah yang belum cair. Sebab dana bansos dan hibah ini kan dana rakyat dan untuk masyarakat. Pencairannya sekarang terbentur dengan harus adanya payung hukum yang jelas bagi penerima bansos. Penerima bansos harus berbadan hukum. Lebih penting urusi dana bansos untuk rakyat ini ketimbang gaji kami,” ujar Adi Wiryatama, Minggu (18/10).

 

Gaji anggota DPRD Bali saat ini menurut Adi Wiryatama sudah cukup. Kenaikan gaji anggota dewan sebenarnya otomatis bisa naik kalau di eksekutif naik. Artinya kalau gaji gubernur, wakil gubernur, pejabat eselon II naik maka gaji DPRD Bali pasti naik. “Tetapi nggak tepat menaikkan gaji saat sekarang ini. Ekonomi kita terpuruk, dana masyarakat belum cair. Jadi tidak ada kita usulkan walaupun memang sempat diwacanakan,” ujar Adi Wiryatama.

 

Menurut politisi senior PDIP asal Desa Angseri Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ini, DPRD Bali lebih penting mengurusi supaya dana bansos/hibah bisa cair tahun ini. Kalau tidak, anggaran yang sudah disiapkan bisa tidak cair dan parkir lagi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di akhir tahun. “Kami sudah perjuangkan bansos ini supaya bisa cair. Dengan adanya aturan-aturan pusat tertunda,” tegas mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

“DPRD Bali berencana ke Mendagri nanti menanyakan langsung. Masalahnya kita sudah tanya eksekutif katanya masih ada urusan ini dan itu. Ada surat edaran Mendagri sehingga belum cair. Jadi sekali lagi urusan kenaikan gaji yang dibahas di pusat belum kami sikapi. Nggak dululah. Kita rela nggak naik gaji. Ekonomi juga lagi sulit,” kata Adi Wiryatama.

Informasi yang dihimpun NusaBali dari beberapa anggota Dewan Bali, gaji DPRD Bali sekarang memang relatif kecil. Sumber NusaBali yang anggota DPRD Bali mengungkapkan gaji anggota dewan sebesar Rp 7 juta sebulan. “Kalau dengan gaji itu saja nggak cukup bagi kita untuk melaksanakan tugas. Untung ada usaha-usaha di rumah. Karena kita harus pelihara dan jaga konstituen. Kegiatan politik seorang politisi itu sangat tinggi ritmenya. Butuh dana besar,” ujar sumber yang wanti- wanti namanya tidak dikorankan.

Sementara Sekwan DPRD Bali, I Wayan Suarjana dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, karena dirinya orang baru di DPRD Bali, jadi belum mengetahui ada usulan kenaikan gaji anggota dewan. “Pada era saya belum pernah ada usulan kenaikan gaji anggota dewan. Tetapi kalau sekarang ada pembahasan di pusat, maka aturan soal gaji gubernur harus diubah dulu. Kalau gaji gubernur naik otomatis di DPRD juga mengikuti,” ujar Suarjana.

Mantan Kadispenda Bali ini mengatakan saat ini gaji yang diterima anggota dewan sebesar Rp 7 juta. “Itu gaji pokok. Kalau tunjangan- tunjangan lain saya nggak ingat persis angkanya biar nggak salah nanti datanya,” kata Suarjana.