Asuransikan PLTS, Pemkab Minta Bantuan Pusat
Pemkab Bangli berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) terkait asuransi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) milik daerah.
BANGLI, NusaBali
Sebab biaya asuransi mencapai Rp 220 juta. Pemkab Bangli meminta bantuan pemerintah pusat untuk menanggung asuransi itu. Kabag Ekonomi Setda Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, menjelaskan Pemkab Bangli ingin mengasuransikan PLTS di Dusun Bangket, Desa Kayubihi, sebagai upaya antisipasi ketika ada kerusakan. Sebab biaya perbaikan tidak murah. “PLTS ini paling tua, untuk itu kami ambil langkah mengasuransikan. Saat ini Gunung Agung erupsi, kami khawatir PLTS terdampak material erupsi seperti abu vulkanik,” jelasnya, Senin (2/7).
Dikatakan, nilai PLTS yang dihibahkan pemerintah pusat ke Pemkab Bangli ini Rp 22 miliar. Jika dihitung-hitung, untuk biaya asuransi Pemkab Bangli harus mengeluarkan dana sebesar Rp 220 juta per tahun. Pemkab Bangli merasa berat menanggung asuransi karena PLTS baru tahun ini menghasilkan. “PLTS baru menghasilkan Rp 50 juta – Rp 60 juta per bulan setelah dikerjasamakan dengan PLN dan penggelolaan oleh perusahaan daerah. Jika ditotal selama setahun dan setengah untuk bayar asuransi maka persentase pendapatan ke daerah kecil,” sebutnya.
Wardani mengakui sudah mengkoordinasikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Jika nantinya bisa dilakukan dengan sistem bundling atau penggabungan seluruh PLTS di Indonesia, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. “Kalau bisa digunakan sistem ini tentu akan lebih murah. Asuransi yang bisa dibayarkan Pemkab Bangku bisa belasan juta,” ujarnya. Wardani menambahkan, PLTS rencana diasuransikan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
Wardani juga menyampaikan rencana revitalisasi PLTS di pedesaan. Di Bangli ada empat unit PLTS kecil berada di Batu Meyeh, Yeh Mampeh, Bukit Sari Desa Songan, Kecamatan Kintamani. PLTS ini hanya menghasilkan 15 KwH, tidak berfungsi optimal lantaran beberapa komponen mengalami kerusakan. Tahun depan direncanakan perbaikan. PLTS awalnya untuk penerangan warga, namun karena sudah ada layanan PLN, maka PLTS bisa dimanfaatkan untuk menarik air. “Kami sudah sampaikan juga kondisi ini saat di kementerian, harapan kami bisa dialihfungsikan agar bisa dimanfaatkan optimal dan tidak ada PLTS yang mangkrak,” imbuhnya. *e
Sebab biaya asuransi mencapai Rp 220 juta. Pemkab Bangli meminta bantuan pemerintah pusat untuk menanggung asuransi itu. Kabag Ekonomi Setda Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, menjelaskan Pemkab Bangli ingin mengasuransikan PLTS di Dusun Bangket, Desa Kayubihi, sebagai upaya antisipasi ketika ada kerusakan. Sebab biaya perbaikan tidak murah. “PLTS ini paling tua, untuk itu kami ambil langkah mengasuransikan. Saat ini Gunung Agung erupsi, kami khawatir PLTS terdampak material erupsi seperti abu vulkanik,” jelasnya, Senin (2/7).
Dikatakan, nilai PLTS yang dihibahkan pemerintah pusat ke Pemkab Bangli ini Rp 22 miliar. Jika dihitung-hitung, untuk biaya asuransi Pemkab Bangli harus mengeluarkan dana sebesar Rp 220 juta per tahun. Pemkab Bangli merasa berat menanggung asuransi karena PLTS baru tahun ini menghasilkan. “PLTS baru menghasilkan Rp 50 juta – Rp 60 juta per bulan setelah dikerjasamakan dengan PLN dan penggelolaan oleh perusahaan daerah. Jika ditotal selama setahun dan setengah untuk bayar asuransi maka persentase pendapatan ke daerah kecil,” sebutnya.
Wardani mengakui sudah mengkoordinasikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Jika nantinya bisa dilakukan dengan sistem bundling atau penggabungan seluruh PLTS di Indonesia, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. “Kalau bisa digunakan sistem ini tentu akan lebih murah. Asuransi yang bisa dibayarkan Pemkab Bangku bisa belasan juta,” ujarnya. Wardani menambahkan, PLTS rencana diasuransikan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
Wardani juga menyampaikan rencana revitalisasi PLTS di pedesaan. Di Bangli ada empat unit PLTS kecil berada di Batu Meyeh, Yeh Mampeh, Bukit Sari Desa Songan, Kecamatan Kintamani. PLTS ini hanya menghasilkan 15 KwH, tidak berfungsi optimal lantaran beberapa komponen mengalami kerusakan. Tahun depan direncanakan perbaikan. PLTS awalnya untuk penerangan warga, namun karena sudah ada layanan PLN, maka PLTS bisa dimanfaatkan untuk menarik air. “Kami sudah sampaikan juga kondisi ini saat di kementerian, harapan kami bisa dialihfungsikan agar bisa dimanfaatkan optimal dan tidak ada PLTS yang mangkrak,” imbuhnya. *e
Komentar