Banyak Siswa Miskin Tak Tertampung
Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta memina Pemprov kedepan harus membangun lebih banyak ruang kelas untuk sekolah negeri SMA/SMK
Ketua Komisi IV Minta Tambah Kuota per Kelas
DENPASAR, NusaBali
Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan akhirnya angkat bicara soal masih carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA/SMK. Lantaran banyak siswa miskin tidak tertampung karena berbagai mekanisme dan aturan, Komisi IV pun meminta Gubernur Bali menambah 4 kursi per kelas untuk penerimaan SMA/SMK.
Ketua Komisi IV I Nyoman Parta di Denpasar, Selasa (3/7), mengaku telah menghubungi Gubernur Bali Made Mangku Pastika, supaya mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan di setiap sekolah SMA /SMK di Bali disediakan lagi 4 kursi, setiap kelas. “Pak Gubernur mengatakan setuju menambah 4 kursi per kelas untuk SMA/SMK,” ujar Parta.
Parta menyebutkan ada beberapa masalah yang membuat PPDB menjadi tidak berjalan mulus. Pertama, sebaran populasi siswa yang akan mencari sekolah tidak merata. Hal ini disebabkan tingkat pertumbuhan dan migrasi yang tinggi. “Masyarakat desa banyak bekerja ke kota. Akibatnya di kota kekurangan ruang kelas. Anak-anak orang kaya dan pintar juga berebut ke sekolah negeri. Padahal mereka bisa sekolah ke swasta dengan kualitas internasional. Akhirnya anak miskin tidak kebagian jatah. Menyedihkan sekali kondisi ini,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.
Menurut Parta, anak-anak miskin seharusnya diarahkan sekolah ke SMK. Hal ini juga menyangkut peluang mereka supaya siap kerja dan bisa cepat mendapatkan pekerjaan. “Mencari sekolah juga tidak susah mereka. Harusnya orang tua dari anak-anak miskin ini lebih memilih SMK daripada sekolah umum,” tegas Parta.
Parta juga menyoroti panitia PPDB yang tidak paham betul mekanisme dan tidak bisa menjelaskan secara detail kepada siswa, terutama tentang zonasi, sehingga banyak siswa salah pilih sekolah. “Panitia PPDB tidak paham dan tidak klir memberikan penjelasan, banyak yang salah menentukan pilihan,” katanya.
Komisi IV DPRD Bali menurut Parta, sejak awal mendukung sistem zonasi. Namun faktanya pada pelaksanaan tidak sesuai dengan yang sudah dikonsep dan disepakati. “Catatan kami banyak yang tinggal dekat sekolah tidak bisa ditampung. Siswa miskin tidak tertampung. Padahal sudah ditetapkan 20% kuota siswa miskin. Sekarang malah banyak siswa miskin tidak dapat sekolah,” ungkapnya.
Menurut Parta, Pemprov Bali kedepan harus membangun lebih banyak ruang kelas untuk sekolah negeri SMA/SMK. Jika terkendala dengan lahan atau tanah yang sempit, solusinya dibangun berlantai (bertingkat). “Jika tidak, masalah PPDB tiap tahun akan terjadi terus,” sarannya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Bali I Wayan Sutena secara terpisah mengatakan, sistem PPDB harus dilakukan evaluasi. Disamping memang ketersediaan ruang sekolah mutlak ditambah, juga masalah zonasi. “Bukan hanya masalah penerimaan siswa SMA/SMK saja. Juga masalah siswa SMP juga. Karena PPDB hampir setiap tahun ada persoalan. Bagi kita ruang kelas harus ditambah pemerintah. Kalau pendidikan kita masih begini, susah untuk mendapatkan pendidikan bagi anak- anak kita, kualitas SDM kita akan semakin mundur,” kata mantan Ketua DPRD Klungkung ini.
Sementara Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin terkait dengan PPDB, mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi Bali masih koordinasi dengan Gubernur Pastika. “Komitmen Pak Gubernur seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak miskin harus mendapatkan sekolah. Sekarang ini Dinas Pendidikan sedang rapat. Nanti akan ada keputusan lanjutan untuk mencari solusi terkait dengan apa yang disampaikan dari Komisi IV DPRD Bali. Pak Gubernur memang sudah koordinasi dengan Ketua Komisi IV Nyoman Parta ,” kat Dewa Mahendra. *nat
DENPASAR, NusaBali
Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan akhirnya angkat bicara soal masih carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA/SMK. Lantaran banyak siswa miskin tidak tertampung karena berbagai mekanisme dan aturan, Komisi IV pun meminta Gubernur Bali menambah 4 kursi per kelas untuk penerimaan SMA/SMK.
Ketua Komisi IV I Nyoman Parta di Denpasar, Selasa (3/7), mengaku telah menghubungi Gubernur Bali Made Mangku Pastika, supaya mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan di setiap sekolah SMA /SMK di Bali disediakan lagi 4 kursi, setiap kelas. “Pak Gubernur mengatakan setuju menambah 4 kursi per kelas untuk SMA/SMK,” ujar Parta.
Parta menyebutkan ada beberapa masalah yang membuat PPDB menjadi tidak berjalan mulus. Pertama, sebaran populasi siswa yang akan mencari sekolah tidak merata. Hal ini disebabkan tingkat pertumbuhan dan migrasi yang tinggi. “Masyarakat desa banyak bekerja ke kota. Akibatnya di kota kekurangan ruang kelas. Anak-anak orang kaya dan pintar juga berebut ke sekolah negeri. Padahal mereka bisa sekolah ke swasta dengan kualitas internasional. Akhirnya anak miskin tidak kebagian jatah. Menyedihkan sekali kondisi ini,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.
Menurut Parta, anak-anak miskin seharusnya diarahkan sekolah ke SMK. Hal ini juga menyangkut peluang mereka supaya siap kerja dan bisa cepat mendapatkan pekerjaan. “Mencari sekolah juga tidak susah mereka. Harusnya orang tua dari anak-anak miskin ini lebih memilih SMK daripada sekolah umum,” tegas Parta.
Parta juga menyoroti panitia PPDB yang tidak paham betul mekanisme dan tidak bisa menjelaskan secara detail kepada siswa, terutama tentang zonasi, sehingga banyak siswa salah pilih sekolah. “Panitia PPDB tidak paham dan tidak klir memberikan penjelasan, banyak yang salah menentukan pilihan,” katanya.
Komisi IV DPRD Bali menurut Parta, sejak awal mendukung sistem zonasi. Namun faktanya pada pelaksanaan tidak sesuai dengan yang sudah dikonsep dan disepakati. “Catatan kami banyak yang tinggal dekat sekolah tidak bisa ditampung. Siswa miskin tidak tertampung. Padahal sudah ditetapkan 20% kuota siswa miskin. Sekarang malah banyak siswa miskin tidak dapat sekolah,” ungkapnya.
Menurut Parta, Pemprov Bali kedepan harus membangun lebih banyak ruang kelas untuk sekolah negeri SMA/SMK. Jika terkendala dengan lahan atau tanah yang sempit, solusinya dibangun berlantai (bertingkat). “Jika tidak, masalah PPDB tiap tahun akan terjadi terus,” sarannya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Bali I Wayan Sutena secara terpisah mengatakan, sistem PPDB harus dilakukan evaluasi. Disamping memang ketersediaan ruang sekolah mutlak ditambah, juga masalah zonasi. “Bukan hanya masalah penerimaan siswa SMA/SMK saja. Juga masalah siswa SMP juga. Karena PPDB hampir setiap tahun ada persoalan. Bagi kita ruang kelas harus ditambah pemerintah. Kalau pendidikan kita masih begini, susah untuk mendapatkan pendidikan bagi anak- anak kita, kualitas SDM kita akan semakin mundur,” kata mantan Ketua DPRD Klungkung ini.
Sementara Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin terkait dengan PPDB, mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi Bali masih koordinasi dengan Gubernur Pastika. “Komitmen Pak Gubernur seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak miskin harus mendapatkan sekolah. Sekarang ini Dinas Pendidikan sedang rapat. Nanti akan ada keputusan lanjutan untuk mencari solusi terkait dengan apa yang disampaikan dari Komisi IV DPRD Bali. Pak Gubernur memang sudah koordinasi dengan Ketua Komisi IV Nyoman Parta ,” kat Dewa Mahendra. *nat
Komentar