Bawaslu Klaim Pengawasan Pilgub Bali Berhasil
Setelah melalui proses yang cukup panjang, KPU Bali akhirnya melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2018, Minggu (8/7).
DENPASAR, NusaBali
Dari penghitungan di tingkat provinsi, Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace) mengungguli lawannya Paslon nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta). Bawaslu Bali pun mengklaim telah berhasil melakukan pengawasan.
Hal tersebut dikatakan, Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia di sela-sela kegiatan rekapitulasi di Kantor KPU Bali, Minggu kemarin. Rudia yang didampingi dua anggotanya I Ketut Sunadra dan I Wayan Widyardana Putra mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal mengawal pesta demokrasi di Bali, baik Pilgub Bali maupun Pilkda Gianyar dan Klungkung melalui dua instrument Pencegahan dan Penindakan.
“Awalnya kegiatan tersebut kami rancang berbasis anggaran yang bersumber dari anggaran hibah Pilgub Bali 2018. Namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup signifikan pasca penandatanganan hibah antara Pemprov Bali dengan Bawaslu Bali, kami harus putar otak agar sosialisasi ke masyarakat bisa kita lakukan,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Setelah memastikan, Pemprov Bali tidak akan menambah anggaran pengawasan, lanjut Rudia, pihaknya lantas merapatkan barisan bersama jajaran kabupaten kota hingga kecamatan. “Kami sadari, tidak mungkin sosialisasi pengawasan ini tak dilakukan. Akhirnya, kami kerahkan jajaran pengawas kabupaten/kota dan kecamatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi tanpa anggaran,” jelasnya.
Metode yang digunakan, lanjut Rudia, dengan melakukan upaya-upaya komunikasi kepada para tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, pengurus karang taruna, kelompok pengajian serta lembaga-lembaga non formal lainbya. “Modal kami hanya komunikasi dengan mereka. Jika mereka mengadakan kegiatan rapat, agar kami diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Gayung bersambut, kami mendapatkan kesempatan sosialisasi non anggaran hingga ke 639 kali. Jumlah audiens yang berhasil kami himpun sebanyak 36.519. Ini kalau di konversi ke nilai uang setara Rp 14,630 miliar. Jika kami melakukan sosialisasi berbasis anggaran, satu orang peserta perlu biaya sekitar Rp 460.000 untuk konsumsi, bahan, uang transport, sewa gedung dan bayar narsum,” beber Rudia.
Dia menambahkan, sosialisasi pengawasan secara massif inilah yang memberikan dampak secara langsung keberhasilan Bawaslu Bali mengawal Pilkada Serentak di Bali. Pasalnya, salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut adalah menyampaikan aturan dan sanksi dalam pemilihan. *nat
Dari penghitungan di tingkat provinsi, Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace) mengungguli lawannya Paslon nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta). Bawaslu Bali pun mengklaim telah berhasil melakukan pengawasan.
Hal tersebut dikatakan, Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia di sela-sela kegiatan rekapitulasi di Kantor KPU Bali, Minggu kemarin. Rudia yang didampingi dua anggotanya I Ketut Sunadra dan I Wayan Widyardana Putra mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal mengawal pesta demokrasi di Bali, baik Pilgub Bali maupun Pilkda Gianyar dan Klungkung melalui dua instrument Pencegahan dan Penindakan.
“Awalnya kegiatan tersebut kami rancang berbasis anggaran yang bersumber dari anggaran hibah Pilgub Bali 2018. Namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup signifikan pasca penandatanganan hibah antara Pemprov Bali dengan Bawaslu Bali, kami harus putar otak agar sosialisasi ke masyarakat bisa kita lakukan,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Setelah memastikan, Pemprov Bali tidak akan menambah anggaran pengawasan, lanjut Rudia, pihaknya lantas merapatkan barisan bersama jajaran kabupaten kota hingga kecamatan. “Kami sadari, tidak mungkin sosialisasi pengawasan ini tak dilakukan. Akhirnya, kami kerahkan jajaran pengawas kabupaten/kota dan kecamatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi tanpa anggaran,” jelasnya.
Metode yang digunakan, lanjut Rudia, dengan melakukan upaya-upaya komunikasi kepada para tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, pengurus karang taruna, kelompok pengajian serta lembaga-lembaga non formal lainbya. “Modal kami hanya komunikasi dengan mereka. Jika mereka mengadakan kegiatan rapat, agar kami diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Gayung bersambut, kami mendapatkan kesempatan sosialisasi non anggaran hingga ke 639 kali. Jumlah audiens yang berhasil kami himpun sebanyak 36.519. Ini kalau di konversi ke nilai uang setara Rp 14,630 miliar. Jika kami melakukan sosialisasi berbasis anggaran, satu orang peserta perlu biaya sekitar Rp 460.000 untuk konsumsi, bahan, uang transport, sewa gedung dan bayar narsum,” beber Rudia.
Dia menambahkan, sosialisasi pengawasan secara massif inilah yang memberikan dampak secara langsung keberhasilan Bawaslu Bali mengawal Pilkada Serentak di Bali. Pasalnya, salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut adalah menyampaikan aturan dan sanksi dalam pemilihan. *nat
1
Komentar