Jelang Pileg, PDIP Genjot Kaderisasi Kepala Daerah
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membuka Workshop DPP PDIP 'Kaderisasi PDI Perjuangan Memenangkan hati Rakyat'.
JAKARTA, NusaBali
Workshop digelar sebagai persiapan jelang Pemilu 2019. Sejumlah kepala daerah yang diusung PDIP seperti Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, hingga Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin terlihat hadir.
"Proses kaderisasi berjalan terus. Yang berawal pada 2006, ketika saat itu Mas Djarot masih jadi Wali Kota Blitar. Kemudian Pak Yanto itu jadi Bupati Jombang, Pak Idham Samawi Bupati Bantul. Kemudian muncul berbagai kepala daerah di luar Jawa. Dari Sinjai, dan sebagainya semua merumuskan tentang apa yang disebut sebagai platform penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/7).
Hasto mengatakan platform penyelenggaraan pemerintahan daerah itu merupakan kumpulan dari pengalaman kader PDIP yang menjadi kepala daerah. Platform itu kemudian dibuat menjadi Dasa Prasetya partai lewat kongres tahun 2010. "Itu keputusan di dalam membangun organisasi kepartaian agar tugas partai di dalam menyiapkan calon-calon pemimpin itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang memiliki sekolah para calon kepala daerah," tuturnya.
Hasto menyebut Dasa Prasetya Partai itu juga menjadi salah satu langkah persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Dia mengatakan hasil pileg bisa linier dengan hasil Pilkada.
"Kami yakin ketika mereka-mereka yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah telah berproses melalui sekolah kepala daerah, maka mereka akan menjadi pejuang-pejuang kepartaian, pejuang-pejuang untuk rakyat. Sehingga Pileg akan linier dengan Pilkada serentak tersebut," tuturnya.
Dia juga menyatakan PDIP tak sekedar mengusung calon dalam Pemilu berdasarkan elektabilitas semata. Hasto mencontohkan dalam pilkada, track record calon kepala daerah juga menjadi salah satu pertimbangan PDIP memberi dukungan.
"PDIP bukan sekedar partai yang mencalonkan kepala daerah karena elektabilitas. Buat apa memiliki elektabilitas tinggi tetapi track recordnya punya pengalaman memukul rakyat. Buat apa punya calon kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi tetapi tidak memiliki kesetiaan dalam jalan pemerintahan untuk rakyat tersebut," ucap Hasto dilansir detik.com.
"Sehingga bagi PDI Perjuangan tolok ukur di dalam Pilkada akan ditentukan berapa banyak kader partai yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut karena itu ukuran yang paling autentik di dalam proses kaderisasi itu sendiri," pungkas Hasto. *
Workshop digelar sebagai persiapan jelang Pemilu 2019. Sejumlah kepala daerah yang diusung PDIP seperti Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, hingga Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin terlihat hadir.
"Proses kaderisasi berjalan terus. Yang berawal pada 2006, ketika saat itu Mas Djarot masih jadi Wali Kota Blitar. Kemudian Pak Yanto itu jadi Bupati Jombang, Pak Idham Samawi Bupati Bantul. Kemudian muncul berbagai kepala daerah di luar Jawa. Dari Sinjai, dan sebagainya semua merumuskan tentang apa yang disebut sebagai platform penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/7).
Hasto mengatakan platform penyelenggaraan pemerintahan daerah itu merupakan kumpulan dari pengalaman kader PDIP yang menjadi kepala daerah. Platform itu kemudian dibuat menjadi Dasa Prasetya partai lewat kongres tahun 2010. "Itu keputusan di dalam membangun organisasi kepartaian agar tugas partai di dalam menyiapkan calon-calon pemimpin itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang memiliki sekolah para calon kepala daerah," tuturnya.
Hasto menyebut Dasa Prasetya Partai itu juga menjadi salah satu langkah persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Dia mengatakan hasil pileg bisa linier dengan hasil Pilkada.
"Kami yakin ketika mereka-mereka yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah telah berproses melalui sekolah kepala daerah, maka mereka akan menjadi pejuang-pejuang kepartaian, pejuang-pejuang untuk rakyat. Sehingga Pileg akan linier dengan Pilkada serentak tersebut," tuturnya.
Dia juga menyatakan PDIP tak sekedar mengusung calon dalam Pemilu berdasarkan elektabilitas semata. Hasto mencontohkan dalam pilkada, track record calon kepala daerah juga menjadi salah satu pertimbangan PDIP memberi dukungan.
"PDIP bukan sekedar partai yang mencalonkan kepala daerah karena elektabilitas. Buat apa memiliki elektabilitas tinggi tetapi track recordnya punya pengalaman memukul rakyat. Buat apa punya calon kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi tetapi tidak memiliki kesetiaan dalam jalan pemerintahan untuk rakyat tersebut," ucap Hasto dilansir detik.com.
"Sehingga bagi PDI Perjuangan tolok ukur di dalam Pilkada akan ditentukan berapa banyak kader partai yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut karena itu ukuran yang paling autentik di dalam proses kaderisasi itu sendiri," pungkas Hasto. *
Komentar