Disdikpora Evaluasi PPDB, Soroti Penerbitan Domisili
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng akhirnya mengevalausi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) dijenjang SMP dan SD.
SINGARAJA, NusaBali
Meski tidak ada kendala berat, pihaknya tetap menyoroti penerbitan domisili yang sempat menimbulkan riak dalam proses PPDB. Kepala Disdikpora Buleleng, Gede Suyasa, Rabu (11/7) kemarin mengakui secara umum PPDB di Buleleng berjalan lancar. Hanya saja memang sebelumnya pihaknya tidak menampik menerima sejumlah laporan dan keluhan dari masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdikpora.
Salah satunya soal pemakaian domisili dalam PPDB. Sejumlah masyarakat sempat mengadu ke Disdikpora Buleleng lantaran tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Dari pemakaian domisili itu juga disinyalir banyak yang memanfaatkan peluang untuk dapat bersekolah impian, dengan cara mencari domisili di desa atau kelurahan lokasi sekolah. Sejumlah orangtua siswa yang cermat juga mengakali pencarian domisili di sekolah target sudah didahului sejak tiga bulan sebelumnya sesuai dengan ketentuan persyaratan PPBD.
“Surat keterangan domisili dari kelurahan atau kepala desa setempat agar dicermati, supaya lebih tertib. Karena ranahnya bukan di dinas pendidikan, tetapi ranahnya institusi lain yang berhak mengeluarkan. Sehingga yang mendapatkan jarak itu memang benar-benar ada di kawasan itu,” ungkap Suyasa. Pihaknya pun mengaku tidak memiliki kewenangan mengecek apakah siswa yang melamar menggunakan domisili benar-benar warga yang tinggal di sekitar sekolah. Dalam proses seleksi hanya melihat jarak tempuh sekolah dengan rumah sesuai dengan yang tercnatum dalam form pendaftaran.
Sementara itu, pihaknya juga mengatakan dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan belums seratus peren tercapai di Buleleng. Hingga hari terakhir pendaftaran ulang di SD dan SMP, masih ditemukan sekolah yang kelebihan kuota dan ada juga sekolah yang kekurangan siswa.
Hal tersebut pun menurut Suyasa harus dicermati masyarakat yang mindset-nya belum berubah soal sekolah favorit dan non favorit. Selain juga mempertimbangkan teman anak-anaknya yang bersekolah dimana. Seperti halnya 12 SD di Buleleng yang minim siswa, Suyasa mengaku segera akan mengambil kebijakan, apakah akan di-regrouping, dihapuskan atau dipertahankan.
Dalam kesempatan itu pihaknya juga menyarakan kepada sekolah swasta menguatkan kapasitasnya dalam proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Harapannya ke depan siswa yang meluber di negeri dapat tertampung di swasta dengan kwalitas yang sama dengan sekolah negeri.
Sekolah swasta pun menurutnya harus berani menutup pendaftaran mendahului sekolah negeri, karena memang berkualitas dan banyak diminati masyarakat. Sehingga sekolah swasta menurut mantan Kepala Bappeda itu sangat dipengaruhi oleh manejemen internal yang menguatkan kelembagaan di mata public.*k23
Meski tidak ada kendala berat, pihaknya tetap menyoroti penerbitan domisili yang sempat menimbulkan riak dalam proses PPDB. Kepala Disdikpora Buleleng, Gede Suyasa, Rabu (11/7) kemarin mengakui secara umum PPDB di Buleleng berjalan lancar. Hanya saja memang sebelumnya pihaknya tidak menampik menerima sejumlah laporan dan keluhan dari masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdikpora.
Salah satunya soal pemakaian domisili dalam PPDB. Sejumlah masyarakat sempat mengadu ke Disdikpora Buleleng lantaran tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Dari pemakaian domisili itu juga disinyalir banyak yang memanfaatkan peluang untuk dapat bersekolah impian, dengan cara mencari domisili di desa atau kelurahan lokasi sekolah. Sejumlah orangtua siswa yang cermat juga mengakali pencarian domisili di sekolah target sudah didahului sejak tiga bulan sebelumnya sesuai dengan ketentuan persyaratan PPBD.
“Surat keterangan domisili dari kelurahan atau kepala desa setempat agar dicermati, supaya lebih tertib. Karena ranahnya bukan di dinas pendidikan, tetapi ranahnya institusi lain yang berhak mengeluarkan. Sehingga yang mendapatkan jarak itu memang benar-benar ada di kawasan itu,” ungkap Suyasa. Pihaknya pun mengaku tidak memiliki kewenangan mengecek apakah siswa yang melamar menggunakan domisili benar-benar warga yang tinggal di sekitar sekolah. Dalam proses seleksi hanya melihat jarak tempuh sekolah dengan rumah sesuai dengan yang tercnatum dalam form pendaftaran.
Sementara itu, pihaknya juga mengatakan dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan belums seratus peren tercapai di Buleleng. Hingga hari terakhir pendaftaran ulang di SD dan SMP, masih ditemukan sekolah yang kelebihan kuota dan ada juga sekolah yang kekurangan siswa.
Hal tersebut pun menurut Suyasa harus dicermati masyarakat yang mindset-nya belum berubah soal sekolah favorit dan non favorit. Selain juga mempertimbangkan teman anak-anaknya yang bersekolah dimana. Seperti halnya 12 SD di Buleleng yang minim siswa, Suyasa mengaku segera akan mengambil kebijakan, apakah akan di-regrouping, dihapuskan atau dipertahankan.
Dalam kesempatan itu pihaknya juga menyarakan kepada sekolah swasta menguatkan kapasitasnya dalam proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Harapannya ke depan siswa yang meluber di negeri dapat tertampung di swasta dengan kwalitas yang sama dengan sekolah negeri.
Sekolah swasta pun menurutnya harus berani menutup pendaftaran mendahului sekolah negeri, karena memang berkualitas dan banyak diminati masyarakat. Sehingga sekolah swasta menurut mantan Kepala Bappeda itu sangat dipengaruhi oleh manejemen internal yang menguatkan kelembagaan di mata public.*k23
Komentar